Dalam rangka memantapkan kelembagaan pelaku utama dan gabungan kelompok tani, BP4K Kabupaten Tabanan memfasilitasi pelaksanaan Mimbar Sarasehan dengan mengambil tema" Sarasehan Merupakan Wahana Pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Untuk Berpartisifasi dalam Merencanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Tabanan "Tema ini dipilih untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan program yang telah berjalan selama ini dan khususnya dalam pemantapan kelembagaan tani dan gabungan kelompok tani. Sebagaimana diketahui, salah satu metode penyuluhan yang biasa dilaksanakan dalam upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi petani adalah melalui sarasehan. Mimbar sarasehan merupakan forum konsultasi antara kelompok tani dengan pemerintah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan. Penyelenggaraan sarasehan dimaksudkan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan mencari kesepakatan mengenai hal-hal yang menyangkut masalah-masalah pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani dalam rangka pembangunan pertanian. Melalui sarasehan ini agar memahami keadaan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di lapangan, mencari kesepakatan bersama tentang pemecahan masalah beserta penyusunan rencana kegiatan yang mencakup kegiatan usaha tani dan kelembagaan petani. Disamping itu untuk meningkatkan peran dan peran serta petani sebagai subyek pembangunan, serta mewujudkan hubungan timbal balik yang serasi antara petani dan pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian untuk memperbaiki perencanaan dimasa yang akan datang. Ditetapkannya tema sarasehan tersebut karena saat ini data kelembagaan tani harus betul-betul valid, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apalagi sebagaimana arahan dari pusat, khususnya dari BPPSDMP Kementerian Pertanian, telah memberi tugas pada BP4K untuk melakukan pendataan dan penyempurnaan kelembagaan pelaku utama seperti Poktan, Gapoktan, Kelembagaan Ekonomi Petani, Penyuluh Swadaya dll. Data kelembagaan yang telah dikelola, khususnya melalui program "Simluhtan" saat ini belum valid dan masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi, terutam nomor induk kependuduan petani, jumlah pemilikan areal usaha tani, jumlah ternak dll., yang mesti diisi dalam pendatan kelembagaan tani dalam program Simluhtan tersebut. Karena untuk menampilkan data yang benar-benar valid maka dukungan dan bantuan ketua kelompok tani maupun ketua gabungan kelompok tani sangat penting peranannya. Karena dalam program Simluhtan bukan hanya terdata nama-nama pengurus kelompok, melainkan setiap orang yang masuk dalam anggota kelompok tani, nama dan NIK, jumlah pemilikan lahan usaha tani dan jenis usaha taninya mesti terdata dengan jelas. Dari arahan Kepala BP4K Kabupaten Tabanan, pendataan ini sangat penting dilakukan, sehingga nantinya tidak ada Kelompok Tani yang "Bodong" hanya ada namanya saja, tanpa ada pengurus, anggota dan sekretariatnya. Apalagi saat ini dalam memfasilitasi pengembangan kelembagaan tani, pemerintah sering memberikan bantuan melalui usulan berupa proposal yang dibuat kelompok. Dimana syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut kelompok harus terdaftar dalam program simluhtan tersebut, bila tidak maka proposal tidak bisa dibuatkan untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu diharapkan masing-masing kelompok agar memverifikasi apakan kelompoknya sudah masuk dalam program simluhtan atau belum, dan bila belum, agar berkoordinasi dengan petugas lapangan, khususnya petugas admin di kecamatan. Dalam memantapkan kelembagaan tani, materi yang disampaikan dalam sarasehan ini oleh narasumber dari Penyuluh Kabupaten adalah penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan kelompoktani serta pemahaman dan fungsi program Simluhtan, serta data-data yang dibutuhkan dalam program Simluhtan. Dalam acara diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi BP4K Kabupaten Tabanan, para petani pada prinsipnya mendukung dan membantu dalam melengkapi data-data yang diperlukan dalam program Simluhtan tersebut. ( I Made Widiada, BP4K Kabupaten Tabanan Bali).