cara membuat izin usaha rumah tangga produk olahan makanan sebaiknya sudah mendapatkan ijin dari pemerintah (badan pom) sehingga konsumen akan percaya dan merasa aman untuk mengkonsumsi produk tersebut, sehingga hal ini menjadi poin penting untuk keberlangsungan pemasaran produk. adapun untuk mengurus pengajuan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (spp-irt) tidaklah sulit dan tidak dikenakan biaya oleh pemerintah. pengertian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (spp-irt) adalah izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha rumah tangga dalam bidang produksi makanan dan minuman. tujuan penerbitan izin pirt ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk makanan dan minuman yang diedarkan di masyarakat, sehingga konsumen merasa terlindungi. dengan memiliki serifikasi pirt, makanan yang dipasarkan telah melewati berbagai tahap uji hingga benar-benar aman untuk dikonsumsi. bagi pelaku usaha tentunya hal ini akan menjadi poin tersendiri karena produknya tidak akan lagi diragukan oleh pembeli. yang perlu mengurus perizinan pirt izin pirt diberikan kepada perusahaan pangan (makanan dan muniman) yang melakukan proses produksi di dalam rumah (tempat tinggal) dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. sertifikasi pirt tersebut ditujukan kepada produk-produk pangan yang memiliki daya tahan keawetan lebih dari 7 hari. landasan hukum pirt landasan hukum spp-irt adalah keputusan kepala badan pom nomor: hk.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (spp-irt). jaminan tertulis ini diterbitkan oleh bupati/walikota setelah pemilik irtp (industri rumah tangga pangan) memenuhi persyaratan. masa berlaku pirt spp-irt berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan pembuatan spp-irt tidak dikenakan biaya alias gratis proses permohonan penerbitan izin pirt untuk membuat sertifikasi pirt cukup mudah dilakukan karena dapat diurus di wilayah setempat dimana usaha kita didirikan, tepatnya di kantor dinas kesehatan. adapun untuk cara pengajuan pirt kita wajib mempersiapkan beberapa dokumen diantaranya. fotokopi ktp foto diri surat keterangan usaha dan keterangan lokasi dari puskesmas mengisi formulir pendaftaran di dinas kesehatan selanjutnya akan diberikan penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan yang biasanya dilakukan secara bersamaan dengan para pengaju pirt lainnya. penyuluhan tersebut jadwalnya pelaksanaannya dapat berbeda-beda, tergantung banyaknya peserta yang mendaftar, umumnya akan segera dilaksanakan jika peserta telah lebih dari 15 orang atau bergantung kebijakan dinas kesehatan masing-masing wilayah. materi penyuluhan yang diberikan meliputi bagaimana cara untuk memilih bahan, cara produksi yang benar, hingga cara mengatasi gangguan kontaminasi pada pangan. setelah materi penyuluhan selesai disampaikan seluruhnya, setiap peserta lalu akan mulai di survey secara langsung ke lokasi usaha termasuk didalamnya uji laboratorium makanan yang didaftarkan. langkah ini dilakukan guna memastikan tempat produksi benar-benar layak digunakan. diantara yang akan disorot saat petugas melakukan pengecekan ke lapangan adalah kebersihan didalam dan lingkungan sekitar, fisik bangunan seperti ketersediaan ventilasi udara, ketersediaan air, hingga pengecekan kesehatan para karyawan. jenis produk pangan apa yang perlu diajukan agar mendapat nomor pirt : berbagai produk olahan makanan dan minuman yang dapat diajukan untuk penerbitan spp-irt antara lain meliputi: olahan daging kering, ikan kering, olahan unggas kering, sayur asin dan kering, olahan kelapa, olahan dari tepung, minyak dan lemak, selai, jeli, gula, madu, kopi, teh, coklat, bumbu, rempah-rempah, minuman ringan, olahan buah, biji-bijian, umbi, dan es. jenis produk yang tidak berhak mendapat nomor pirt antara lain : susu dan hasil olahannya daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku pangan kaleng berasam rendah (ph> 4,5) pangan untuk bayi minuman beralkohol air minum dalam kemasan (amdk) pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan sni pangan lain yang ditetapkan oleh badan pom produk-produk tersebut wajib mengajukan permohonan izin edar langsung ke bpom demikian tadi uraian singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan izin usaha rumah tangga, semoga bermanfaat khususnya bagi kwt (kelompok wanita tani) yang memiliki produk usaha namun belum disertai dengan izin usaha. disusun oleh : royamna mursana, s.pt (penyuluh pertanian bpp kecamatan tulis kabupaten batang)