Sebagaimana ditulis pada edisi sebelumnya. Konversi lahan menjadi ancaman serius dalam menyediakan pangan bagi penduduk suatu daerah. Menurut Gatot Irianto 2016, Laju konversi lahan sawah di Indonesia mencapai 150.000 ha per tahun. Sedangkan kemampuan mencetak sawah baru hanya sekitar 40.000 ha setiap tahun (Bappeda Jatim, 2014). Dari sini terlihat bagaimana ketimpangan antara laju konversi dengan kemampuan menyediakan lahan baru. Konversi lahan pertanian apalagi apabila tidak terkendali akan berdampak serius dalam pembangunan. Robert Malthus (1766-1834) ekonom sekaligus ahli kependudukan dari Inggris menjelaskan dalam teorinya tentang kependudukan dan produksi pangan. "Penduduk cenderung tumbuh secara "deret ukur" (misalnya, 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya). Sedangkan persediaan makanan cenderung bertumbuh secara "deret hitung" (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya). Lahan, penduduk dan pangan satu dan yang lainnya saling mempengaruhi. Pertambahan jumlah penduduk pasti membutuhkan ketersediaan pangan. Untuk menghasilkan pangan dibutuhkan ketersediaan lahan. Masalah muncul ketika penduduk meningkat tapi lahan pertanian justru menyusut seperti yang saat ini terjadi. Maka ancaman ketersediaan pangan, bahkan krisis pangan adalah sesuatu yang nyata. Apalagi kondisi sawah-sawah yang ada menurut berbagai kajian menunjukkan tingkat kesuburan yang semakin menurun. Dalam berbagai kajian dikatakan teknologi pertanian adalah salah satu jawaban untuk menghadapi pesimisme dari teori malthus tentang pangan. Inilah salah satu PR besar pembangunan pertanian yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Jombang. Bicara tentang teknologi pertanian, Negara kita masih jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Baik teknologi budidaya maupun pasca panen. Penerapan teknologi apalagi teknologi pertanian tentu tidak mudah. Ditemukan, diproduksi oleh pabrik, dibeli oleh petani kemudian digunakan.Berbagai masalah menghambat adopsi teknologi pertanian di Indonesia. Sempitnya rata-rata luas lahan pertanian, tingginya biaya investasi teknologi dan faktor SDM pertanian. Sebagai salah satu contoh. Untuk mendongkrak produksi pertanian, 2 tahun terakhir pemerintah menggerojok bantuan alat mesin pertanian. Salah satunya mesin panen. Dengan bantuan mesin panen padi (combine harvester) kegiatan panen bisa dilakukan lebih cepat dan biaya lebih murah. Tingkat kehilangan hasil juga lebih rendah. Tapi bantuan yang diberikan ternyata tidak serta merta bisa dipakai dengan maksimal. Ada kendala di lapangan. Salah satunya kondisi tanah yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Untuk lahan-lahan yang terlalu gembur mesin panen tidak bisa dipakai karena roda mesin "mancep" dan mesin tidak bisa bergerak. Alih-alih panen bisa dilakukan lebih cepat, justru petani harus keluar biaya untuk menarik mesin tanam yang terbenam lumpur. Demikian juga dengan mesin tanam. Tidak semua mesin tanam yang dibantukan kepada petani langsung bisa dipakai. Dengan tanam menggunakan mesin para petani harus merubah cara persemaian kalau sebelumnya dengan persemaian basah di lahan, dengan mesin tanam harus membuat persemaian kering di nampan. Ternyata tidak semua petani yang mendapat bantuan mesin tanam bisa segera melakukan penyesuaian. "Belum terviasa, tidak ada operatornya, atau tidak ada lahan untuk membuat persemaian menjadi alasan bagi petani yang belum bisa mengoperasikan bantuan mesin tanam. Di lapangan juga masih dilihat kendala teknis operasionalisasi mesin pengering dan mesin pemoles beras (RMU) Rice milling unit. Tidak hanya kendala teknis kendala lain juga terjadi di lapangan misalnya biaya operasional yang terlalu tinggi dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan.Itu semua kita masih bicara terkait alat mesin pertanian yang dibantu oleh pemerintah yang tidak otomatis langsung bisa dipakai karena berbagai kendala. Sementara untuk investasi secara swadaya tentu petani kecil masih belum mampu. Ini masih terkait teknologi alat mesin pertanian. Belum lagi terkait teknologi budidaya, perbenihan, pengendalian hama penyakit dan penyimpanan hasil panen. Jalan panjang mewujudkan kedaulatan pangan masih akan banyak menemui banyak tantangan. Penerapan Teknologi pertanian sebagai jawaban untuk mendongkrak produksi pangan adalah satu keharusan. Disinilah pendampingan dan pembinaan (penyuluhan) kepada para petani masih sangat dibutuhkan. Menjawab persoalan alih fungsi lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan. (Tim Buletin Disperta Jombang : Ir. Bambang PHS, Akhmad Jani M, SP, Welly Puspito N, SP)