Tidak diragukan lagi bahwa pembangunan hortikultura telah memberikan sumbangan yang berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional hal ini dapat dilihat nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari nilai PDB, kontribusi hortikultura pada pembentukan PDB memperlihatkan kecenderungan meningkat,baik pada PDB kelompok komoditas maupun keseluruhan PDB hortikultura. Pada tahun 2005 misalnya PDB hortikultura sebesar Rp 61,792 milyar naik menjadi Rp 89,057 milyar pada tahun 2009. Sedangkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan sensus Pertanian tahun 2003 diketahui bahwa jumlah rumah tangga yang mengusahakan hortikultura mencapai 8.444.042 rumah tangga jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 1993 jumlah rumah tangga yang mengusahakan hortikultura mengalami peningkatan sebesar 76,69 %. Enam pilar pengembangan hortikultura ini merupakan suatu strategi pendekatan pengembangan hrtikultura secara terpadu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terintegrasi antara pusat,provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi dan mempermudah akses swasta/pengusaha yang mengembangkan hortikultura. Garis-garis besar kegiatan enam pilar pengembangan hortikultura adalah : 1. Pengembangan kawasan Agribisnis Hortikultura. Kawasan agribisnis hortikultura adalah suatu ruang geografis yang di deliniasi oleh ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan berbasis hortikultura,mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penangan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya. 2. Penerapan Manajemen Rantai Pasokan/Supply Chain Management (SCM). Pada intinya SCM adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan system manajemen untuk perbaikan system penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir/konsumen. SCM dilakukan agar peningkatan daya saing itu tidak semata-mata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk, tetapi juga melalui pengemasan, pemberian merk, efisiansi , transportasi, informasi, penguatan kelembaagaan dan penciptaan inovasi secara kontinyu dan sitematik. Sehingga akan tercapai penerapan Good Agriculture Practices, Good Handaling Practices, Good Manufacturing Practices and Good Trading Practices. 3. Penerapan Budidaya Pertanian yang baik(GAP) dan Standard Operating Prosedure (SOP). Penerapan Good Agriculture Practices melalui Standard Operating Prosedure yang spesifik lokasi, spesifik komoditas dan spesifik sasaran pasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi persyaratan konsumen dan memiliki daya saing yang tinggi dengan produk dari luar negeri. 4. FATIH (Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura) FATIH adalah suatu jejaring kerja yang diwadahi dalam suatu wadah koordinasi untuk menggalang dukungan dan insvestasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, petani maupun masyarakat bahkan dari pihak asing. Dengan FATIH para investor diharapkan dapat tertarik dan percaya diri untuk menanamkan investasinya karena pemerintah telah menyiapkan kondisi yang lebih kondusif. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan FATIH adalah : Menyusun profil kawasan yang akan dibenahi, Menyusun rancang bangun, Menetapkan peran kelenbagaan terkait, Melaksanakan konvensi seluruh pemangku kepentingan, Memfasilitasi kemudahan-kemudahan untuk investor dan Memonitor pelaksanaan konvensi. 5. Pengembangan Kelembagaan Usaha. Kelembagaan usaha sangat penting untuk meningkatkan daya saing rantai pasokan. Pada tingkat petani diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan Kelompok Tani, asosiasi kelompok, Koperasi usaha sehingga patani memiliki kemandirian usaha untuk mampu bersaing. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan kelembagaan adalah : Mengidentifikasi para pelaku agribisnis, Melakukan dialog dengan para pelaku, Mendorong para pelaku agribisnis untuk membentuk kelembagaan sesuai format yang disepakati, Melakukan peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja. 6. Peningkatan Konsumsi dan Akselerasi Ekspor. Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu hortikultura perlu diikuti dengan upaya peningkatan konsumsi yang merupakan kesatuan dari aspek produksi dan distribusi. Untuk peningkatan konsumsi dalam negeri telah ditempuh upaya antara lain dengan upaya pemasyarakatan peningkatan konsumsi sayuran,buah-buahan dalam bentuk promosi dan pendidikan konsumen, kampanye, gerakan dan sosialisasi dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Anak Sekalah Dasar, PKK, sedangkan untuk meningkatkan ekspor telah ditempuh melalui upaya peningkatan kualitas,kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan eksportir.