Abdul Gafar (THL-TBPP Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Sulawesi Selatan) Sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan, dengan pekerjaan dan sumber pendapatan utamanya adalah dari sektor pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan membangun pertanian pada dasarnya identik dengan membangun pedesaan. Oleh karena itu, kemajuan suatu masyarakat pedesaan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan pembangun pertanian itu sendiri. Membangun pertanian melalui penerapan inovasi teknologi pertanian yang efisien dalam biaya produksi dan mampu meningkatkan produktivitas secara nyata, selain mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Pada saat yang sama juga akan mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi penduduk perdesaaan setempat. Dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompetitif, pengembangan pembangunan pertanian dalam upaya pemerataan kesejahteraan ekonomi desa melalui pendekatan kawasan dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya lokal secara optimal berbasis inovasi teknologi dan pemberdayaan petani menjadi penting. Agar upaya ini berhasil maka perlu didukung adanya pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas sumberdaya petani, serta dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.(Sumber : Republika.id, 15 Oktober 2019). Pembangunan pertanian di pedesaan tidak tentu tidak akan tercapai dengan baik tanpa adanya suatu perencanaan yang matang. Untuk itulah, konsep pembangunan pertanian yang paling tepat, efektif dan efisien melalui konsep pendekatan dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian yang diawali dari tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi bahkan ke tingkat Nasional. Pengertian Programa Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang menggambar kan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan rencana kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara partisipatif. Rencana kegiatan penyuluhan pertanian ini disusun guna mendukung pencapaian tujuan Program Pembangunan Pertanian. Programa Penyuluhan ini merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan (Permentan Nomor 25 tahun 2009). Agar Programa Penyuluhan Pertanian ini dapat menjadi salah satu alat/wadah atau media yang bisa mengakomodir rencana-rencana pembangunan pertanian di pedesaan, maka sebaiknya penyusunannya sudah harus diselesaikan sebelum dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa hingga sampai Musrembang tingkat Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggaung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program-program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komperhensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia. Keterkaitan Musrembang Desa dan Programa Penyuluhan Pertanian Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap Bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. Sedang Programa penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Programa penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri dari atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan propinsi dan programa penyuluhan nasional. agar programa penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha diperdesaan, penyusunan programa penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian A.Pengertian Programa Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang menggambar kan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan rencana kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara partisipatif, guna mendukung pencapaian tujuan Program Pembangunan Pertanian. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan (Permentan Nomor.25 tahun 2009). B.Tujuan 1.Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara. 2.Memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. 3.Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musrenbangtan tahun berikutnya. Prinsip Terukur : Programa yang disusun dapat diukur keberhasilannya Realistis : Programa yang disusun sesuai dengan keadaan/kenyataan sebenarnya. Bermanfaat : Programa penyuluhan harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan prilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Dapat dilaksanakan : bahwa programa penyuluhan dapat dilaksanakan oleh penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mencapai tujuan Partisipatif : penyusunan programa melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha dan penyuluh sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Terpadu : bahwa programa penyuluhan yang disusun dengan memperhatikan program penyuluhan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional dengan berdasar kebutuhan pelaku utama dan plaku usaha. Transparan : programa penyuluhan diselengarakan secara terbuka antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui oleh sesama unsur terkait. Demokratis : penyusunan programa yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara penyuluh, pemerintah, dan pelaku utama serta pelaku usaha. Bertanggung gugat : bahwa evaluasi programa penyuluhan dikerjakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan yang telah dibuat dengan sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dijadwalkan. D.Unsur-unsur Programa Penyuluhan Pertanian Keadaan : menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktifitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan petani dan pelaku dalam usahanya diwilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional).Data Keadaan tersebut Disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar. Tujuan : Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai Dirumuskan dengan prinsip SMART = Spesifik (khas), Measureable (dapat diukur), actionary (dapat dikerjakan), Realistic (realitis), dan Time frame (batasan waktu untuk mencapai tujuan) Kalimat tujuan yang dituangkan dalam programa mengandung unsur ABCD = Audience (khalayak sasaran), Behaviore (perubahan perilaku yang dikehendaki), Condition (kondisi yang akan dicapai), dan Degree (derajat Kondisi yang akan dicapai). Masalah: Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang ingin dicapai. Masalah tersebut bersifat perilaku (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) Pelaku utama dan pelaku usaha ataupun non perilaku (terkait dengan ketersediaan sarana prasarana, modal, kebijakan). Rencana kegiatan: Menggambarkan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan,yang memuat Materi, Kegiatan/Metode, Volume, Lokasi, Waktu, Sumber Biaya, Penanggung Jawab, Pelaksana. E.Draf Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian a.Lembar Judul Kata Pengantar b.Lembar Pengesahan Program Penyuluhan Pertanian c.Daftar Penyusun Programa (No, Nama, Jabatan, TandaTangan) Pendahuluan Keadaan IV. Tujuan Sasaran (sasaran utama pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas pertanian baik laki- laki/perempuan dan pemangku kepentingan lainnya) Masalah V. Rencana Kegiatan VI. Penutup VII. Lampiran-Lampiran Rangkuman Programa Penyuluhan Pertanian yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Inti programa adalah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan masalah/kebutuhan pelaku utama (petani, pekebun, peternak) serta dukungan instansi/pihak terkait. Isi dari programa ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja (desa, BPP, Kabupaten, Provinsi, Nasional) selama satu tahun Programa penyuluhan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa sama halnya dengan Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun setiap tahun anggaran berjalan. Maka idealnya, penyusunan Programa Penyuluhan pertanian ini sudah harus dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Musrembang Desa bahkan sampai Musrembang tingkat Nasional. Target tepat waktu penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian harus tuntas sebelum Musrembang sangat beralasan, karena untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan sektor pertanian yang disusun dalam sebuah Programa Penyuluhan Pertanian itu membutuhkan dukungan anggaran, yang dapat dialokasikan saat Musrembang dilaksanakan. (***) Referensi : (dari berbagai sumber, anonym, 2019)