Loading...

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DALAM PENYEDIAAN PANGAN KELUARGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DALAM PENYEDIAAN PANGAN KELUARGA
Naskah Rencana Penyuluhan Pertanian melalui Media ElekreonikJudul Materi :PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DALAM PENYEDIAAN PANGAN KELUARGAAnggi Sahru Romdon* dan Sukirno***Peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prov. Jawa Tengah** Penyuluh Pertanian Madya di DinasPertanian dan Perkebunan Prov. Jawa TengahEmail : muh.bintang09@gmail.comPENDAHULUANPembahasan tentang penyediaan pangan selalu menarik perhatian. Setidaknya ada tiga kondisi pangan yang ingin dicapai oleh suatu Negara, yaitu ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Jawa Tengah (Ir. Ganjar Pranowo) memaknai kedaulatan pangan sebagai pemenuhan pangan dengan mengupayakan pangan dari produksi sendiri. Cita-cita tentang kedaulatan pangan ini dikemukakan sebagai pengganti dari kondisi ketahanan pangan yang dimaknai sebagai pemenuhan pangan yang tanpa membedakan apakah pangan tersebut merupakan hasil dari produksi sendiri, diproduksi atau diperoleh di luar daerah, dan bahkan dari impor (Humas Provinsi Jawa Tengah, 2013).Visi Gubernur Jawa Tengah tampaknya terinspirasi dari visi Presiden pertama RI Ir. Sukarno yang mengutamakan kemandirian dan menolak impor pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat (Kompas, 2008). Presiden Sukarno pada peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor 27 April 1952 juga pernah menyatakan bahwa ”pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan tidak dipenuhi maka malapetaka; oleh karena itu perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner.”.Undang-undang No. 18 tahun 2012 sebagai pengganti UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan, membedakan pengertian kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dengan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan dinyatakan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan local secara bermartabat.Kedaulatan pangan (food sovereignity) adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan system pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Sementara ketahanan pangan (food security) dinyatakan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.Definisi tentang pangan tersebut di atas sejalan dengan hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) 1996, yang menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang di mana pangan itu diproduksi dan dengan cara bagaimana. Deputi Dirjen WTO menekankan, strategi ketahanan pangan nasional harus diletakkan dalam kerangka perdagangan internasional sebagaimana diatur oleh WTO (WTO, 2002).Dari aspek konsumsi pangan, indicator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan diperlihatkan oleh pencapaian skor PPH (Pola Pangan Harapan). PPH merupakan komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya (Baliwati, 2007). PPH ideal adalah 100 mencerminkan kualitas konsumsi pangan yang baik dalam arti pangan yang bergizi dan seimbang. Pangan yang bergizi tidak harus yang berharga mahal, namun cukup beragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup karena secara alami setiap jenis bahan pangan memiliki kelebihan dan kekurangan zat gizi tertentu sehingga dengan mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan yang satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi.PPH Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 86,2 meningkat dari tahun 2016 sebesar 4,1 pada angka kecukupan energi 2000 kkl/kapita/tahun (BKP, 2018). Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat sudah semakin beragam, walaupun masih belum ideal. Konsumsi pangan yang masih perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian khususnya komoditas ketela pohon dan serelia jagung, pangan hewani terutama susu, sayur dan buah, sedang yang perlu dikurangi konsumsinya adalah padi-padian.Dalam rangka mencapai pola pangan ideal, pemerintah mencanangkan program penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan agar masyarakat mempunyai kesadaran dan alternative untuk mengatur jenis bahan pangan dalam menu yang dikonsumsi untuk mendapatkan cita rasa yang sesuai dengan kandungan gizi yang seimbang. Masalah gizi tidak terlepas dari masalah makanan karena masalah gizi merupakan akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi yang ada dalam makanan. Salah satu masalah gizi yang sering dijumpai di pedesaan adalah kurangnya energi protein. Oleh karena itu untuk mendapatkan gizi seimbang diperlukan upaya penganekaragaman jenis pangan antara pangan sumber karbohidrat, protein dan zat gizi lainnya untuk mencukupi kebutuhan gizi baik secara kuantitas maupun kualitas.Usaha diversifikasi pangan lebih diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya local yang tersedia di sekitar lingkungan rumah tinggal, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sumber daya local tersebut dapat diperbanyak dan dikembangkan di lahan pekarangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sismihardjo (2008) bahwa lahan pekarangan dapat dimanfaat kanuntuk budidaya berbagai jenis tanaman, termasuk budidaya tanaman buah dan sayuran sebagai salah satu bentuk praktek agroforestry, sedangkan Danoesastro (1997) menyatakan bahwa lahan pekarangan di pedesaan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu sebagai lumbung pangan terutama pada saat paceklik dan mengatasi gagal panen. Pemanfaatan lahan pekarangan akan memudahkan rumah tangga mengakses pangan dengan harga yang murah. Diharapkan, setiap rumah tangga mampu memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pengelolaan dan cara mendapatkan pangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan sangat berbeda, masyarakat perdesaan umumnya mendapatkan pangan dari hasil bumi baik berupa hasil sawah, kebun atau tegalan dengan variasi komoditas yang berbeda dan banyak, pengelolaannya cenderung lebih teratur dan dapat dijadikan lumbung untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang lama. Sedangkan masyarakat perkotaan mendapatkan bahan pangan lebih banyak diperoleh dari pembelian, masyarakat ini cenderung memenuhi bahan pangan sesuai kebutuhan dimana mereka akan membeli bahan pangan di setiap saat (tidak menimbun seperti di pedesaan). Berkaitan dengan pengelolaan pangan baik pedesaan maupun perkotaan maka perlu di identifikasi permasalahan – permasalahan penyediaan pangan keluarga dengan memanfaatkan sumberdaya pekarangan setempat. Makalah ini akan membuat konsep penyediaan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan. Harapannya agar setiap masyarakat dapat menyediakan pangan keluarga setiap saat tanpa harus membeli di pasar.KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN PANGAN KELUARGAPemberdayaan secara umum merujuk pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan pemahaman dan pengendalian terhadap kekuatan personal, sosial, ekonomi dan politik agar dapat mengambil suatu tindakan untuk meningkatkan kehidupannya (Israel et al., 1994). Israel et al. (1994) juga membedakan pemberdayaan secara psikologis, organisasi dan komunitas. Pemberdayaan psikologis merupakan kemampuan individu untuk memperoleh kekuatan guna mengendalikan kehidupan mereka, pemberdayaan organisasi menekankan pada kemampuan kolektif, sementara pemberdayaan komunitas adalah konteks social dimana upaya pemberdayaan dilaksanakan (Wallerstein and Bernstein, 1994). Perkins and Zimmerman (1995) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan bagi individu menyangkut partisipasi di dalam organisasi/komunitas, sementara pemberdayaan pada tingkatan organisasi menyangkut pembuatan keputusan kolektif dan kepemimpinan bersama. Pada tingkatan komunitas pemberdayaan dapat menyangkut aksi kolektif untuk mengakses sumberdaya pemerintah atau sumberdaya yang dikuasai oleh komunitas lain.Pemberdayaan dapat dipandang sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sector kehidupan (Eko, 2002). Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik.Memberdayakan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Mutiawardhanaet al., 2013). Memberdayakan dengan kata lain adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996). Menurut Sidu (2006), pemberdayaan masyarakat merupakan proses memperoleh dan memberikan daya kekuatan atau kemampuan kepada warga masyarakat agar mampu mengenali potensi yang dimiliki, menentukan kebutuhan dan memilih alternative pemecahan masalah yang dihadapinya secara mandiri.Dengan demikian maka pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Implementasi pemberdayaan bervariasi, tergantung kebutuhan yang senantiasa berubah dari waktu kewaktu. Program pemberdayaan masyarakat lebih pada upaya memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.Widjajanti (2011) mengemukakan terdapat korelasi positif antara proses pemberdayaan dengan terciptanya kondisi keberdayaan masyarakat. Semakin tinggi/intensif proses pemberdayaan, maka masyaraka takan semakin berdaya. Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh mayarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternative pemecahannya secara mandiri (Mutiawardhanaet al., 2013).Individu dan masyarakat mandiri merupakan tujuan dari program pembangunan. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan (Widjajanti, 2011). Keberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasiaktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan.Pemberdayaanmenyangkut proses perubahan (Kabeer, 2001). Proses dalam suatu pemberdayaan ditunjukkan oleh adanya transisi dari kondisi tidak berdaya (powerlessness ) kepada kondisi seseorang yang dapat mengendalikan kehidupan, nasib, dan lingkungannya. Proses tersebut ditunjukkan oleh terjadinya perubahan pada tiga dimensi kehidupan yaitu perubahan perasaan dan kemampuan seseorang, perubahan kehidupan kolektif, dan perubahan praktek profesi yang dijalankan (Sadan, 2004).Pemberdayaan pada dasarnya merupakan proses pengembangan modal manusia. Oleh karena itu pemberdayaan perlu didukung dengan pengembangan kemampuan pelaku pemberdayaan (pendamping). Pendamping sebagai pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya pengetahuannya, tetapi juga dituntut untuk meningkatkan keterampilannya, termasuk dalam mendesain program pemberdayaan (Widjajanti, 2011). Para pendamping bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi ruang-ruang kosong baik secara vertical maupun horizontal dari masyarakat yang diberdayakannya. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan akses terhadap pangan di tingkat rumah tangga, lebih ditekankan pada pemanfaatan lahan pekarangan, keberadaan pekarangan berpotensi besar untuk memberikan kontribusi. Pekarangan dapat didefinisikan sebagai sebidang tanah di sekitar rumah yang masih diusahakan secara sambilan (Sajogyo, 1994).Pekarangan yang letaknya di sekitar rumah mudah untuk diusahakan oleh seluruh anggota keluarga dengan memanfaatkan waktu luang yang tersedia. Fungsi pekarangan mempunyai arti penting untuk pemenuhan kebutuhan keluarga mesikipun hanya bersifat sambilan (Penny dan Ginting, 1984) . Selain memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan keluarga, hasil usaha dari pemanfaatan pekarangan dapat mengurangi pengeluaran keluarga untuk pembelian pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Sebetulnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan serta pendapatan keluarga sudah dilakukan sejak lama, namun perhatian masyarakat terhadap pemanfaatan pekarangan masih terbatas (Mardiharini, 2011).Permasalahan yang ada pada pemanfaatan lahan pekarangan selama ini adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terutama yang di perkotaan terhadap pemanfaatan lahan pekarangan, adanya anggapan dari masyarakat bahwa manfaat pekarangan hanya sebatas untuk estetika saja, dan ketergantungan terhadap barang/bahan makanan dari pasar.Pekarangan dapat menghasilkan berbagai bahan makanan dari pengusahaan tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), ternak, ikan, selain itu dari pekarangan juga dapat dihasilkan empon-empon/biofarmaka dan wangi-wangian, bahan kerajinan tangan, dan kayu bakar (Terra,1967 dalam Sajogyo, 1994). Apabila dirunut kebelakang, dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap optimalisasi lahan pekarangan sangat banyak dan beragam diawali dengan dilaksanakannya Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) pada tahun 1991/1992. Fokus program DPG lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok rawan pangan di wilayah miskin dengan memanfaatkan pekarangan pada jangkauan sasaran wilayah program yang terbatas, sehinggaupaya yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga. Program DPG kemudian pada tahun 1998/1999 direvitalisasi dengan perubahan orientasi dari pendekatan sempit, yakni dari pemanfaatan pekarangan untuk menyediakan aneka ragam kebutuhan pangan, kearah yang lebih luas yaitu pemanfaatan pekarangan guna pengembangan pangan local alternatif. Pembinaannya pun tidak terbatas pada aspek budidaya tetapi juga meliputi aspek pengolahan dan penanganan pasca panen agar pangan local alternative dapat memenuhi selera masyarakat (Proyek DPG Pusat, 1998).Program pemerintah lainnya yang terkait dengan pengotimalan pemanfaatan lahan pekarangan adalah Desa Mandiri Pangan (Demapan) yang diinisiasai Kementerian Pertanian mulai tahun 2006. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub system ketersediaan, subsistem distribusi, dan sub system konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2012). Pada tahun 2010 diluncurkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumberdaya lokal (Permentan Nomor 43 Tahun 2009) dan pada tahun 2014 program P2KP diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, yakni: (1) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), dan (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP (Permentan Nomor 09 tahun 2014). Program – program tersebut sampai saat ini masih berlanjut dan mulai 2019 program yang berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan disebut dengan obor pangan lestari (OPAL) (Republika, 2018).PEMANFAATAN DAN PENATAAN TANAMAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL)Pekarangan merupakan sumber daya lahan yang dimiliki oleh hamper seluruh rumah tangga meskipun luasannya berbeda. Rumah tangga perkotaan umumnya memiliki lahan pekarangan yang lebih sempit dibandingkan dengan rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga di perkotaan bahkan banyak yang tidak memiliki halaman atau pekarangan. Terlepas dari bentuk dan luasnya, lahan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga agar (1) tercipta keindahan dan kesegaran, (2) kesehatan dan pemenuhan gizi kelurga meningkat, (3) mengurangi pengeluaran belanja, dan (4) menambah pendapatan rumah tangga. Pangerang (2013) mengungkapkan bahwa lahan pekarangan perlu dimanfaatkan dengan prinsip (1) menggunakan biaya serendah mungkin untuk mendapatkan hasi lmaksimal, berimplikasi bahwa pemanfaatan lahan pekarangan haru sefisien agar hasil yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan, (2) berkesinambungan, artinya usaha tanaman pekarangan tidak hanya sekali saja atau hanya pada waktu tertentu melainkan secara berkelanjutan agar member manfaat atau kemudahan untuk menunjang kebutuhan hidup keluarga, dan (3) mengembangkan jenis tanaman bergizi tinggi yang sesuai dengan kondisi tumbuh dan iklimnya.Pemanfaatan lahan pekarangan dengan beberapa tanaman pangan sebagai sumber pangan nabati dan ternak sebagai bahan pangan hewani telah dituangkan ke dalam konsep Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL). MKRPL dibangun dengan prinsip memanfaatkan pekarangan yang ramah lingkungan dalam suatu kawasan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. Pola MKRPL merupakan aktualisasi pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dengan memaksimalkan produktivitas lahan untuk pengembangan ketersediaan pangan yang beraneka ragam bagi setiap rumah tangga dalam suatu wilayah desa/dusun/kampung.Agar prinsip dan manfaat yang diperoleh dari lahan pekarangan dapat maksimal, maka penataan pekarangan dibedakan atas dasar strata luas lahan. Pengelompokan luas lahan pekarangan yang di dasarkan pada strata dan penataan tanaman dapat dilakukan sebagai berikut :Rumah tanpa pekarangan, model penataan tanaman dengan menggunakan pot gantung, poly bag, vertikultur, dan tanaman gantungRumah pekarangan sempit (kurangdari 120 m2 di perdesaan dan kurang dari 72 m2 di perkotaan) model penataan tanaman dengan pot, polybag, vertikultur, dan tanaman gantungRumah pekarangan sedang (120 m2 - 400 m2 di perdesaan dan 72 m2 – 90 m2 di perkotaan) dapat dimanfaatkan dengan budidaya tanaman dan ikan. Model penataan tanaman dengan menggunakan pot, polybag, vertikultur, tanaman gantung, tanam langsung/bedengan, dan pembuatan kolamikan dengan terpalRumah pekarangan luas (lebih dari 400 m2 di perdesaan dan lebih dari 90 m2 di perkotaan) dimanfaatkan dengan budidaya tanaman, ikan maupun ternak kecil. Model penataan tanaman dengan pot, polybag, vertikultur, tanaman gantung, tanam langsung/bedengan, kolam ikan, ternak kecil/ruminansia yang dikandangkan.MODEL PENGELOLAAN LAHAN PEKARANGANModel Budidaya Tanaman dengan Pot Gantung Budidaya tanaman tidak hanya dapat dilakukan pada pekarangan rumah yang luas, namun pada rumah yang tidak memiliki lahan atau yang mempunyai lahan pekarangan namun sempit dapat dimanfaatkan melalui penanaman dengan cara digantung. Model budidaya tanaman dengan menggunakan pot gantung dapat memberikan nilai estetika tersendiri. Jenis tanaman yang digunakan merupakan tanaman semusim, seperti beberapa jenis tanaman sayuran.Alat yang digunakan sebagai pot gantung dapat berupa wadah dari pot plastik, limbah plastik rumah tangga (seperti tas plastik, sabut kelapa dan limbah lainnya yang tidak dimanfaatkan). Pada wadah tersebut diberikan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 atau 2 : 1. media tanam tersebut kemudian dimasukkan ke wadah yang dipilih, kemudian diikat dengan tali dan diikatkan atau digantungkan pada besi atau kayu yang digunakan sebagai tiangnya. Contoh model budidaya pot gantung seperti pada Gambar 1.Model Budidaya Tanaman dengan Rak VertikulturPemanfaatan lahan pekarangan sempit dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris verticulture merupakan gabungan dari kata vertical dan culture. Berdasarkan asal kata tersebut, maka vertikultur dapat diartikan sebagai budidaya tanaman dengan cara bertingkat atau bersusun dengan memanfaatkan ruang ke arah atas. Teknologi vertikultur memungkinkan untuk bertanam di lahan yang sempit bahkan tidak ada lahan sama sekali (Mulatsih et al., 2005). Oleh sebab itu teknologi budidaya sayuran dengan sistem vertikultur cocok dikembangkan di rumah perkotaan yang memiliki lahan terbatas.Mulyono (2014) menyatakan bahwa budidaya tanaman dengan sistem vertikultur mempunyai manfaat untuk : 1) menghemat lahan, air dan pupuk, 2) mengoptimalkan pemanfaatan cahaya matahari, 3) sebagai pertanian organik, pertanian kota dan pertanian lahan marginal, 4) meningkatkan produksi dan 5) menjaga sanitasi lingkungan. Dalam mengimplementasikan sistem budidaya tanaman secara vertikal, maka tempat yang harus disiapkan adalah rak sebagai media meletakkan tanaman. Rak yang digunakan dibuat bersusun tiga atau empat, dapat terbuat dari kayu, bambu, besi atau sisa bahan bangunan yang sudah tidak dimanfaatkan seperti paralon, talang dan sebagainya. Diatas rak tersebut, bibit tanaman dalam pot atau polibag disusun seperti terlihat pada Gambar 2.Gambar 2. Model budidaya sayuran dengan rak vertikultur.Model Budidaya Tanaman dengan Vertikultur GantungTidak berbeda dengan sistem budidaya tanaman dengan rak vertikultur, vertikultur gantung juga merupakan media tumbuh tanaman yang merambat,alat yang digunakan untuk merambatkan tanaman dapat berupa ajir baik terbuat dari bambu atau besi. Jenis tanaman yang digunakan merupakan jenis tanaman merambat, seperti labu siam, pare, kacang, labu kuning dan beberapa jenis tanaman merambat lainnya. Tanaman yang akan dibudidayakan secara vertikultur gantung dapat diletakkan di polybag, pot atau dapat langsung ditanam di tanah. Yang perlu diperhatikan adalah mengatur batang yang dirambatkan pada tiang yang telah disiapkan sebelumnya. Model budidaya tanaman dengan sistem vertikultur gantung disajikan pada Gambar 3.Budidaya Tanaman dengan Sistem BedenganBudidaya sayuran di pekarangan dengan sistem bedengan bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Praktek pemanfaatan demikian sudah lama dilakukan terutama di pedesaan yang memiliki lahan pekarangan lebih luas. Bedengan merupakan tempat tumbuh tanaman yang dibuat guludan tanah (bedengan) dengan ukuran tertentu. Alternatif jenis tanaman lebih bervariasi dibandingkan budidaya dengan sistem vertikultur.Budidaya tanaman di bedengan ada dua macam, yaitu bedengan tanpa mulsa dan bedengan dengan mulsa. Mulsa merupakan sisa tanaman, lembaran plastik, atau susunan batu yang disebar di permukaan tanah. Pemberian mulsa merupakan salah satu cara untuk memperbaiki tata udara, tanah dan tersedianya air bagi tanaman (Barus, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa budidaya tanaman dengan pemberian mulsa bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas hasil serta memungkinkan menanam di luar musim (offseason).Budidaya tanaman dengan sistem bedengan, hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan sinar matahari sepanjang hari sehingga memerlukan penempatan dan pengaturan tanaman secara cermat. Jenis tanaman yang berukuran keci lditempatkan di bagian timur dan jenis tanaman yang berukuran lebih besar di bagian sebelah barat. Hal ini dimaksudkan agar jenis tanaman yang besar tidak menaungi/menghalangi sinar matahari terhadap tanaman yang kecil. Demikian pula kerapatan dan populasi tanaman perlu diperhatikan karena mempengaruhi efisiensi penggunaan cahaya matahari serta persaingan antar tanaman dalam menggunakan air dan unsur hara. Budidaya tanaman sayuran di bedengan disajikan pada Gambar 4.Gambar 4. Budidaya tanaman sayuran di bedengan.Model Pemeliharaan Ternak Usaha peternakan di lahan pekarangan sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat di perdesaan maupun di perkotaan. Namun demikian jenis ternak yang akan dipelihara harus disesuaikan dengan luas lahan pekarangan. Pemeliharaan ternak sebaiknya pada pekarangan yang berstrata sedang hingga luas. Subiharta dan Anomsari (2014) mengemukakan bahwa pemeliharaan ternak unggas (ayam kampung dan itik lokal) dapat diperlihara pada lahan pekarangan sempit, sedangkan ternak yang lebih besar (jenis ruminansia, misalnya kambing) dapat dikembangbiakkan pada lahan pekarangan yang lebih luas. Agar tidak mengganggu kenyamanan anggota keluarga pemeliharaan ternak perlu dikandangkan.Model Budidaya Ikan Air TawarTeknik budidaya ikan air tawar yang diperkenalkan adalah teknik pemeliharaan ikan air tawar baik di dalam kolam permanen maupun yang dilapisi dengan terpal. Kolam ikan dengan terpal dapat dilaksanakan pada lahan pekarangan yang sempit. Estetika dapat diperoleh dengan mengintegrasikan kolam ikan dengan beberapa jenis tanaman sayuran yang diletakkan di pinggir kolam bagian atas. Dengan sistem integrasi tersebut, rumah tangga dapat memperoleh bahan pangan dari sumber nabati dan hewani.Konsep KRPL yang ditumbuh kembangkan mempunyai pengertian sebagai kawasan/ wilayah yang dibangun dari beberapa Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah unit-unit rumah tangga yang menerapkan prinsip pemanfaatan pekarangan secara optimal yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. KRPL ditopang pula dengan upaya memaksimalkan produktivitas ruang/lahan fasilitas umum di luar pekarangan di dalam kawasan. KRPL pada dasarnya berbas ispartisi pasiaktif dan kolektifitas/terintegrasi dalam masyarakat. Hermawan (2013) mengemukakan bahwa hasil kajian MKRPL di Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 hingga 2013 dengan mengelola dan memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal memberikan hasil sebagai berikut :Mengurangi biaya belanja sebesar Rp 5.000 -Rp 10.000 per KK per hariMemperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp 9.000 -Rp 25.000 per KK per hariPeningkatan Pola Pangan Harapan, dari 77,96 menjadi 81,22PENUTUPPangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang harus terpenuhi terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan lainnya. Peningkatan konsumsi pangan dalam rangka memenuhi gizi seimbang dapat diperoleh dengan memanfaatkan lahan pekarangan.Hampir setiap rumah tangga di perdesaan maupun di perkotaan memiliki lahan pekarangan dengan luasan yang berbeda. Pemanfaatan lahan pekarangan sercara optimal dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan mengusahakan beberapa tanaman pangan sebagai sumber pangan nabati (sayuran, buah, toga, umbi-umbian) dan ternak serta ikan sebagai bahan pangan hewani.Hasil penelitian pemanfaatan pekarang ternyata mampu menghemat pengeluaran keluarga Rp. 5.000 – Rp. 10.000,-/hari, penambahan pendapatan keluarga antara Rp. 9.000 – Rp. 25.000,-/hari dan peningkatan polapangan harapan (PPH) dari 77,96 menjadi 81,22. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemanfaatan pekarangan perlu disosialisasikan lebih lanjut keseluruh masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan keluarga terpenuhi.