Dalam rangka menyukseskan kegiatan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) di kampung KB, dilakukan pembinaan secara bersama, terpadu dan berkelanjutan oleh OPD/ Instansi lintas sektor terkait. Keterkaitan DTPHP (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan) dalam pembangunan pertanian keluarga amat penting Pertanian keluarga dijalankan oleh sebagian besar petani di dunia dan terbukti memberikan sumbangan yang besar bagi penyediaan pangan, kesehatan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan petani. Indonesia juga membutuhkan kesadaran dan perlunya dukungan terhadap pertanian keluarga karena memiliki karakter masalah pertanian keluarga yang khas. Termasuk juga kita masyarakat Pasaman Barat, yang sebagian besar mata pencariannya adalah bertani, bekerja disektor pertanian. Oleh karena itu penting sekali dilakukan penyuluhan pertanian kepada masyarakat terkait pembangunan pertanian dan pensejahteraan petani dan keluarganya Tak bisa dipungkiri bahwa urusan pangan ini menjadi utama dibangun sebelum kita membangun pendidikan, kesehatan dan industri lainnya. Jika urusan ketersediaan pangan masih bermasalah apalagi sampai tidak tersedia, orang atau suatu negara bisa kelaparan dan perang karena hal tersebut. Disinilah peran DTPHP sebagai OPD bidang pertanian membantu mengurusi urusan pertanian diselenggarakan untuk melayani masyarakat bidang pertanian terkhusus tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta bidang sarana prasarana pertanian lainnya Kita membutuhkan peningkatan pengetahuan bagi seluruh pihak terkait dengan pertanian keluarga agar dapat membangun kerjasama, gerakan, dan program untuk menjaga dan mengembangkannya kedepan. Kegiatan penyuluhan pertanian memiliki peranan penting yang dilakukan penyuluh pertanian sebagai fasilitator dalam memfasilitasi masyarakat petani untuk dapat membantu mempermudah akses informasi teknologi pertanian dan sumberdaya lainnya, proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelut dan pelus, menumbuh dan mengembangkan kelembagaan petani dan KEP yang berdaya saing dan berkelanjutan, membantu memecahkan masalah, serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani, menumbuhkan kesadaran petani terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan melembagakan nilai- nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi petani secara berkelanjutan DTPHP sebagai OPD terkait dalam pembinaan masyarakat di daerah terpencil di kampung KB ini, diwakili oleh penyuluh pertanian kabupaten ikut melakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan massal bersama masyarakat. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan jadual yang sudah ditentukan oleh penyelenggara kegiatan yaitu Dinas PPKBP3A, dimana untuk DTPHP selama 4 hari dari tanggal 29, 30 Juli dan 1, 2 Agustus 2019 terbagi untuk daerah terpencil di empat kecamatan berbeda yakni kecamatan Sungai Beremas, Sungai Aur, Talamau dan Ranah Batahan Selama mengadakan penyuluhan massal ke daerah kampung KB ini, terlihat betapa antusiasnya masyarakat tersebut merespon tentang kegiatan dan program apa saja yang bisa mereka akses dalam usahataninya dan pembangunan pertanian lainnya seperti pembangunan sarana prasarana untuk mendukung usahataani di kampung mereka. Hanya dikecamatan Sungai Beremas yang sedikit kurang respect, mungkin disebabkan masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan bukan petani, jadi lebih antusias berdiskusi tentang pengolahan perikanan Semua permasalahan yang ditemui di lapangan selama mengadakan penyuluhan massal kita serap dan kita beri saran- saran dan solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jika masih terkendala kita tampung dan kita sampaikan ke dinas untuk dilakukan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dari pengalaman perjalanan penyuluhan ke daerah terpencil tersebut dapat dipetik pelajaran masih banyak saudara kita yang masih belum tersentuh dengan akses informasi dikarenakan banyak hal seperti sulitnya akses jalan, apalagi sarana internet untuk akses ICT lainnya, wajar masyarakat tersebut lambat untuk mendapatkan akses kegiatan/ program pemerintahan. Sangat penting dilakukan kegiatan yang saling bersinergi dan terpadu dengan OPD terkait guna membantu menyebarkan informasi penting yang dibutuhkan masyarakat terpencil (Zuhelmi, SP/ KJF DTPHP)