Tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami penurunan (sekitar 12 persen-data BPS) tetapi secara nasional tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah masih besar yaitu sekitar 10 %, dan yang memberi sumbangsih terbesar di perdesaan yang berarti sektor pertanian. Oleh karena itu, menjadi tantangan besar bagi Penyuluh pertanian sebagai pendamping petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan pencapaian produksi yang maksimal yang akan meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Trie Iriany Lamakampali, MM saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Dinas TPH Prov. Sulteng-Palu, 23 Juli 2019.Lanjut disampaikan oleh Kadis TPH, bahwa program pemerintah mendorong penggunaan benih produksi dalam negeri seperti benih Litbang yang telah dilakukan 4 tahun terakhir untuk komoditi jagung sehingga secara perlahan akan menghilangkan ketergantungan benih dari luar, dimana peran Penyuluh sangat penting untuk mendorong dan meyakinkan Pelaku Utama (petani) untuk menggunakannya. Kinerja penyuluh akan terukur dari perannya mendampingi dan mengawal program pemerintah kepada Pelaku Utama, sehingga BOP (Biaya Operasional Penyuluh) sebagai hak Penyuluh betul-betul bermanfaat karena telah melaksanakan kewajibannya. Prof. Dr. Ir. Made Antara, MP, Akademisi Universitas Tadulako, dalam pemaparannya menyampaikan di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, menjadi tantangan besar bagi Penyuluh Pertanian dalam pembinaan Kelompok Tani. Penyuluh harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan era digital, seperti penggunaan smartphone android merupakan keharusan, karena informasi sangat cepat beredar dan program-program pertanian sebagian besar berbasis internet. Penyuluh perlu memiliki hard competency, dimana penyuluh tidak henti-hentinya mencari ilmu pengetahuan baik formal atau informal dengan memanfaatkan fasilitas internet, serta soft competency, yaitu hasil pencarian pengetahuan baik formal ataupun informal disampaikan secara serius melalui internet (digitalisasi) atau dikomunikasikan dengan sopan santun dalam suatu kelompok. Penyuluh pertanian bisa eksis jika Pemerintah, Pengusaha, kelompok tani (segitiga emas) memiliki pola pikir yang sama. Hal lain disampaikan, bahwa penerapan Revolusi Industri 4.0 yang telah diterapkan Kementerian Pertanian seperti Traktor tanpa Operator, Smart Irrigation, pesawat drone, robot grafting, smart farming, aplikasi Si MANTAP, dan Aplikasi KATAM. Kepala BPTP Sulteng, Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP dalam pemaparannya sebagai narasumber menyampaikan bahwa mengacu pada Permentan Nomor 091 tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian (EKPP), Penyuluh melakukan Evaluasi kinerja secara mandiri dengan tujuan mengetahui hasil kinerja penyuluh PNS dan THL-TB dalam melaksanakan Tupoksinya pada pengawalan dan pendampingan program pembangunan pertanian serta sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bagi penyuluh. EKPP dilaksanakan sekali setahun (okt-des) tahun berjalan dengan mengevaluasi kegiatan Upsus Peningkatan produksi komoditas strategis nasional periode Oktober-Maret (OKMAR) dan April-September (ASEP). Sehingga EKPP wajib dilaksanakan setiap tahunnya yang dijadikan acuan bagi Penyuluh untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula simulasi pengisian EKPP oleh para penyuluh sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan.Menutup kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Provinsi Sulteng, Ir. Muh. Adam, MM selaku Kepala Bidang Penyuluhan Dinas TPH Prov. Sulteng berharap setelah pertemuan tersebut yang diikuti oleh Penyuluh Pertanian Provinsi, Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Penyuluh semakin meningkatkan kompetensi dan kinerjanya di lapangan serta melaporkan hasilnya secara rutin kepada pihak terkait serta aktif di media sosial sebagai bentuk diseminasi kegiatan yang telah dilakukan di lapangan sehingga para pihak seperti Kementerian Pertanian dapat mengetahui perkembangan dan pelaksanaan program pemerintah di daerah.Penulis : Sitti Musdalifah Tompo (Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah).