Loading...

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Visi Kabupaten Lombok Timur yakni Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Kesejahteraan dan Sejahtera Dalam Keadilan dibawah Lindungan Allah SWT. Visi Kabupaten Lombok Timur tersebut tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai "Milinium Development Goals (MOG's) sampai tahun 2015 yakni salah satunya di sector pertanian yakni menghapus kemiskinan dan kelaparan di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu keberhasilan yang dicapai di bidang pertanian yakni swasembada pangan khususnya beras. Keberhasilan dalam bidang pertanian tersebut telah mampu mengangkat Kabupaten Lombok Timur dari derah rawan pangan menjadi daerah yang mampu berswasembada pangan. Keberhasilan tersebut harus terus dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan lagi pada masa-masa yang akan dating sehingga tidak hanya mampu swsembada beras saja tetapi mampu juga berswembada palawija. Dalam upaya terus memperkokoh sector pertanian,perikanan dan kehutanan dalam tatanan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah telah melakukan gerakan revitalisasi pendayagunaan dan pemberdayaan potensi-potensi sumber daya yang ada diantaranya adalah memerankan penyuluhan sebagai penggerak pembangunan di pedesaan.Upaya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan. Sebagaimana diamanat dalam undang-undang tersebut,strategi dan kebijakan pnyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenanganya melalui revitalisasi penyuluhan meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan pertanian. Untuk mengembalikan fungsi penyuluhan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani maka revitalisasi penyuluhan dimaksudkan sebagai upaya membangun kembali penyuluhan yang selama otonomi daerah pengelolaannya tidak terprogram dengan baik, mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan tidak berjalan menurut falsafah dan prinsip penyuluhan. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lombok Timur, keberadaan lembaga penyuluhan merupakan bagian instrument percepatan pembangunan pertanian dalam arti luas yakni proses pembelajaran, memfasilitasi, mengawal, mendampingi, transpormasi informasi dan teknologi serta pengembangan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Penyuluhan memiliki peran strategis baik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat maupun dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Di samping itu peran penyuluh sangat penting sebagai tenaga penggerak dan motivator dalam dinamika mata rantai system agribisnis. Tolok ukur keberhasilan dapat ditinjau dari proses dinamika secara timbal balik antara tindakan dan refleksinya. Pendayagunaan tenaga penyuluh dalam proses pengawalan dimaksudkan untuk mendukung 4 (empat ) sukses pembangunan pertanian. Kondisi sumberdaya manusia BP4K Kabupaten Lombok Timur dalam hal tenaga structural dan staf berjumlah 38 orang, 20 Kepala BP3K Kecamatan dan 20 Kepala Tata Usaha Kecamatan deangan 205 penyuluh yang tersebar di 20 Kecamatan dan THL-TB 91 orang. Sedangkan dalam mengakselerasikan percepatan pembangunan pertanian dilakukan upaya : 1. Menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluh yang terpadu dengan terbentuknya dari tingkat Kabupaten ( BP4K Kabupaten Lombok Timur ) dan 20 (UPTB/BP3K) dan 20 Kepala Tata Usaha Kecamatan) dan 20 Pos Penyuluhan Desa) sesuai Perda 15 Tahun 2009. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik tenaga structural maupun tenaga fungsional melalui pelatihan-pelatihan/diklat structural dan fungsional melalui peningkatan akses teknologi informasinya melalui media internet (cyber Extension) dan pembangunan BPP model sehingga mampu melaksanakan tugas secara propesional. 3. Memfalitasi pengembangan kelembagaan sehingga seluruh petani terbagi habis dalam kelompoktani/gapoktan. Di Kabupaten Lombok Timur perkembangan kelompoktani sampai tahun 2011 berjumlah 705 kelompok dengan jumlah anggota 42.625 orang yang tergabung dalam 250 gapoktan sesuai dengan jumlah desa di Kabupaten Lombok Timur. 4. Mendukung program kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah diantaranya program unggulan Propinsi NTB yakni program BSS (Bumi Sejuta Sapi),Program PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) serta sosialisasi dan integrasi antar sector pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Lombok Timur. 5. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas kegiatan penyuluhan pemerintah daerah terus mengawal, mendampingi, memfasilitasi dan mendampingi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dari segi pendaanaan operasional kegiatan penyuluhan, sarana transportasi kendaraan roda 4 dan roda 2, kantor baik di kabupaten maupun kecamatan sehingga penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan sesuai harapan serta dapat meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani. 6. Tentunya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di daerah sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan dan sikap dari pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu pemerintah kabupaten Lombok Timur terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan penyuluhan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama masyarakat petani. 7. Dukungan pemerintah pusat juga sangat kami harapkan untuk dapat difasilitasi baik dari segi pendanaan,sarana prasarana, program-program penyuluhan yang bersumber dari APBN sehingga penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Lombok Timur semakin maksimal karena kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang 16 Tahun 2006 dan Perda 15 Tahun 2009. (Jamiluddin,S.ST/BP4K Kab.Lotim) .