Pentingnya peran penyuluh pertanian dalam upaya mewujudkan swasembada pangan telah terbukti dengan capaian yang ada saat ini, dimana Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2016. Hal ini terjadi tidak terlepas dari hasil kerja keras para penyuluh pertanian, yang bekerja sama dengan TNI. Demikian pula dengan komoditas jagung, yang impornya mengalami penurunan sebanyak 66%. "Kalau para penyuluh tidak bergerak dalam upaya peningkatan produksi jagung, tidak akan berhasil. Semua itu merupakan keberhasilan anak bangsa, keberhasilan THL-TBPP, TNI, dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani)" ungkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.Pada acara Musyawarah Nasional ke III Tahun 2017 yang diadakan oleh Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Banyu Panguripan, Desa Ponggok, Kec Polanharjo, Kab Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa akan segera menandatangani surat kontrak kerja para penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP). " Saya minta Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian segera menyelesaikan kontrak kerja para PPL sore ini juga ". Selain itu Mentan akan memberikan kesempatan studi banding keluar negeri, tepatnya ke International Rice Research Institute (IRRI) di Filipina, bagi 10 THL TBPP terbaik 2017. Setelah sepuluh tahun tidak ada tes pengangkatan THL-TBPP sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baru sekarang proses tes tersebut kembali terlaksana, dan diikuti oleh 6.700-an peserta. "Mudah-mudahan hasilnya lebih baik pada tahun ini, ungkap Mentan. Proses sertifikasi kompetensi penyuluhan, bagi para THL-TBPP sedang dipersiapkan oleh Perhiptani. Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dalam sabutannya mengatakan bahwa saat ini Perhiptani tengah menyiapkan. "Kompetensi yang terukur, akan menjadi bekal bagi para THL-TBPP dalam menghadapi MEA, yang menuntut kompetensi dan profesionalisme," Menanggapi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Isran mengharapkan para THL-TBPP agar tetap bekerja dengan tenang, sambil menunggu selesainya penataan kelembagaan penyuluh.Berkaitan dengan adanya perubahan kelembagaan penyuluhan, Ganjar yang pernah terlibat dalam penyusunan Undang-undang (UU) Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sangat memahami keresahan THL-TBPP dengan adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah kewenangan koordinasi penyuluh pada Dinas Pertanian di Kabupaten dan Kota maupun di Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian (Bakorluh) untuk di Provinsi, yang kini beralih ke dinas teknis. Untuk itu, Ganjar berusaha semaksimal mungkin membantu dan menata struktur penyuluh di Jawa Tengah, ke dalam ruang-ruang yang masih berada dalam kendalinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengajak para penyuluh untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam melakukan pendampingan kepada petani. Penyuluh juga bisa berkomunikasi dan menyapanya di media sosial. "Bantulah para petani, agar bisa mengikuti era digital. Kami sedang menyiapkan aplikasi Petani Jateng, yang didukung oleh 300 pakar, untuk membantu petani dalam menyelesaikan permasalahannya, misalnya mengenai hama," ungkap Ganjar. Diharapan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah baik di Pusat dan Daeraj dapat meningkatkan semangat penyuluh pertanian dilapangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dalam mewujudkan swasembada pangan. (Nurlaily).