Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yaitu memperkuat pendampingan dan penyuluhan kepada petani sebagai pelaku utama. Terbitnya UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) menyebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan ditingkat kecamatan adalah berbentuk balai penyuluhan (Pasal 8 ayat 2 huruf d). Balai Penyuluhan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian, maka Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai simpul koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan. Balai Penyuluhan merupakan satminkal bagi penyuluh pertanian yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kerja balai. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian, salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yaitu menjadikan BPP sebagai pusat pelayanan terpadu satu pintu dalam memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan menjadikan BPP sebagai pusat pelayanan terpadu di kecamatan, maka diharapkan dapat mendukung program prioritas lainnya seperti program hirilisasi pertanian dalam menopang dan mewujudkan ketahanan pangan nasional menujuh peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Untuk mewujudkan program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan tersebut, Dinas Ketahan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui UPT Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian (ex. UPT Penyuluhan) melakukan supervisi dan pembinaan ke Kab. Selayar (15/11/18). Dalam kunjungannya Kepala UPT (Asninda, SP, MP) memberikan arahan kepada seluruh jajaran penyuluhan di Kab. Selayar, agar BPP sebagai satminkal penyuluh pertanian ditingkat kecamatan diharapkan mampu memerankan peran dan fugsinya secara maksimal sebagai wadah pembelajaran dan percontohan. Tentunya untuk mewujudkan BPP sebagai pusat pelayanan terpadu harus didukung sarana-prasarana dan pembiayaan. Oleh karena itu diharapkan selain dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga di harapkan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan BPP sebagai simpul koordinasi serta pusat pelayanan terpadu pembagunan pertanian di Kecamatan. Oleh : A. Untung. SP