Loading...

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PENYULUHAN SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2016

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PENYULUHAN SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2016
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi tanggal 23 Maret 2015 kemarin kembali melaksanakan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyuluhan se Provinsi Jambi bertempat di Gedung LPMP Telanai Pura Jambi, yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Bakorluh Bapak H. Dasra, M.TP. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun dan memadukan rencana program/kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2016 antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan kebijakan penyuluhan pada 3 (tiga) kementerian sehingga diperoleh suatu rencana program/kegiatan yang betul-betul bermanfaat serta ada keserasian antara provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 63 orang peserta yang terdiri dari peserta Kabupaten/Kota dan Peserta Provinsi, dimana narasumber berasal dari BPPSDMP Kementerian Pertanian RI, BPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, BPPSDMK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi serta badan/instansi yang menangani penyuluhan 11 kabupaten/kota. Sekretaris Bakorluh H. Dasra, M.TP mengatakan, dimasa mendatang pembangunan pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan menghadapi tantangan dan kendala yang semakin berat. Isu strategis terus berkembang secara dinamis, antara lain globalisasi ekonomi, perubahan iklim, degradasi lingkungan, kemiskinan, pengangguran, kerawanan pangan dan penurunan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. "Upaya kita mengantisipasi itu adalah meningkatkan dan memantapkan kontribusi di berbagai sektor. Kita juga harus meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan," terangnya. Ada beberapa langkah lain yang akan dikupas dalam pertemuan ini. Semoga dengan adanya pertemuan ini, akan diperoleh rumusan atau kesepakatan bersama antara provinsi dengan kabupaten/kota."jelasnya. (Mutia Elfira, S.TP)