Pesatnya kemajuan teknologi digital yang semakintak tertahankan telah mempengaruhi pola kegiatan dan pengambilan sebuah keputusan kebijakan, tidak terkecualidalam dunia pertanian. Salah satunya yaitu penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) Pupuk Bersubsidi yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pada dasarnya eRDKK diperoleh dari RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. eRDKK bertujuan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi selama satu tahun kepada penyalur sarana produksi pertanian. Adanya eRDKK diharapkan mampu memperbaiki data petani dalam pengusulan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi lebih sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dan atau petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK (tidak diperuntukan bagi perusahaan) dengan ketentuan sebagai berikut :Petani yang melakukan usaha sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan luas maksimal 2 Ha setiap musim tanam,Petani yang melakukan usaha sub sektor tanaman pangan pada PATB (Penambahan Luas Areal Tanam Baru),Petambak yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luas maksimal 1 Ha setiap musimnya.Ketepatan penyusunan eRDKK harus disesuaikan dengan potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan. Langkah tersebut sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk bersubsidi selama satu tahun. Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting bagi kesuksesan pencapaian produksi dan swasembada pangan berkelanjutan. Mekanisme pemberian alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara :Pendampingan penyusunan eRDKK melalui RDKK Pupuk Bersubsidi oleh Petugas kepada Kelompok tani yaitu dokumen yang berisi nama penyuluh, kode desa, kode kios pengecer, nama kios pengecer, Gapoktan, nama Poktan, nama petani, NIK, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, sub sektor, komoditas (musim tanam I, II, III) dan kebutuhan jenis pupuk.Dinas Pertanian Kabupaten merekapitulasi semua usulan kebutuhan pupuk subsidi yang dituangkan dalam RDKK pupuk subsidi dan mengirimkan rekapitulasi tersebut secara berjenjang ke Dinas Pertanian Provinsi serta kepada Kementerian Pertanian RI.Kementerian Pertanian RI menetapkan alokasi pupuk subsidi sesuai kemampuan anggaran pemerintah dan serapan pupuk pada tahun sebelumnya sehingga tidak semua usulan yang tertuang dalam RDKK bisa direalisasikan.Dalam rangka usulan pupuk subsidi untuk penetapan alokasi 2020 maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan e-RDKK pada tanggal 24 Juni 2019 yang dihadiri seluruh PPL dan tim Pembina KP3 tingkat Kabupaten. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut disepakati bahwa petugas pertanian akan mendampingi kelompok tani untuk menginput data, verifikasi, dan mengoptimalkan input e-RDKK sampai tanggal 5 Juli 2019. Berdasarkan informasi bahwa pemberian alokasi pupuk subsidi mulai tahun 2020 akan menggunakan atau berbasis data e-RDKK yang disinkronkan dengan kartu tani. Sehingga optimalisasi input dan verifikasi e-RDKK di tahun 2019 ini akan sangat menentukan ketepatan,kecukupan dan ketersediaan alokasi pupuk subsidi di tahun 2020 sehingga mampu mendukung suksesnya peningkatan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan.OK SETYANTO SETYAWAN, S.P.Penyuluh Pertanian Pertama