Indicator kinerja penyuluh pertanian (IKPP) merupakan bentuk sistem laporan berbasis online yang dicapai dari hasil kinerja harian atau bulanan berdasarkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada setiap wilayah kerja penyuluh pertanian sesuai dengan tingkatan tahapannya desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Lalu Karman Yamin, SP dalam pertemuan bimtek bersama seluruh penyuluh se Kabupaten Lombok Utara bahwa salah satu tugas penyuluh merubah perilaku petani dari tidak mau menjadi mau dan dari tidak tahu menjadi tahu baik sikap, prilaku maupun kterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. Sehingga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan memajuan baik ekonomi, social masyarakat sekitar atas keberadaan penyuluh. Hal inilah yang menjadi salah satu indicator kinerja penyuluh pertanian yang dilaporan secara online dalam mendukung program-program unggulan baik pusat dan daerah ungkap mik Karman sebagai penyuluh wilayah binaan (01/08/2019) di Aula DKPP KLU sekaligus terkaitan dengan laporan biaya operansional penyuluh (BOP) setiap bulannya. Berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh Penyuluh apabila telah mengisi IKPP, diantaranya adalah diperolehnya Peta Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian dan juga akan diperolehnya keragaan Data Potensi Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian baik di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/BPP. Bahwa IKPP dapat di download melalui handphone android dengan aplikasi (http://apps00.pertanian.go.id) berbasis web. Setelah mendownload maka langkah selanjutnya adalah menginput data, yang terdiri dari identitas diri Penyuluh Pertanian, Laporan Harian dan Laporan Bulanan. Sedangkan untuk penyuluh pertanian PNS, bahwa bukan hanya IKPP tetapi juga Daftar Pengusul Penentapan Angka Kredit (DUPAK) yang wajib dilaksanakan untuk diajukan setiap penyuluh pertanian ke tim penilai secara bertahap sesuai dengan golongan dan pangkat penyuluh pertanian. Ungkap H. Ruslan, SP,.M.Si bahwa dupak merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diajukan secara berjenjang. Dupak ada 2 macam bentuk yang diajukan sesuai dengan pangkat dan golongannya. Dupak yang diajukan secara mandiri kepada tim di kabupaten/kota/provinsi dan ada juga dupak secara online yang diajukan kepusat. Pengajuan dupak tersebut dilakukan dalam periode satu tahun dengan dilampiran bukti fisiknya. Untuk dupak online, bukti fisik tersebut dibuat dalam bentuk PDF/ZIP/JPG dengan ukuran maksimal 20 MB yang diupload pada aplikasi dupak online kementerian pertanian yang dapat diakses melalui http://fungsional.pertanian.go.id/ ungkap Koordinator Penyuluh Prov.NTB tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara Ir. H. Nanang Matalata menyampaikan memberikan motivasi serta asperiasi terhadap kinerja tugas dan fungsinya penyuluh khususnya dalam mendukung program pemerintah daerah pasca bencana alam gempa bumi tahun sebelumnya. Ini merupakan motivasi semangat masyarakat petani untuk melakukan perbaiki dan membangun perekonomian masyarakat. Dengan jumlah penyuluh pertanian sekitar 43 penyuluh yang tersebar diseluruh desa wilayah binaan Kabupaten Lombok Utara untuk tetap melaksanakan tugas sebagai ASN atas tupoksi administrasi secara baik dan benar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara telah menyiapkan lahan berupa demplot untuk para penyuluh, sebagai wadah tempat berinovasi, kreatif dan inovatif dalam mengembangan ilmu teknologi pertanian yang dimiliki penyuluh oleh, dari dan untuk penyuluh (Syamsul Riyadi/Penyuluh Prov. NTB).