Loading...

Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (bpp) Kampar Kiri Hilir

Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi  Balai Penyuluhan Pertanian (bpp)  Kampar Kiri Hilir
Pendahuluan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai garda terdepan dalam transfer teknologi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), belakangan ini kurang gregetnya akibat ketiadaan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya penyuluh pertanian. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian memasuki era baru pasca terbitnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang mengancam eksistensi penyuluhan pertanian karena tidak mengakomodir secara jelas keberadaan kelembagaan penyuluhan di daerah. Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistim Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang mengatur tentang Sistim Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian mengalami perubahan-perubahan, terutama terkait Organisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan dengan nomenklatur dan pengelolaan yang berbeda-beda. Menyikapi hal tersebut Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 520 tahun 2017, perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintah serta pengaturan fungsi penyuluhan pertanian dan kehutanan, mengamanatkan bahwa kegiatan Penyuluhan Pertanian di kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Unit Kerja Non Struktural dengan Wilayah Kerja satu atau beberapa kecamatan. Surat Edaran tersebut menjadi Payung Hukum bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Tugas Pokok dan Fungsi BPP Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mejadi kelembagaan penyuluhan pertanian terdepan yang sangat strategis untuk mengawal Program Pembangunan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas dan fungsi yang tidak tergantikan oleh lembaga lain untuk penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Adapun tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah sebagai berikut : Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan , dan pasar. Menfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian. Revitalisasi BPP Dalam rangka medukung dan mewujudkan Penyuluhan Pertanian 4.0 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) khususnya alat sarana pertanian (Alsintan), hingga perubahan paradigma penyuluhan pertanian itu sendiri, Kementrian Pertanian mengusulkan Dana Alokasi Khusus untuk merevitalisasi dan Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mulai tahun 2020. Pemanfaatan Lahan BPP Salah satu upaya mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah mengupayakan pemanfaatan lahan BPP sebagai lahan percontohan atau kaji terap. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana latihan bagi penyuluh pertanian dan pelaku utama dalam aplikasi teknologi pertanian. Harapan ke depan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) benar-benar bisa difungsikan sebagai Service Of Exellent , tempat petani belajar dan konsultasi Agribisnis yang mengadopsi teknologi 4.0. Penutup Demikian tulisan ini disusun sebagai penambah wawasan dan motivasi bagi insan-insan penyuluhan Pertanian , dengan harapan semoga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan pembangunan pertanian, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.