Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan mengelar rapat koordinasi upaya khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) Pembangunan Pertanian Tahun 2019 hari kamis tanggal 14 maret 2019 di Aula Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang. rapat Koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Ir. Akhmad Humaidi,M.Si. rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Prasarana dan Prasaran Pertanian (PSP), Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala BPS Ketapang yang diwakili Oleh Bapak Puspo, Kodim 1203 Ketapang, Kepala UPT, Koordinator BPP Kecamatan dan Mantanak Se-Kabupaten Ketapang. Pada Sambutannya Ir. Akhmad Humaidi mengucapkan Syukur Alhamdulillah acara ini dapat dilaksanakan karena untuk tahun 2019 baru pertama dilakukan dan kedepannya acara serupa akan dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam kurun tahun 2019. beliau menyampaikan bahwa dengan adanya regulasi pemerintah maka petugas mantanak tani pun berubah oleh karena itu banyak mantanak baru sesuai keputusan Kepala dinas No. 42 Tahun 2019. oleh karena itu petugas yang baru harus lebih banyak belajar dan memerlukan pelatihan singkat tentang tugas dan fungsi terutama dengan BPS tentang laporan dan ubinan. Kita sudah ada integrasi antara Pemerintah yang menanggani Pertanian dengan TNI yang berguna untuk memotivasi petani dalam kegiatan usaha tani yang akhirnya akan menjadi indikator keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang Tentunya. untuk melaksanakan program pembangunan pertanian tahun 2019 Mantanak dari setiap Kecamatan yang telah mendapatkan Program dan Kegiatan untuk tahun 2019 dan agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan dilaporkan perkembangannya setiap hari sesuai dengan fakta dan data dilapangan karena data tersebut langsung terlapor ke Bapak Menteri Pertanian sebagai laporan Ke Presiden. Berkaitan dengan pendampingan yang dilakukan oleh TNI, Personilnya akan senantiasa mendampingi petani dalam kegiatan usaha tani karena hal tersebut memang menjadi tugas pokok TNI dalam usahanya menjaga ketahanan pangan sesuai acuan pada rakor di pontianak yaitu dititikberatkan pada penekanan di bidang pertanian terutama pendampingan luas tambah tanam (LTT) ungkap Kolonel Budi (Pasiter Kodim 1203 Ketapang). Pak Puspo dari Badan Pusat Statistik Ketapang dalam kegiatan rakor upsus pajale ini mengatakan bahwa dalam pelaporan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, kami sebagai katalisator kegiatan pertanian tersebut. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan para sumber data seperti statistik pertanian dan lain sebagainya akan disajikan sebagai dasar pengambilan kebijakan . sekali lagi kami berharap agar pengambilan data sesuai aturan yang ada . Sebagai Upaya Mendukung Kegiatan Upsus Pajale di Kabupaten Ketapang Kepala Bidang Penyuluhan Ibu Nini Marina. S. Hut menyampaikan bahwa bidangnya mengupayakan sebanyak 154 penyuluh baik itu PNS, THL-TBPP, Tenaga Revitaliasi Perkebunan dan Honorer yang akan membantu petani yg tergabung dalam koptan sebanyak 1162 kelompok tani agar melakukan pendampingan kepada petani melalui pelatihan pelatihan dan pendampingan dalam usaha tani, untuk para penyuluh Pemerintah Telah mempersiapkan bantuan opersional penyuluhan (BOP) Daerah dan tambahan BOP Pusat untuk Penyuluh PNS dan THL-TBPP. Pada Kesempatan yang sama Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Ir. Zamzani bahwa tahun 2019 kami disoroti tentang lahan pertanian di Kabupaten Ketapang. Kedepannya data lahan yang digunakan adalah data lahan spasial yaitu 42408 lebih hektar dimana dari jumlah tersebut diharapkan adanya kegiatan pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan. saat ini dibidang PSP ada bantuan dari APBN yang bersinergi dengan pihak TNI dalam pengembangan areal pertanaman. untuk APBD kedepan ada pengawalan dalam penyaluran pupuk dikarenakan selama ini terjadi disparitas harga ditingkat pengecer. jadi sekarang sudah mengunakan e-rdkk yang akan segera disosialisasikan, untuk sarana pra panen bidang PSP memberikan bantuan untuk penguatan untuk petani maupun brigade berupa traktor roda 2 dan kegiatan yang belum diakomodir yaitu asuransi usaha tanaman padi (AUTP). Penulis: Syahrudin (Penyuluh Pertanian WKBPP Matan Hilir Selatan)