Penyelenggaraan Forum Penyuluh Tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2016 dilaksanakan di halaman kantor DPRD Kab.Gorontalo Utara, tanggal 29-30 Mei 2016 Kegiatan Forum ini dihadiri sejumlah pejabat daerah dan pejabat kelembagaan penyuluhan baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah, Komisi Penyuluhan Provinsi, kabupaten/kota serta seluruh penyuluh kab/kota Se Provinsi Gorontalo. Diantara pejabat yang hadir yakni Kepala Pusat Penyuluhan dari BPSDM Kementerian Pertanian RI, Sekda Prov.Gorontalo, Kepala Biro Hukum dan Asisten III Setda Provinsi Gorontalo, Ketua DPRD Prov.Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara Para kadis terkait Provinsi dan Kab/Kota, Camat dan sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan Forum kali ini mengambil tema Jajaran Penyuluh Siap Mengawal dan Mendampingi Program Nawacita dan Program NKRI. Acara cukup meriah karena selain kegiatan Forum juga terdapat agenda kegiatan lainnya seperti Lomba Asah Terampil, pengukuhan kelompok serta kegiatan pasar tani.Tujuan kegiatan itu sendiri dimaksudkan untuk menstimulasi penyuluh dalam melaksanakan sistem LAKU sebagai implementasi UU No.16 tahun 20116 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta mengkoordinasikan, memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya dan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di kabupaten/kota secara efktif dan efisien dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan tersebut para pejabat secara bergantian memberi sambutan dan arahan tentang keberadaan dan dukungan terhadap pengembangan kelembagaan penyuluhan yang ada di Provinsi Gorontalo. Terkait dengan adanya issu peleburan kelembagaan penyuluhan, maka Kapusluh menyarankan agar tidak panik menghadapi masalah tersebut, tapi kita diminta untuk terus berkinerja baik, mempercepat realisasi anggaran karena pada dasarnya sampai saat ini kita semua masih terus berjuang demi keutuhan kelembagaan penyuluhan. Sementara itu ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan akan mensupport anggaran pada kelembagaan penyuluhan Provinsi Gorontalo. Beberapa hal yang menjadi entri point pada pelaksanaan kegiatan Forum Penyuluh tahun 2016 sesuai hasil rapat per komisi baik dari segi kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, SDM/Ketenagaan penyuluh, Sarana dan Prasarana maupun dari segi pembiayaan yaitu :A.Komisi Kelembagaan1. Rekomendasi ke Mendagri dan Menteri PAN/RB, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Penyuluhan agar tetap mempertahankan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai UU Nomor 16 tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan dengan tidak mengabaikan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. Kelembagaan penyuluhan adalah kelembagaan yang berdiri sendiri dan bukan kelembagaan yang berada di bawah instansi lainB. Komisi Penyelenggaraan Penyuluhan1. Program penyuluhan agar dipedomani dan dioperasionalisasikan mulai dari tingkat WKPP sampai provinsi2. Demplot dilaksanakan sesuai ketentuan dan fungsinya sebagai salah satu metodologi penyuluhan3. Materi penyuluhan disesuaikan komditas prioritas dan spesifik lokasi4. Sistem latihan dan kunjungan serta supervisi agar lebih dioptimalkan di tingkat lapanganC. Komisi SDM/Ketenagaan Penyuluhan1. Untuk peningkatan kompetensi penyuluh maka direkomendasikan untuk membentuk UPTD Balai Diklat di Provinsi Gorontalo2. Yang direkomendasikan untuk mengikuti diklat teknis di Balai-Balai Diklat adalah penyuluh PNS, penyuluh Swadaya, penyuluh Swasta dan THL-TBPP3. Perlu penambahan tenaga penyuluh di Bakorluh (KJF Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) sesuai kompetensi4. Mengusulkan ke kementerian agar segera merealisasikan pembayaran kepada penyuluh yang sudah disertifikasi5. Penyuluh yang akan naik pangkat melalui angka kredit harus sesuai aturan yang berlakuD. Komisi Sarana dan Prasarana1. Pembangunan kantor BP3K bagi yang belum memiliki dana DAK2. Alokasi dana DAK untuk pembangunan sarana dan prasarana penyuluhan agar dapat dialokasikan ke BP4KE. Komisi Pembiayaan1. Penyelenggaraan Penyuluhan- Pengadaan materi penyuluhan- Latihan dan kunjungan serta supervisi dan monitoring masih dianggap perlu tambahan Biaya Operasional Penyuluh- Kegiatan rapat rayon di masing-masing kabupaten masih minim pembiayaan2. Sarana dan Prasarana- Fasilitas sarana dan prasarana penyuluhan seperti LCD, kendaraan roda dua, roda tiga, komputer PC, Laptop, Modem untuk penyuluh dan Genset untuk BP3K- Pengadaan seragam lapangan dan seragam dinas3. SDM Penyuluh- Peningkatan kualitas penyuluh dalam bentuk pelatihan teknis dan diklat dasar4. Pembiayaan- Usulan peningkatan nominal instentif koordinator BP3K dari 300 ribu menjadi 700 ribu- Bagi penyuluh yang menggunakan kendaraan pribadi dalam kegiatan dinas agar mendapatkan biaya pengganti- Penyuluh sifatnya mobile maka seharusnya diasuransikan5. Kelembagaan- Pembiayaan pengembangan kelas kelompok baik pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan- Pembiayaan Gapoktan- Kantor BP3K diharapkan dapat memanfaatkan potensi pekarangan dengan membuat demplot sebagai sumber informasi teknologi bagi pelaku utama dan pelaku usaha- Sarana dan prasarana bagi BP3K yang belum memiliki fasilitas listrik dan air- BP3K perlu tenaga administrasi- BP3K perlu memilki dana taktis - Fasilitasi pembangunan Posluhdes melalui dana APBN, APBD I dan APBD II- Untuk pekan penyuluhan tahun depan anggarannya menjadi tanggungan bersama Bakorluh dan BP4K Kab/Kota Hasil rekomendasi pembahasan komisi penyuluhan tersebut selanjutnya akan menjadi acuan untuk penanganan kelembagaan pusat dan daerah demi suksesnya program penyuluhan di Provinsi Gorontalo.