Loading...

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Bone Bolango di BPP Suwawa Selatan

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Bone Bolango di BPP Suwawa Selatan
Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Bone Bolango di BPP Suwawa Selatan Tanpa mitra OPD salah satunya ialah Komisi III DPRD dalam hal memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango, terutama adalah Bpp yang ada di kecamatan Suwawa Selatan, penyuluh tidak akan dapat berkinerja dengan baik dalam hal penyuluhan, sebab semua yang terkait kinerja setiap penyuluh sangat membutuhkan pemecahan masalah oleh OPD terutama adalah Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango. Maka untuk mengoptimalisasi tugas Komisi III DPRD, mengunjungi Bpp Suwawa Selatan pada hari ketiga (kamis, 16 januari 2020), setelah mengunjungi beberapa Bpp yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan yang dihadiri pula oleh kepala bidang penyuluhan, tanaman pangan & hortikultura, prasana dan sarana, perkebunan, para pembina wilayah Bpp se-Kabupaten Bone Bolango, penyuluh pertanian lapangan Suwawa Selatan yang terdiri dari ASN maupun Tenaga Kontrak (honorer), petugas peternakan serta kedua operator alsintan Bpp Suwawa Selatan dari desa Bondawuna & Bulontala Timur. Menjadi topik utama dalam pembahasan pada pertemuan Komisi III DPRD bersama Bpp ialah alat mesin pertanian (alsintan). Sebagaimana tempat/ruangan yang menjadi tempat penyimpanan alsintan di Bpp, ada beberapa alsintan yang beroperasi tergantung kebutuhan petani dalam menyewa alsintan yang merupakan aset/milik Bpp. Beberapa alsintan yang tidak beroperasi maupun rusak juga menjadi topik pembahasan dalam pertemuan kali itu, dan yang banyak beroperasi hanyalah jounder. Kepala Bpp Suwawa Selatan Rosnawaty Towalu, SP menjelaskan pula beberapa permasalahan yang banyak ia temui di lapangan, salah satunya adalah mengenai alsintan yang sudah hampir mencapai setahun lamanya di tahun 2019, salah satu operator jounder belum melakukan pembayaran PAD alsintan sebagaimana telah disepakati bersama. "Permintaan petani dalam mengolah lahan menggunakan jounder milik Bpp, itu semua tergantung kondisi cuaca. Jika musim hujan jounder yang ada pada saya akan beroperasi. Jika kemarau, jounder tidak beroperasi samasekali. Terakhir jounder beroperasi yakni di bulan desember dua ribu sembilas kemarin di desa Pancuran," bapak Yohan Tobuhu operator jounder mengungkapkan. Lahan petani yang ada di Kecamatan Suwawa Selatan sebagian besar berada di pegunungan. Petani yang berminat menyewa alsintan seperti jounder pula hanya petani yang memiliki lahan yang berada di dataran rendah. "Hak alsintan ada pada ketua brigade yakni kepala Bpp. Kepala Bpp pula memiliki hak dalam mengatur kepada siapa alsintan diharuskan menjadi operator. Saya melihat ada beberapa alsintan di Bpp yang tidak beroperasi bahkan rusak dan sebagian alat pelengkapnya entah kemana. Jika operator tidak melakukan pembayaran PAD silakan digantikan dengan operator lain! Sedangkan alsintan berupa jounder harus selalu standby di Bpp!" ketua Komisi III DPRD Tahir Badu menegaskan. Demikian pula yang dibahas pada kunjungan kerja Komisi III DPRD mengenai alsintan. "Kami sudah banyak janji di setiap Bpp. Tapi kedepannya, apa yang sudah menjadi masukan, kekurangan baik permasalahan yang dihadapi oleh setiap penyuluh adalah merupakan bahan pertimbangan bagi kami. Kedepannya pula dalam hal fasilitas Bpp baik pengamanan dan jaringan komunikasi seperti internet akan kami pertimbangkan. Sebab kunjungan kerja yang kita lakukan adalah bertujuan untuk membangun mitra kerja," kata Ketua Komisi III DPRD dalam sambutan terakhirnya. Petugas peternakan dalam kunjungan tersebut mengungkapkan, "bagaimana dengan nasib kami selaku petugas peternakan yang mesti menguasai satu kecamatan dalam wilayah binaan? Sedangkan kapasitas kami semua petugas peternakan sangat sedikit. Kadang satu petugas peternakan ada yang memegang satu sampai dua kecamatan. Saya juga selaku petugas peternakan yang mewilayai Suwawa Selatan dan sudah sangat lama, saya berharap ada peluang bagi kami petugas peternakan untuk menjadi ASN, atau dinaikan upah honor, dan juga ditingkatkan kapasitas kami petugas peternakan," kata Yartin Aboka, "bila perlu dalam melakukan IB, kita buat serupa pelatihan IB bagi kami seluruh petugas peternakan, agar pada waktu kami melakukan IB pada ternak kami tidak lagi meminta bantuan kepada yang ahlinya," imbuhnya. Writer : Yusran Ibrahim, SPPenyuluh Pertanian Lapangan