Pembangunan pertanian tidak akan bisa berhasil manakala perhatian terhadap keberadaan ketenagaan serta kelembagaan yang ada tidak pasti, karena manajemen ketenagaan serta kelembagaan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Otonomi daerah memegang peranan yang kuat dalam menentukan berada dimana satpingkal penyuluh pertanian , sehingga bisa mengakibatkan terjadinya ketidak selarasan antara kebijakan dari pusat terhadap kebijakan yang ada di daerah. Penyuluh pertanian yang merupakan ujung tombak pembangunan SDM pelaku utama dan pelaku usaha dilapangan sampai sekarang belum tuntas terutama masih banyaknya tenaga THL-TBPP yang belum mempunyai kepastian kedepannya sehingga akan mengganggu kinerja daripada para penyuluh tersebut. Kelembagaan penyuluhan yang digulirkan oleh kementan juga tidak bisa diadopsi oleh daerah, sehingga satpingkal penyuluh sering mengalami perubahan. Untuk Kabupaten Purworejo keberadaan penyuluh pertanian ada di Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan yang berada pada Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). DINPPKP Kabupaten Purworejo dengan Kepala Dinasnya Bapak Ir.Bambang Jati Asmara MA.MT selalu berupaya agar kegiatan dapat diselesaikan sesuai target. Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ada sebanyak 168 orang dengan rincian :52 penyuluh PNS, 27 penyuluh PNS formasi THL-TBPP dan 89 penyuluh THL-TBPP, dengan koordinator penyuluh pertanian tingkat Kabupaten adalah Bapak Panuju Bekti SP.MM. Kabupaten Purworejio merupakan wilayah yang ada di daerah selatan provinsi Jawa Tengah dan merupakan penyangga pangan Jawa Tengah bagian selatan. Luas areal sawah 30.000 ha merupakan potensi yang sangat baik untuk pengembangan pembangunan pertanian secara berkelanjutan, oleh karena visi dan misi Kabupaten Purworejo adalah pembangunan pertanian yang berawasan agribisnis. Komoditas padi merupakan komoditas unggulan yang ada di kabupaten Purworejo yang didukung oleh kelembagaan ditingkat desa dengan jumlah kelompok tani mencapai 2772 poktan dengan 429 gabungan kelompok tani yang menyebar di 494 desa dan kelurahan. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani merupakan kelembagaan yang sangat potensi untuk dapat menggerakkan roda pembangunan pertanian di paling ujung. Para penyuluh pertanian membina sebanyak 2-3 desa dengan jumlah kelompok rata rata 16 poktan. Kelembagaan di tingkat Kecamatan di Kabupaten Purworejo berada di Balai Penyuluhan Pertanian dengan jumlah BPP sebanyak 16 BPP, keadaan atau kondisi BPP beragam tergantung dari kondisi setempat , dari 16 BPP yang sudah memliki gedung sendiri sebanyak 10 BPP sedang 6 BPP belum memiliki dan berkantor di salah satu ruangan yang ada di kantor kecamatan. Pada tanggal 24 September 2018 DINPPKP Purworejo mengadakan penilaian peningkatan kelas kelompok tani di semua wilayah BPP, penilaian dengan maksud untuk mengetahui dinamika kelompok serta permasalahan yang ada serta komponen mana yang menjadi hambatan sehingga kelompok tani tidak naik kelasnya atau tidak naik scorenya perlu pembinaan lebih lanjut. Para penyuluh melakukan pembinaan guna peningkatan pengetahuan sikap serta ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha sehingga poktan yang ada bisa menjadi poktan andalan. Namun sekarang pembinaan mulai bergeser dengan penekanan pada produktivitas dan produksi serta meciptakan jejaring dengan pihak lain terutama untuk kegiatan pemasaran hasil. Luas TAMBAH TANAM saat sekarang sedang gencar gencarnya program dari Kementan terutama dari DIRJEN Tanaman Pangan, dengan ketepatan dalam perencanaan Luas Tanam maka diharapkan ada kepastian akan luasan panen, sehingga produksi serta produktivitas dapat diperkirakan secara tepat, hal ini guna menghitung akan ketersediaan pangan yang ada. Tambah Tanam yang dilaksanakan di MT III di musim kemarau dengan memanfaatkan sumber air tanah dangkal dengan mengoptimalkan pompanisasi, sehingga tambah tanam yang ada bisa terselamatkan, tidak hanya luasan tanamnya yang tercapai tetapi luasan panenlah yang terutama.Oleh : Turoso,STP. Penyuluh Pertanian MadyaDINPPKP Kabupaten Purworejo