Ditulis oleh : Sarija,SP (Penyuluh BPSDMP) Sebanyak 16 (Enam belas) BPP(Balai penyuluhan Pertanian) di wilayah DIY dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Seksi Penyuluhan BPSDMP DIY dalam rangka persiapan transformasi BPP ke BPP Kostratani. Untuk menindaklanjuti program utama Kementan dalam mewujudkan BPP Kostratani, maka UPTD BPSDMP (Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BPP dalam mempersiapkan pelaksanaan BPP Kostratani. Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari dengan melibatkan Penyuluh Pertanian, Pejabat Struktural BPSDMP DIY. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui profil BPP yang termasuk di dalamnya beberapa factor pendukung dan factor yang masih menjadi kendala dalam persiapan pelaksanaan Kostratani. Sesuai dengan target kementan untuk merealisasi terkoneksinya 3000 BPP ke AWR (Agricultura Wall Room), pada Agustus 2020, maka sebagai langkah cepat dari BPSDMP yang tergabung dalam Kostrawil bersama BPTP segenap aparatur BPSDMP melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengikut sertakan seluruh anggota kostrawil di BPSDMP dan Kostratani untuk mengikuti Bimtek “Updating Laporan Utama Pertanian Dalam percepatan Transformasi BPP menjadi Model BPP Kostratani” yang didampingi oleh BPTP. Melakukan pendataan melalui kegiatan monitoring BPP untuk mengetahui kesiapan masing-masing BPP dalam melaksanakan Program Kostratani. Sosialisasi terhadap Fungsi Kostratani dan aplikasinya di lapangan. Adapun 16 BPP yang dijadikan sampel dalam kegiatan monitoring dalam 6 (enam) hari ini adalah : No Kulonprogo Bantul Sleman Gunungkidul Keterangan 1 Nanggulan Piyungan Moyudan Semanu 2 Samigaluh Bambang Lipuro Godean Ngawen 3 Kalibawang Sanden Semin 4 Sentolo Purwosari 5 Temon Gedangsari 6 Lendah Selama kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BPP, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara berjenjang sesuai dengan kapasitas masing-masing tingkatan Kesediaan Tenaga kerja yang terbatas, hal ini ditunjukkan secara umum bahwa jumlah penyuluh semakin berkurang karena usia pensiun.Disamping itu tidak semua BPP tersedia tenaga admin, sehingga banyak penyuluh merangkap dengan tugas admin, hal ini menyebabkan ketugasan penyuluhan cukup terganggu. Untuk hal ini perlu dipikirkan untuk penambahan tenaga, khususnya tenaga penyuluh. Jaringan internet belum semuanya terjangkau, sehingga sering kali dalam menggunakan internet harus menggunakan pulsa hp bagi wilayah yang belum ada wf nya Perlu fasilitasi koordinasi lintas dinas untuk mewujudkan satu data secara valid dan cepat