Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani menyusun RDKK.Pupuk bersubsidi disalurkanbagi Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan dan guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi serta sebagai upaya tindaklanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi perlu menjadi instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV/tingkat pengecer . Hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi akan dijadikan pengujian sebagai dasar pertimbangan pembayaran subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Maksud Penyusunan Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 dimaksudkan menjadi acuan bagi petugas tim Verifikasi dan Validasi di lapanganan. Tujuan Tujuan penyusunan Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 adalah Sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh petugas lapanganan, sehingga penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel. Ditulis Ulang Oleh : ROBBY ASTI PRATAMA, SP (Admin SIMPP Kota Sungai Penuh) .