Bagi Indonesia, masalah ketahanan pangan sangatlah krusial. Pangan merupakan basic human need yang tidak ada substitusinya. Indonesia memandang kebijakan pertanian baik di tingkat nasional, regional dan global perlu ditata ulang. Persoalan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian harus kembali menjadi fokus dari arus utama pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu Indonesia mengambil peran aktif dalam menggalang upaya bersama mewujudkan ketahanan pangan global dan regional. Kekhawatiran akan makin menurunnya kualitas hidup masyarakat, bahaya kelaparan, kekurangan gizi dan akibat-akibat negatif lain dari permasalahan tersebut secara keseluruhan akan menghambat pencapaian goal pertama dari Millennium Development Goals (MDGs) yakni eradication of poverty and extreme hunger. Menurut FAO jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 mencapai 925 juta orang. Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir, sementara sektor pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan itu diantaranya sinergi dan sistem yang terintegrasi diperlukan untuk dapat mengelola keamanan makanan, energi dan air sehingga tidak menimbulkan masalah di masa kini dan mendatang. Selain itu upaya untuk meningkatkan sejumlah komoditas unggulan pertanian --beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi-- menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan. Juga sistem cadangan dan distribusi serta rantai pasokan dan logistik nasional yangefisien. Masalah lainnya adalah kekurangan produksi di sejumlah daerah karena berkurangnya luas lahan pertanian di daerah tersebut. Dan terpenting adalah stabilitas harga. Sementara koordinasi antara peneliti dan kalangan industri sehingga permasalahan lainnya yaitu penganekaragaman konsumsi pangan serta mekanisme pasar pasokan pangan. Kabupaten Rembang melalui Dewan Ketahanan Pangan memandang permasalahan tersebut sebagai permasalahan penting yang terjadi juga di Kabuapten Rembang. Oleh karena itu Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretariat DKP kabupaten Rembang yaitu Badan Ketahanan Pangan dan P4K melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan rutin tahunan. Dilaksanakan di Aula BKP dan P4K Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Nopember 2014, Rakor DKP ini dihadiri oleh SKPD terkait yang diwakili oleh Kasubag Keuangan di masing-masing SKPD tersebut dan Camat se-Kabupaten Rembang. Acara Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan yang juga Kepala BKP dan P4K Kabupaten Rembang, Ir. Dwi Purwanto, MM Adapun tujuan dari kegiatan Rapat Koordinasi tersebuta adalah melakukan pembahasan masalah pangan untk mencari jalan keluarnya; Mengkoordinasikan dan men sinergikan berbagai program kegiatan dari SKPD yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan pembangunan pangan; Menyusun rekomendasi-rekomendasi hasil pemecahan masalah yang berupa munculnya program-program kegiatan yang nantinya akan dihimpun dalam bentuk Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang.Berpijak dari beberapa permasalahan pembangunan pangan terutama di Kabupaten Rembang yang ada, maka perlu dilakukan satu aksi nyata meskipun sedikit demi sedikit dan bertahap serta berkelanjutan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, walaupun tidak mudah. Oleh karena itu dibuatlah satu Rencana Aksi Pemantapan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2014 – 2016 dari berbagai sektor.Secara singkat prioritas dari Rencana Aksi tersebut terutama untuk mendukung Kedaulatan Pangan Nasional yaitu Peningkatan Produksi Pangan Dalam Negeri/Lokal yang tentunya permasalahan tersebut mengancam Ketahana Pangan kita yang harus diselesaikan secara terarah, terencana, bertahap dan berkelanjutan.Harapan kedepan bahwa masyarakat di Kabupaten Rembang menjadi masyarakat yang mandiri pangan sehingga mampu mewujudkan Ketahanan Pangan daerah yang mendukung Kedaulatan Pangan Nasional.