Pada tanggal 24 Februari 2015 kemarin Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jambi bekerjasama dengan BPTP, dan Dinas Pertanian Provinsi Jambi mengadakan Rapat Koordinasi pertanian dan penyuluh di ruang Aula Mayang Mangurai, Bappeda Provinsi Jambi. Rapat ini dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur Jambi (Hasan Basri Agus), dimana tujuan dari rapat tersebut untuk menyinkronkan swasembada pangan berkelanjutan menuju Jambi Emas 2015 dan Kedaulatan Pangan 2017. Hasan Basri Agus mengatakan ketahanan dan kedaulatan pangan tak lepas dari adanya kebutuhan lahan produktif sebagai sarana pertanian. Saat ini luas lahan pertanian di Provinsi Jambi yang diperuntukan sebagai lahan sawah adalah 167.623 hektare yang terbagi menjadi irigasi (28,61 persen), tadah hujan (25,13 persen), pasang surut (29,57 persen), dan lebak (16,70 persen). Dimana lahan sawah terluas berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (39,301 persen), Kabupaten Muara Jambi (24,620 persen) dan Kabupaten Kerinci (22,997 persen). Pertanian di Provinsi Jambi merupakan sektor ungggulan. Hampir 57,3 persen penduduk Provinsi Jambi menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, dan sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 29,3 persen terhadap pendapatan regional Provinsi Jambi tahun 2013 lalu. "Tahun ini, Jambi telah menetapkan sasaran produksi padi, jagung dan kedelai masing-masing sebesar 805.806 ton GKG padi, jagung 50.072 ton dan kedelai 13.537 ton,"ungkapnya. Dijelaskan, sumber daya manusia dan lembaga yang berkualitas adalah kunci pokok dalam mencapai hasil yang memuaskan. Minimnya penyuluhan bisa menyebabkan tidak optimalnya hasil usaha pertanian akibat pengetahuan dan skill yang dimiliki petani. Dalam upaya mewujudkan penyuluhan yang berkualitas dan mandiri, pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan SDM penyuluh, baik kualitas maupun kuantitas. Mengingat pentingnya rapat koordinasi ini, HBA mengimbau agar peserta yang hadir bisa memberikan kontribusi dan kinerja yang terbaik sesuai dengan peranan masing-masing. "Ini untuk mendukung keberhasilan swasembada pangan dan kedaulatan pangan,"jelasnya.(Mutia Elfira, S.TP)