Pertumbuhan pembangunan di segala bidang yang pesat terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau nonsawah yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya selama 2002-2010 rerata 56.000-60.000 ha per tahun. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia penguasaan dan penggunaan lahan mulai mengalami perubahan. Perubahan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multi fungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan pertanian ke pemanfaatan nonpertanian yang dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia, fenomena ini dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari. Jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan,bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,maka upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada.Proses alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi serta perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud karena adanya: (1) Pertumbuhan aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam. Akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita, serta (2) Adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sektor-sektor primer khususnya dari sektor-sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya alam ke aktifitas sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Pada dasarnya konversi lahan sawah sulit dicegah selama kebijakan pembangunan ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun demikian konversi lahan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ketahanan pangan, lingkungan, kesempatan kerja dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah konversi lahan diharapkan lebih diarahkan untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Sampai batas tertentu konversi lahan dapat dilakukan selama dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan dan dinetralisir (Ashari, 2003). Menurut Ilham, dkk (2003) dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinfestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Sementara itu volume produksi yang hilang akibat konversi lahan sawah ditentukan oleh pola tanam yang diterapkan di lahan sawah yang belum dikonversi, produktivitas usahatani dari masing-masing komoditi dari pola tanam yang diterapkan, dan luas lahan sawah yang terkonversi. Faktor penting yang sangat mempengaruhi petani untuk melakukan konversi lahan adalah faktor stabilitas harga gabah yang masih relatif rendah dan belum memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah. Perbandingan lahan yang terbatas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan sedikitnya lahan yang tersedia bagi setiap orang petani (land/man ratio yang rendah). Harga lahan yang tinggi dan skala usaha yang kecil mengakibatkan efisiensi usahatani rendah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lambatnya pengembangan lapangan kerja di sektor yang lain, mengakibatkan rendahnya pendapatan di sektor pertanian (Sofjan, 1998). Selain itu ketersediaan pangan yang berkelanjutan (sustainable) dibutuhkan untuk stabilisasi harga pangan. Ketidakstabilan harga pangan dapat mengurangi minat investasi pada sektor pangan. Pada tingkat usaha tani ketidakstabilan harga tidak merangsang petani untuk menggunakan teknologi baru, meningkatkan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Pada tingkat hilir, ketidakstabilan menyebabkan rendahnya investasi di bidang pemasaran. Selain itu sektor industri pangan berpengaruh atas stabilitas harga pangan karena terkait dengan upah tenaga kerja. Harga yang stabil memudahkan perencanaan usaha dan merencanakan tingkat keuntungan. Masalah yang paling pokok dalam menangani ketersediaan pangan sangat tergantung pada kebijakan nasional di bidang pertanian. Perhitungan yang matang untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam memenuhi ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Perhitungan tersebut tentunya harus mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan kapasitas produksi, serta hitungan-hitungan lain di luar aspek teknis pertanian. Kita menyadari bahwa dari tahun ke tahun, jumlah penduduk terus meningkat. Sementara ketersediaan lahan pertanian yang subur, tidak bertambah. Lahan yang tersedia itupun setiap tahun terus berkurang akibat konversi lahan, bagi pengembangan sektor-sektor di luar pertanian. Oleh karena itu, perlu ditata pengelolaannya secara komprehensif, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah dan jangka panjang. Jangan tumpang tindih, jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu sektor mengorbankan sektor yang lain (Rija, 2008). Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi ketahanan pangan nasional.Salah satu upaya yang dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan adalah dengan program aksi pencetakan lahan sawah baru. Daerah yang menjadi target penyediaan lahan tersebut adalah daerah yang memiliki masyarakatyang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Konversi lahan pertanian dapat menimbulkan dampak kumulatif. Artinya dampak konversi lahan sawah terhadap masalah pangan, tidak hanya dirasakan pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dirasakan pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan konversi lahan tidak hanya menyebabkan penurunan tingkat produksi pangan, tetapi juga penurunan kapasitas produksi pangan. Lahan merupakan faktor produksi utama, sehingga jika tidak ada lahan, maka tidak ada pula proses produksi pangan. Apabila diperhatikan mengenai laju perkembangan dampak, semakin besar dampak pengurangan produksi akibat konversi lahan sawah, maka dampak pencetakan lahan sawah relatif semakin kecil. Penyebabnya adalah: (a) Arah konversi lahan sawah yang terjadi cenderung mengarah kepada jenis lahan sawah yang berkualitas dan daerah-daerah dengan teknologi usahatani yang cukup tinggi; (b) Sebaliknya, kegiatan pencetakan sawah semakin bergeser ke kabupaten-kabupaten dengan produktivitas yang relatif rendah dan daerah-daerah dengan teknologi yang semakin rendah pula. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan yang potensial untuk pencetakan sawah semakin terbatas. Implikasi lebih jauh dari konversi lahan sawah yang sangat cepat dan luas yakni ketahanan pangan Indonesia terancam. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, secara politis dan ekonomis akan membahayakan posisi Indonesia. Dengan demikian, upaya pengendalian konversi lahan sawah menjadi cukup mendesak, mengingat pertumbuhan produksi beras akhir-akhir ini mengalami stagnasi. Pemantapan ekosistem sawah baru membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Areal sawah produktif yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap produksi pangan justru telah mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian. Oleh karena itu, meskipun secara agregat luas areal baku tanaman pangan dapat meningkat akibat pencetakan sawah baru, namun areal tanaman pangan cenderung menurun secara kualitas. Dengan demikian, masalah pengadaan pangan akan semakin kompleks di masa yang akan datang yang dicirikan dengan menyusutnya lahan baku tanaman pangan. Melihat pentingnya peranan ketersediaan sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian,maka pemerintah melalui Perpres No. 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/ Permentan/ OT.140/10/2010, telah menetapkan pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perluasan areal tanaman pangan sebagai acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah mengacu kepada pedoman teknis bertujuan untuk dapat memahami arahan dan batasan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perluasan sawah serta memberikan acuan dalam pelaksanaan survei investigasi dan disain SID, konstruksi dan pemanfaatan sawah baru. Pencetakan sawah baru menjadi perhatian utama pemerintah untuk menanggulangi konversi lahan pertanian, Kementerian Pertanian pada tahun ini menargetkan pencetakan sawah baru seluas 65.000 hektare (ha) secara nasional sebagai upaya peningkatan produksi padi. Kementerian Pertanian selama 2010-2012 secara nasional telah melakukan perluasan sawah baru seluas 173.975 ha yang diperkirakan memberikan kontribusi produksi padi sebesar 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Pertumbuhan pembangunan di segala bidang yang pesat terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau nonsawah yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya selama 2002-2010 rerata 56.000-60.000 ha per tahun. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia penguasaan dan penggunaan lahan mulai mengalami perubahan. Perubahan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multi fungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan pertanian ke pemanfaatan nonpertanian yang dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia, fenomena ini dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari. Jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan,bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,maka upaya untuk memperluas baku lahan pertanian menjadi sangat penting dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan dan air yang ada.Proses alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi serta perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud karena adanya: (1) Pertumbuhan aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam. Akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita, serta (2) Adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sektor-sektor primer khususnya dari sektor-sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya alam ke aktifitas sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Pada dasarnya konversi lahan sawah sulit dicegah selama kebijakan pembangunan ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun demikian konversi lahan akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ketahanan pangan, lingkungan, kesempatan kerja dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah konversi lahan diharapkan lebih diarahkan untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Sampai batas tertentu konversi lahan dapat dilakukan selama dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan dan dinetralisir (Ashari, 2003). Menurut Ilham, dkk (2003) dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi. Dengan demikian adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinfestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi. Sementara itu volume produksi yang hilang akibat konversi lahan sawah ditentukan oleh pola tanam yang diterapkan di lahan sawah yang belum dikonversi, produktivitas usahatani dari masing-masing komoditi dari pola tanam yang diterapkan, dan luas lahan sawah yang terkonversi. Faktor penting yang sangat mempengaruhi petani untuk melakukan konversi lahan adalah faktor stabilitas harga gabah yang masih relatif rendah dan belum memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu perbedaan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, jumlah pemilikan aset lahan serta luas pemilikan lahan sawah yang semakin kecil cenderung menjadi faktor pendorong proses konversi lahan sawah. Perbandingan lahan yang terbatas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan sedikitnya lahan yang tersedia bagi setiap orang petani (land/man ratio yang rendah). Harga lahan yang tinggi dan skala usaha yang kecil mengakibatkan efisiensi usahatani rendah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lambatnya pengembangan lapangan kerja di sektor yang lain, mengakibatkan rendahnya pendapatan di sektor pertanian (Sofjan, 1998). Selain itu ketersediaan pangan yang berkelanjutan (sustainable) dibutuhkan untuk stabilisasi harga pangan. Ketidakstabilan harga pangan dapat mengurangi minat investasi pada sektor pangan. Pada tingkat usaha tani ketidakstabilan harga tidak merangsang petani untuk menggunakan teknologi baru, meningkatkan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Pada tingkat hilir, ketidakstabilan menyebabkan rendahnya investasi di bidang pemasaran. Selain itu sektor industri pangan berpengaruh atas stabilitas harga pangan karena terkait dengan upah tenaga kerja. Harga yang stabil memudahkan perencanaan usaha dan merencanakan tingkat keuntungan. Masalah yang paling pokok dalam menangani ketersediaan pangan sangat tergantung pada kebijakan nasional di bidang pertanian. Perhitungan yang matang untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam memenuhi ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Perhitungan tersebut tentunya harus mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan, dan kapasitas produksi, serta hitungan-hitungan lain di luar aspek teknis pertanian. Kita menyadari bahwa dari tahun ke tahun, jumlah penduduk terus meningkat. Sementara ketersediaan lahan pertanian yang subur, tidak bertambah. Lahan yang tersedia itupun setiap tahun terus berkurang akibat konversi lahan, bagi pengembangan sektor-sektor di luar pertanian. Oleh karena itu, perlu ditata pengelolaannya secara komprehensif, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah dan jangka panjang. Jangan tumpang tindih, jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu sektor mengorbankan sektor yang lain (Rija, 2008). Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi ketahanan pangan nasional.Salah satu upaya yang dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan adalah dengan program aksi pencetakan lahan sawah baru. Daerah yang menjadi target penyediaan lahan tersebut adalah daerah yang memiliki masyarakatyang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Konversi lahan pertanian dapat menimbulkan dampak kumulatif. Artinya dampak konversi lahan sawah terhadap masalah pangan, tidak hanya dirasakan pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dirasakan pada tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan konversi lahan tidak hanya menyebabkan penurunan tingkat produksi pangan, tetapi juga penurunan kapasitas produksi pangan. Lahan merupakan faktor produksi utama, sehingga jika tidak ada lahan, maka tidak ada pula proses produksi pangan. Apabila diperhatikan mengenai laju perkembangan dampak, semakin besar dampak pengurangan produksi akibat konversi lahan sawah, maka dampak pencetakan lahan sawah relatif semakin kecil. Penyebabnya adalah: (a) Arah konversi lahan sawah yang terjadi cenderung mengarah kepada jenis lahan sawah yang berkualitas dan daerah-daerah dengan teknologi usahatani yang cukup tinggi; (b) Sebaliknya, kegiatan pencetakan sawah semakin bergeser ke kabupaten-kabupaten dengan produktivitas yang relatif rendah dan daerah-daerah dengan teknologi yang semakin rendah pula. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan yang potensial untuk pencetakan sawah semakin terbatas. Implikasi lebih jauh dari konversi lahan sawah yang sangat cepat dan luas yakni ketahanan pangan Indonesia terancam. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, secara politis dan ekonomis akan membahayakan posisi Indonesia. Dengan demikian, upaya pengendalian konversi lahan sawah menjadi cukup mendesak, mengingat pertumbuhan produksi beras akhir-akhir ini mengalami stagnasi. Pemantapan ekosistem sawah baru membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Areal sawah produktif yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap produksi pangan justru telah mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian. Oleh karena itu, meskipun secara agregat luas areal baku tanaman pangan dapat meningkat akibat pencetakan sawah baru, namun areal tanaman pangan cenderung menurun secara kualitas. Dengan demikian, masalah pengadaan pangan akan semakin kompleks di masa yang akan datang yang dicirikan dengan menyusutnya lahan baku tanaman pangan. Melihat pentingnya peranan ketersediaan sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian,maka pemerintah melalui Perpres No. 24 tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/ Permentan/ OT.140/10/2010, telah menetapkan pembentukan institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan perluasan areal tanaman pangan sebagai acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah mengacu kepada pedoman teknis bertujuan untuk dapat memahami arahan dan batasan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria perluasan sawah serta memberikan acuan dalam pelaksanaan survei investigasi dan disain SID, konstruksi dan pemanfaatan sawah baru. Pencetakan sawah baru menjadi perhatian utama pemerintah untuk menanggulangi konversi lahan pertanian, Kementerian Pertanian pada tahun ini menargetkan pencetakan sawah baru seluas 65.000 hektare (ha) secara nasional sebagai upaya peningkatan produksi padi. Kementerian Pertanian selama 2010-2012 secara nasional telah melakukan perluasan sawah baru seluas 173.975 ha yang diperkirakan memberikan kontribusi produksi padi sebesar 1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). ? ?