Pembentukan Rangkiang Konsultasi Agribisnis didasari oleh keinginan Kasi Metode dan Informasi dan didukung oleh koordinator BPP untuk mengefektifkan kembali fungsi BPP . Selama ini kendala dari pelayanan Konsultasi Agribisnis ini karena adanya keengganan petani untuk datang ke BPP untuk berkonsultasi. Hal ini disebabkan adanya perasaan ragu atau takut tidak terlayani oleh Penyuluh Pertanian. Hal ini dapat diatasi dengan informasi yang disampaikan kepada tokoh masyarakat (Wali Nagari) bahwa Penyuluh Pertanian siap melayani keluhan petani selama jam kerja. Keberhasilan jalannya suatu Kelompok Tani tidak luput dari bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Layanan jasa penyuluhan pertanian harus mampu menunjukkan akan manfaat program kepada pemerintah daerah dengan menunjukan dampak positif yang akan diperoleh dengan adanya aktivitas penyuluhan. Melalui pendampingan yang intensif akan dapat mewujudkan harapan kita bersama yaitu petani yang tangguh dan bermanfaat. Begitu juga dengan perhatian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar teraktualisasi dalam bentuk fasilitasi sarana Layanan Informasi Pertanian melalui Rangkiang Konsultasi AgribisnisPertanian. Sektor pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyebutkan; bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. By. Desi Marlinda, SP (Kasi Metode & Informasi)