BERASOleh : Ir. Hermin WahyuniJika berbicara tentang makanan pokok, Indonesia merupakan negara yang identik dengan beras sebagai makanan utama penduduknya. Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto telah dilakukan perubahan secara besar besaran tentang kebijakan beras. Penduduk di Daerah daerah yang sebelumnya mempunyai makanan Pokok Non Beras banyak yang beralih pada Beras. Seperti Sagu di Maluku dan Sulawesi, Jagung di Madura maupun ketela rambat di Papua. Peningkatan produktifitas juga sangat mencengangkan. Pada era tahun 1950 an produktifitas beras Nasional masih 1,5 Ton/Ha hal ini bertahan hingga tahun 1967. Pada Repelita Pertama titik berat pembangunan disektor pertanian, terutama beras sebagai makanan pokok Rakyat Indonesia pada waktu itu. Dengan program yang terencana dan konsisten akhirnya produktifitas bisa mencapai 4 Ton/Ha di awal awal tahun 1970 an. Penelitian dan kerjasama terus dilakukan hingga mampu meraih swasembada Beras. Untuk mempertahankan keadaan tersebut ternyata sangat sulit bahkan kita sekarang telah melakukan impor beras dari negara negara tetangga yang dulunya mereka belajar kepada Bangsa Indonesia. Luas areal tanaman Padi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa karena sarana infrastrukturnya memadai. Lahan padi memang lebih banyak ditemukan di daerah-daerah Indonesia bagian barat, terutama Pulau Jawa. Hampir 60% total produksi padi berasal dari pulau yang juga memiliki penduduk terbanyak di Indonesia ini.Di antara semua provinsi, Jawa Timur adalah wilayah yang memiliki lahan padi terbesar, yaitu 2,29 juta hektar atau sekitar 15% dari keseluruhan luas lahan padi di Indonesia. Angka ini kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan lahan padi seluas 2,12 juta hektar atau sekitar 13,44% dari luas seluruh lahan padi. Sementara itu, wilayah yang memiliki lahan padi tersempit adalah Maluku dan Papua, yakni hanya seluas 114 ribu hektar.Oleh sebab itu, kita banyak menjumpai petani-petani Indonesia yang fokus pada pengembangan tanaman padi. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, kampanye politik sering dikaitkan dengan program “swasembada beras”. Beras sebagai bahan pokok strategis sering digunakan sebagai komoditas politik oleh elit Nasional. Seharusnya Petanian sebagai bidang Teknis harunya dijauhkan dari hiruk pikuk Politik kekuasaan sehingga akan mampu menjaga kedaulatan Pangan. Sebab Kedaulatan Pangan tidak bisa dilepaskan dari Kedaulatan Nasional. Jika kondisi pangan sebuah negara bermasalah atau tergantung pada negara lain maka akan menjadi lemah nilai tawar politik dikancah Dunia.Tugas Penyuluh adalah fokus pada peningkatan produksi dan meningkatkan kesejahteraan Petani dan Keluarganya, bukan berarti kita harus buta dan tidak tahu menahu masalah Politik. Tetapi yang lebih penting adalah Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh tidak boleh ditinggalkan. Upaya meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan penyuluh ditingkat Desa sedangkan di Tingkat Propinsi akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi sedangkan demikian seterusnya. Peningkatan Produksi dan kesejahteraan Petani akan lebih bermakna jika didukung oleh berbagai sektor dan departemen lain sehingga bisa dirasakan oleh petani sebagai pelaku utama usaha agribisnis. Gairah bertani dikalangan pemuda diakibatkan oleh kondisi politik di suatu negara, jika memang menguntungkan dan menjanjikan maka mereka para pemuda tidak perlu dipaksa maka akan kembali mau terjun ke sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Krisi SDM petani menjadi kendala serius dalam mempertahaunkan swasembada beras. Semoga kedepan pemerintah dan penguasa lebih banyak memperhatikan sektor tanaman pangan yang menjadi andalan penyerapan tenaga kerja serta menyedia makanan dan bahan industri.