unaaha_kamis, 08/08/2019 bertempat di aula dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (tphp) kabupaten konawe dilaksanakan focus group discussion (fgd) tentang kinerja kelembagaan penyuluh pertanian pasca berlakunya uu no. 23 th 2014 tentang pemerintahan daerah dan pp no. 18 th 2016 tentang daerah dan perangkat daerah di kabupaten konawe prov. sultra yang dilaksanakan oleh balitbabgtan bptp sultra. kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari penyuluh pertanian lapangan, kepala bpp, koordinator jabatan fungsional dan pejabat struktural yang membawahi penyuluh pejabat struktural lingkup dinas tphp kabupaten konawe. dalam sambutannya kepala balitbangtan bptp sultra yang diwakili oleh ir. entis sutisna, msi menyampaikan bahwa kegiatan fgd ini ditujukan untuk memotret, mendiskusikan, sekaligus membahas, sejauhmana perubahan yang terjadi dalam kelembagaan penyuluh termasuk kinerja penyuluh pertanian pasca diberlakukannya uu no.23 thn 2014 dan pp no 18 thn 2016. dari hasil fgd yang dilaksanakan dilaporkan bahwa kelembagaan penyuluhan mengalami perubahan pada level struktur, diikuti dengan fragmentasi personil penyuluh pada tingkat kabupaten, dimana penyuluh pertanian diintegrasikan dengan dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. sementara penyuluh peternakan diintegrasikan dengan dinas peternakan dan kesehatan hewan. penyuluh lainnya yakni penyuluh kehutanan hijrah ke provinsi, bahkan penyuluh perikanan bergabung dengan kementerian kelautan dan prikanan menjadi instansi vertikal. hal ini terjadi pada awal tahun 2017. akibat dari pragmentasi personil ini, para penyuluh mengaku tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas pada wilayah binaannya sehingga berdampak terhadap menurunnya efektivitas kerja. dalam forum diskusi fgd, para penyuluh mengharapkan bisa dikumpulkan kembali dalam satu wadah/lembaga penyuluhan. hal ini dikuatkan oleh kepala dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan kabupaten konawe ir. syahruddin, msi dalam pengarahannyanya setelah selesai kegiatan fgd, beliau mengharapkan agar badan pelaksana penyuluhan ditingkat kabupaten dapat dibentuk kembali, paling tidak menjadi uptd penyuluh atau menjadi bidang di salah satu dinas (setingkat eselon iii). penulis: wilham prajab, sp (penyuluh pertanian pertama kab. konawe)