Target swasembada pangan kembali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era kepemerintahannya. Tak tanggung-tanggung Presiden Jokowi menargetkan dapat mencapai swasembada pangan untuk 7 komoditas dalam lima tahun. Guna mendukung hal tersebut, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 untuk memuluskan upayanya mencapai target swasembada tersebut.Presiden mematok target produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton, daging sapi 755,1 ribu ton, ikan 18,8 juta ton, dan garam 4,5 juta ton. Namun dalam tiga tahun pertamanya, Jokowi menargetkan bisa mencapai target swasembada pangan untuk tiga komoditas yaitu padi, jagung dan kedelai.Nah, guna mencapai target tersebut berbagai strategi pun dilakukan. Strategi tersebut adalah membangun jaringan irigasi 1 juta hektar, merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta hektar, membangun 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritime dan kelautan, dan membangun 49 waduk baru.Tidak cuma itu saja, pemerintah pun membagi pupuk dan benih secara gratis kepada para petani terutama di sentra-sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Bahkan pemerintah juga membagikan 1000 hand traktor, combine harvester dan alat penanam padi jajar legowo kepada para petani. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 16,9 triliun yang merupakan dana pengalihan subsidi BBM.Namun di tengah pekerjaan besar tersebut, tentu saja ada tantangan di dalam upaya mencapai target swasembada pangan selama tiga tahun tersebut. Maklumlah waktu tiga tahun bukan waktu yang panjang apalagi banyak sekali infrastuktur pertanian yang sudah rusak seperti saluran irigasi, belum lagi persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan sebagai areal permukiman penduduk. Dan yang paling krusial adalah menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian yang mulai menganggap bahwa sektor ini kurang menjamin masa depan.Di tengah tantangan tersebut, Presiden Jokowi mengarahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) bisa dikerahkan untuk mengisi kekurangan penyuluh. Arahan presiden pun ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama KASAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada 7 Januari 2015.Berdasarkan nota kesepakatan itu, Babinsa dan para penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian bahu membahu memberikan kegiatan penyuluhan. Pelibatan tenaga Babinsa ini lebih karena adanya kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang dapat menjangkau sampai ke pelosok desa. Sementara Babinsa sendiri sudah berada di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan tersebar hingga ke pelosok desa. Gambar diatas menunjukkan antusiasme para anggota Koramil 01/Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dibawah komando Kapten(inf) Marwito untuk mensukseskan perintah Presiden Joko Widodo dengan cara langsung bertani disawahnya sendiri dengan menggunakan mesin tanam padi(rice transplanter) berkerjasama dengan Kelompok Tani Karya Mulya Desa Talkandang Kecamatan Situbondo. PPL WKPP Situbondo II(Ika Kusumawati,SP) menyatakan bahwa penggunaan mesin tanam padi ini mempunyai banyak keunggulan antara lain mengurangi biaya tanam,efisiensi waktu,mengurangi kebutuhan benih,jarak tanam yang bagus serta banyak lagi yang lainnya. Penulis : agus S Sumber : BPP. Panarukan