PANSUS II DPRD Pessel pada Selasa 19 Nopember 2019 mengadakan studi banding untuk konsultasi dan koordinasi tentang rancangan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (plp2b). Sebanyak 12 orang peserta kunker disambut langsung oleh Kepala DTPHP Pasbar Bapak Sukarli, S.Pt, M.Si di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat, selain anggota DPRD, turut serta asisten II pemkab Pessel dan Kadis Pertanian Pessel. Dalam rangka kunjungan ini, selain Kabid TPH dan SPP, Kasi PLA, KJF dan staf DTPHP, hadir pula beberapa OPD terkait seperti Kepala Bappeda, Kadis PU, Kadis Kominfo, Kabag Hukum, Kadis Ketahanan Pangan, Asisten 1, Asisten 2 Pembukaan dan sambutan acara disampaikan oleh Asisten bidang pemerintahan Bapak Edi Murdani, yang memaparkan profil kabupaten Pasaman Barat yang sama- sama daerah pesisir kabupaten di Sumbar, sehingga mempunyai karakteriktik yang banyak sedikitnya sama dengan kabupaten Pessel. Selanjutnya sambutan dari Pansus II DPRD Pessel terkait kunjungan mereka ke Pasbar. Dijelaskan mengapa memilih Pasbar sebagai tujuan kunjungan ini, dalam pandangan mereka melihat Pasbar lebih maju tentang penerapan PLP2B. Sehingga berharap setelah studi banding ini bisa meniru dan mengaplikasikannya di kabupaten Pessel dan lebih baik lagi dari daerah yang dikunjungi. Acara inti yaitu expose bapak Kadis tentang DTPHP dan implementasi PLP2B di Pasbar. Dasar PLP2B ini adalah UU nomor 41 tahun 2009, kenapa perlu? Banyaknya alih fungsi lahan sehingga lahan produktif berkurang dan menyebabkan terancamnya ketahanan pangan. Setelah mengexpose Pasbar, Bapak Kadis menyampaikan beberapa konten perda PLP2B di Pasbar yang pada dasarnya merupakan turunan dari UU no.41 tahun 2009, dijelaskan tujuan, tahapan penetapan, kriteria lahan, pengendalian serta alih fungsi LP2B dan LCP2B dan sanksi administratifnya. Perda tentang PLP2B ini mulai diberlakukan tiga tahun setelah diundangkan, karena Perda ini dibuat tahun 2016 seyogyanya tahun 2019 ini sudah mulai diberlakukan dengan segala aturan dan sanksinya yang telah diperdakan tersebut. Diselipkan juga beberapa komoditas unggulan Pasbar yang kembali dikembangkan dan digalakkan eksistensinya; seperti Pasbar yang dikenal sebagai kabupaten Jagung, yang dulu juga sangat terkenal dengan jeruk Pasamannya yang kulitnya hijau tipis dan rasanya manis, kecamatan Talamau dengan sentra padinya di Pasbar yang sekarang sudah mulai tanam padi dengan IP 200 walaupun belum semua petani yang menerapkan, selain itu ada juga komoditas penyebab inflasi cabe ateng sudah mulai rame petani yang mengusahakannya, terakhir ada alpukat yang tengah gencarnya dikembangkan, saat ini ditetapkan tiga kecamatan yang mengadakan pembibitan alpukat yaitu kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo dan Pasaman. Bidang peternakan tak kalah dari Pessel, ada kumpulan ternak Kerbau di daerah Maligi yang gembalanya dilepas di pinggiran sepanjang pantai Maligi, tidak dikandangkan sama seperti di Pesssel. Ternak sapinya hampir tersebar ditiap kecamatan, sentranya juga di Kinali, LND dan Pasaman Setelah pemaparan oleh Kadis dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Asisten bidang ekonomi Bapak Irwan. Beberapa pertanyaan disampaikan oleh Asisten 2, DPRD dan Kadis Pertanian Pessel tentang tahapan penetapan, insentif yang diberikan, jumlah luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, LCP2B. Semua pertanyaan tersebut dibahas lebih lanjut oleh Kadis dengan panjang lebar sesuai yang sudah diterapkan di lapangan maupun yang dulu belum ada. Sekarang dijaman revolusi industri yang mana semuanya terkoneksi dengan teknologi informasi diharapkan bisa mempermudah tahapan penetapan PLP2B, misalnya penentuan lahan dengan menggunakan aplikasi collector ArcGIS yang berguna penentuan lahan pertanian pangan berdasarkan titik koordinat dengan dasar lahan yang sudah dipetakan oleh BPS dan BPN/ ATR, bisa juga dintegrasikan dengan data petani yang ada di simluhtan dimana dimuat sedetail mungkin komoditas yang diusahakan dan luas lahan petani berdasarkan NIK, jadi tidak dibolehkan data ganda, satu NIK hanya boleh maksimal memiliki lahan pertaniannya 2 Ha. Dimana data simluhtan ini sebagai acuan menyusun RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari sini jelas lahan petani dan peruntukannya, sehingga bisa ditetapkan untuk PLP2B. Terakhir Bappeda menekankan bahwa tidak akan memberi ijin alih fungsi lahan terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B. Selesai diskusi, acara ditutup dengan penyerahan cendramata dari DTPHP Pasbar untuk rombongan Pansus II DPRD Pessel dan dilanjutkan dengan kunker ke kantor DPRD Pasbar di Padang Tujuh (Zuhelmi, SP/ KJF DTPHP)