Magetan, 23 Juli 2026 – Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluhtan), Eko Nugroho, D.P., melakukan pembinaan kepada 258 penyuluh pertanian dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo di CWS Kabupaten Magetan, Kamis (23/7). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi penyuluh pertanian dalam mengawal program strategis Kementerian Pertanian sekaligus mempercepat pencapaian swasembada pangan berkelanjutan.

Kegiatan dihadiri Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluh Provinsi Jawa Timur, Ketua Tim Kerja Administrasi Penyuluh Pertanian Wilayah III, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan beserta jajaran, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Tengah, serta penyuluh pertanian dari tiga kabupaten.

Sebanyak 258 penyuluh yang hadir terdiri atas 98 penyuluh dari Kabupaten Magetan, 90 penyuluh dari Kabupaten Madiun, dan 70 penyuluh dari Kabupaten Ponorogo. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi sekaligus penguatan kapasitas penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

Dalam arahannya, Plt. Kapusluhtan Eko Nugroho menegaskan bahwa penyuluh pertanian harus terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pendampingan kepada petani. Menurutnya, keberhasilan program prioritas pertanian nasional sangat bergantung pada peran aktif penyuluh sebagai garda terdepan yang mampu membantu petani menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

Eko Nugroho juga menyampaikan berbagai kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani, di antaranya penurunan harga pupuk sekitar 20 persen, jaminan harga gabah melalui kebijakan penyerapan hasil panen, peningkatan kapasitas penyimpanan Bulog, penguatan hilirisasi komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai fasilitator pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, pemerintah terus mendorong upaya mitigasi perubahan iklim melalui program pompanisasi sebagai antisipasi musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus. Penyuluh juga diminta mendampingi petani dalam pemanfaatan asuransi usaha tani sebagai bagian dari pengelolaan risiko usaha pertanian.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan penyuluhan, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 5.000 calon penyuluh dari eks Tenaga Harian Lepas (THL) serta alumni Polbangtan dan PEPI untuk mendukung program satu desa satu penyuluh. Di samping itu, bantuan kendaraan dinas roda dua direncanakan diberikan secara bertahap berdasarkan indikator kinerja penyuluh, serta akan dilakukan pemerataan formasi jabatan fungsional penyuluh di seluruh Indonesia.

Plt. Kapusluhtan juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026 terkait pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan. Para penyuluh diminta aktif mempublikasikan implementasi Program PM-AAS melalui media sosial dengan menandai akun Kementerian Pertanian, BPPSDMP, Menteri Pertanian, dan Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai bentuk diseminasi keberhasilan program di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan BRMP Jawa Tengah, Iwan, S.P., mengajak seluruh penyuluh untuk mendukung implementasi PM-AAS melalui pemetaan potensi wilayah. Program tersebut diprioritaskan pada kawasan dengan indeks pertanaman (IP) 3 yang memiliki irigasi teknis memadai dan tidak dipaksakan pada daerah yang mengalami keterbatasan air.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan menyampaikan bahwa Kabupaten Magetan memiliki luas lahan efektif sekitar 24.000 hektare dengan target tanam mencapai 59.000 hektare yang meningkat menjadi 61.000 hektare setelah pelaksanaan program Luas Tambah Tanam (LTT). Kabupaten Magetan juga merupakan daerah surplus beras sekaligus memiliki potensi hortikultura yang besar karena didukung wilayah dataran rendah, sedang, hingga dataran tinggi.

Dalam sesi diskusi, para penyuluh menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain kebutuhan penguatan pengembangan karier bagi penyuluh PPPK, dukungan anggaran operasional CWS, perlindungan hukum bagi penyuluh saat menghadapi pemeriksaan Aparat Penegak Hukum (APH), jaminan hari tua bagi penyuluh PPPK, stabilisasi harga komoditas kedelai, dukungan sarana pelaksanaan PM-AAS, hingga sinkronisasi data kepegawaian pada aplikasi MyASN dan Sinergi. Penyuluh juga berharap pemerintah terus memberikan pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program strategis di lapangan.

Kegiatan pembinaan ini juga mengungkap sejumlah potensi dan tantangan di wilayah. Kabupaten Magetan telah memiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan serta mengembangkan komoditas bawang putih seluas 20 hektare. Namun demikian, ketersediaan tenaga penyuluh masih belum ideal karena terdapat penyuluh yang harus membina hingga 36 kelompok tani sekaligus.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian dalam mempercepat implementasi program prioritas Kementerian Pertanian. Dengan penyuluh yang semakin profesional, adaptif, dan berkolaborasi, pembangunan pertanian diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional serta mendukung target swasembada 19 komoditas pangan secara berkelanjutan.

Mengusung semangat "Penyuluh Bergerak, Petani Semakin Kuat, Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan," kegiatan ini menegaskan kembali bahwa penyuluh pertanian merupakan motor penggerak pembangunan pertanian sekaligus mitra strategis petani dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.