LEGALISASI KELOMPOK TANI Oleh : Aneka Samur Porabu, SP. Artikel BPP Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Pertanian merupakan sektor penting yang mendapatkan perhatian dari banyak pihak yang memiliki kompetensi di sektor tersebut. Masyarakat petani Desa Pentiro dan Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna adalah salah satu yang mendapatkan perhatian tersebut. Masyarakat didatangi oleh Tim yang terdiri dari Staf Kemenristek Dikti, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Haluoleo (UHO) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanian (STIP) Wuna.Pertemuan yang diadakan di desa Pentiro Kecamatan Napabalano dengan dihadiri oleh pihak pemerintah desa, petani sebagai pelaku utama sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan Penyuluh pertanian dan peternakan selaku pendamping bagi pelaku utama juga hadir dalam pertemuan tersebut.Dr. Ir. Ida Bagus Putu Mardhana selaku staf dari Kemenristek Dikti menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mendengarkan permasalahan terkait sektor pertanian yang ada dalam masyarakat. Salah satu permasalahan adalah tentang legalitas kelompok tani. Beliau mengatakan bahwa kelompok-kelompok tani yang ada sebaiknya dibuatkan legalitasnya melalui akta notaris, dengan tujuan agar kelompok tani yang ada bisa mendapatkan bantuan yang rutin setiap tahunnya, tidak seperti yang ada sekarang hanya semacam kompensasi sehingga nilainya tidak seberapa. Foto. Pertemuan Petani, PPL dan Pemerintah Desa bersama Staf Kemenristek Dikti, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Haluoleo (UHO) dan Lembaga Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanian (STIP) Wuna. (Doc. Aneka Samur Porabu) Penyuluh pertanian dan peternakan (PPL) yang bertugas di setiap desa merasa ikut bertanggung jawab tentang perkembangan pertanian dan peternakan di desa binaan masing-masing, sehingga pendapat yang diberikan dari pertemuan yang dilakukan merupakan salah satu masukan baik dan perlu untuk ditindaklanjuti.Kenyataan di lapangan untuk dapat mendaftarkan kelompok tani agar dibuatkan legalitas dengan akta notaris perlu diketahui kriteria dan persyaratan yang perlu dilengkapi, selain itu biaya pembuatan akta notaris terbilang cukup mahal. Diperlukan sosialisasi menyeluruh untuk mendengarkan pendapat dari semua anggota kelompok tani agar legalisasi tersebut dapat terealisasi.