Sebagai tindak lanjut dari kebijakan baru tentang penempatan penyuluh oleh Bupati Solok, nampak pengaruhnya di BPK X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Setidaknya terbukti saat pelaksanaan Training Penyuluh sebagai wujud pelaksanaan LAKU SUSI. Tepatnya hari Rabu tanggal 6 Mei 2015, kegiatan training tersebut dilaksanakan. Dihadiri oleh pihak kabupaten yaitu Ir. Abizar yang didampingi oleh Slamet Muharmoko, M.Si serta Eri Izwardi, SP sebagai penyuluh kabupaten dengan wilayah binaan Kecamatan X Koto Singkarak. Sementara dari pihak kecamatan dihadiri oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan (Yuslimar, S.P) dan Kepala TU (Mawardi), serta para penyuluh nagari. Sebagai narasumber dihadiri oleh Koordinator PHP Kabupaten Solok (Ir. Sabarudin) beserta Bapak Jufri Syam sebagai petugas PHP kecamatan. Kegiatan dimulai dengan penyampaian permasalahan-permasalahan seputar pelaksanaan penyuluhan dilapangan oleh para penyuluh nagari. Terungkap diantaranya terkait dengan permasalahan pengendalian hama padi dan tanaman penting lainnya, bantuan benih padi yang tidak sesuai dengan keinginan petani, ketersediaan benih berlabel yang tidak tersedia, teknis alokasi anggaran kegiatan irigasi, rekomendasi pupuk, pelaksanaan PUAP yang masih terjadi miskoordinasi antara manajer LKMA dengan ketua gapoktan. Dari sekian banyak permasalah tersebut, nampak para penyuluh dengan semangat barunya masih cukup optimis untuk menyelesaikannya.Selanjutnya disampaikan tentang topik training yaitu tentang pengendalian hama penyakit wereng coklat (Nillaparvata Lugens) oleh Ir. Sabarudin. Tema tersebut beliau jelaskan mulai lahirnya Inpres No. 3 Tahun 1986 yang berdampak sekitar 36 jenis pestisida yang dilarang oleh pemerintah untuk digunakan. Kemudian, lanjutnya, pada tahun 1992 lahir UU No 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaitu terkait arahan dan kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan usaha tani oleh poktan sampai penanganan pasca panen sehingga diharapkan pola usahatani para petani dapat lebih sistematis. Adapun terkait dengan penanganan hama wereng coklat, maka perlu diketahui bioekologinya dari mulai generasi-1 makroptera (dewasa), generasi-2 (telur dan nimpa) dan generasi-3 bracyptera (dewasa tanpa sayap) serta generasi-4 makroptera (dewasa bersayap) yang berpindah ke tempat lain. Tiada lain pengendaliannya, menurut beliau, selain menggunakan varietas padi yang tahan yaitu Batang Piaman dan Batang Lembang untuk daerah endemis. Ambang kendalinya 1 ekor per tunas dan 20 ekor per rumpun dengan kategori kerusakan ringan 0-25 %. Pengendalian lainnya masih bisa disemprot dengan insektisida, jika masih stadia telur dengan menggunakan Aplot 10 WP agar tidak terjadi tukar kulit. Selain itu bisa juga digunakan Hobcin, Mipcindo, Bassa dengan konsentrasi 100 cc/lt, gr/lt.Dibagian akhir diisi dengan penjelasan tentang kegiatan APBN dana dekonsentrasi (satker 10), khususnya tentang SMIPP. Dijelaskan oleh Ir. Abizar, sebagai Penanggung Jawab SMIPP Kabupaten, dan Slamet Muharmoko, M.Si sebagai admin SMIPP Kabupaten, tentang pentingnya pengelolaan database ditingkat BP3K. Bahwa untuk pembenahan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh mesti dimulai dengan pemutakhiran data yang simultan, termasuk dengan memacu motivasi penyuluh untuk berkontribusi aktif dalam cyber extention.Diakhir kegiatan, masing-masing peserta masih mengikuti dengan cukup semangat. Semua berharap akan muncul tindak lanjut sebagai buah dari pemahaman akan materi yang telah disajikan.Sumber tulisan: liputan langsung admin