Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kumandang tersebut lebih digemakan kembali dan menargetkan swa sembada pangan khususnya padi, jagung dan kedele ini dapat tercapai selama 3 (tiga) tahun kedepan. Program ini sering disebut juga sebagai program PAJALE atau PAJEKA. Dimana produksi beras ditargetkan meningkat hampir 30 %. Berkaitan dengan sasaran yang begitu besar, anggaran pertanian pun ditingkatkan guna mendudkung program tersebut, juga diadakan kerja sama MoU antara Panglima ABRI dan Menteri Pertanian. Kerja sama ini ditindaklanjuti dengan MoU sejenis baik di tingkat provinsi oleh Gubernur maupun di tingkat kabupaten oleh Bupati. Khusus Mou Bupati Indramayu dan Komandan Militer telah diselenggarakan di Kecamatan Terisi pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2014.Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 30 April 2014 bertempat di Aula Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Indramayu telah diselenggarakan pertemuan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah dalam pembangunan pertanian menuju kedaulatan pangan yang telah diprogramkan pemerintah. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Komandan Militer 0616, Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Alam serta Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Indramayu.Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan menginformasikan bahwa luas areal tanaman padi yang harus disukseskan di Indramayu seluas 236.000 ha, dengan target produktivitas 75,1 ku/ha atau sebesar 1.718.000 ton GKP. Sedangkan kedele ditargetkan seluas 33.000 ha dan 1.000 ha bersumber dari APBNP dengan roduktivitas 1,57 ku/ha. Disamping itu kebutuhan pupuk di Kabupaten Indramayu sebanyak 76.739 ton Urea, SP 16.630 ton, Ponska 39.174 ton, NPK Kujang 15.822 ton, ZA 4.815 ton, pupuk organik 1.658 ton. Program subsidi benih yang diluncurkan ke Kabupaten Indramayu seluas 30.000 ha dengan rata-rata 25 kg/ha setara dengan 750 ton enih dengan rincian varietas Ciherang 50 % Varietas Cidenok 20 % dang Varietas Mekongga 30 %. Program lainnya adalah rehabilitasi jaringan irigasi usahatani (JITUT) dan rehabilitasi jaringan irigasi pedesaan (JIDES). Senada dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Alam mengemukakan bahwa dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan, PSDA Kabupaten Indramayu pada Tahun 2015 mempunyai kegiatan rehabiloitasi jaringan irigasi sekunder. Pada kemenpatan itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) menyampaikan tentang kesiapan penyuluh pertanian dalam mensukseskan program tersebut dengan jumlah Pasukan penyuluh pertanian yang ada di lapangan sebanyak 245 orang serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan. Bahkan gedungnya tidak kalah dari gedung kecamatan, namun fasilitas nya masih perlu penambahan. Oleh karena itu silahkan BPP dijadikan home base nya pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Semua OPD termasuk Komandan Rayon Militer dan Babinsa silahkan datang dan berdiskusi di BPP.Program-program dalam mendukung keberhasilan kedaulatan pangan ini adalah penyaluran bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan alat-alat pertanian, serta perbaikan jaringan irigasi.Kepala BKP3 menginstruksikan agar semua penyuluh pertanian harus berjibaku bersama-sama membina petani yang terhimpun dalam kelompoktani untuk dapat berbudidaya padi, jagung dan kedele dengan benar agar sasaran peningkatan produksi dapat tercapai. Sasaran areal tanam padi di Kabupaten Indramayu meningkat 40.000 ha dari semula 236.000 ha menjadi 277.000 ha. Pada rapat koordinasi tersebut Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu menyampaikan ketahanan pangan tidak dapat diselenggarakan hanya oleh satu pihak saja, satu OPD saja. Babinsa jelas tidak akan mampu untuk meningkatkan produksi. Untuk itu perlu ada sinergitas antara Babinsa, penyuluh pertanian, kuwu, kelompoktani dan OPD terkait lainnya bersatu padu mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang sedang dan akan dihadapi petani di lapangan baik teknis dan sosial. Rapat Koordinasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap kecamatan sebagai home base, sebagai POSKO pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Silahkan semua stake holder memanfaatkan BPP sebagai tempat musyawarah perencanaan pembangunan pertanian.2. Rencana program dari setiap OPD agar diinformasikan ke petugas terkait di tingkat kecamatan agar dapat disinergikan dengan masing masing OPD nya.3. Data laporan perkembangan dari setiap kecamatan agar satu data jangan sampaiberbeda-beda dengan tanggal laporan yang sama. 4. Proposal pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi agar disusun secara rinci lokasi, panjang irigasi dan rencana kebutuhan biayanya, sehingga lebih mendekati kebutuhannya.5. Babinsa diharapkan dapat mengawal kebutuhan air irigasi bila terjadi kekurangan air pada musim kemarau sekarang.6. Kelompok tani yang tidak aktif dan kelompok yang membentuk sendiri agar diaktifkan kembali, namun dalam pembentukannya harus sesuai dengan prosedur antara lain dipilih berdasarkan musyawarah anggota. 7. Kepala BPP harus membuat kontrak kerja dalam mensukseskan program pajale tahun ini.Pada kesempatan itu Dandim mengajak kepada seluruh OPD yang terkait untuk bekerja secara kompak menuju satu titik yang sama. Jangan ada sasaran ganda yang membiaskan program. Karena semua elemen termasuk kami harus melaporkan perkembangan program kedaulatan pangan ini setiap minggu ke Pangdam. (Oleh Ir. Edi Harnadi-Penyuluh Pertanian Madya kab. Indramayu)