PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN MELALUI KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT A. Latar Belakang Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber pangan yang melimpah. Sektor pertanian masih merupakan sumber penghasil dan penyedia utama bahan pangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup besar dan terus berkembang dalam jumlah, keragaman dan mutunya. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan, yaitu : (1) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (2) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas; (3) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat. Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro. Namun demikian masih ada beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayahnya miskin ataupun pendapatan mereka yang tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan. Masalah yang dihadapi antara lain : (1) prasarana dan sarana yang kurang memadai yang menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen yang dapat menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran distribusi bahan pangan ke seluruh wilayah, dan (2) ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil produksi bahan pangan. Mengingat kondisi iklim yang tidak menentu, dimana pada musim panen raya bersamaan dengan datangnya hujan yang dapat menyebabkan penurunan harga karena petani akan cenderung menjual gabahnya tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu, sehingga berdampak merugikan petani. Sebaliknya pada periode waktu tertentu (musim gadu, musim paceklik), dan hari-hari besar keagamaan nasional, harga pangan mulai mengalami peningkatan yang cukup tinggi sehingga berdampak menekan sebagian besar konsumen yang pada umumnya juga petani produsen pangan. Disisi lain, system lumbung yang merupakan fungsi cadangan pangan, terutama dikawasan pedesaan, saat ini sudah semakin sulit ditemukan di daerah. Dengan berjalannya waktu, keberadaan lumbung desa semakin lama semakin melemah karena kekurangmampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman. Kondisi saat ini para petani lebih suka menjual hasil panennya dari pada menyimpan di lumbung. Kondisi ini dipicu juga dengan keberadaan BULOG yang mendapat tugas untuk mengelola "cadangan pangan nasional", maka semakin menyurutkan masyarakat terutama petani untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang merupakan salah satu pengejawantahan dari sifat kemandirian petani. Walaupun demikian di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang tetap mempertahankan sistem lumbung pangan desa , dimana lumbung dimaknai lebih dari sekedar bangunan fisik semata yang hanya tempat menyimpan padi atau bahan natura lainnya. Dengan keanekaragaman budaya, lumbung yang ada masih bermanfaat sebagai lumbung sosial, dimana masyarakat mengumpulkan beras atau gabah di lumbung berdasarkan pada kesepakatan masyarakat desa. Sedang secara konvensional lumbung dimaknai sebagai lumbung paceklik atau lumbung pangan yang digunakan sebagai cadangan pangan bagi masyarakat yang utamanya adalah untuk kegiatan simpan pinjam. Dengan mengembangkan lumbung pangan di tingkat petani, diharapkan beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, yaitu tidak hanya menampung hasil sebagai cadangan pangan, tetapi juga untuk melakukan tunda- jual, meningkatkan kualitas dan mengolah gabah serta mendistribusikan hasil panen petani pada saat yang tepat, sehingga lumbung pangan dapat memperoleh nilai tambah bagi anggotanya. Lumbung juga dapat dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Dengan adanya lumbung dimaksudkan sebagai sumber penyediaan atau pasokan pangan di tingkat masyarakat untuk mengatasi paceklik yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya. Salah satu gagasan (embrio) pengembangan unit pengelolaan cadangan pangan di Gapoktan adalah dari lumbung desa, dimana dalam pemikirannya apabila petani memiliki tabungan padi atau gabah maka pada masa-masa peceklik kebutuhan pangan mereka akan dapat terpenuhi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan bahwa "Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau". Pada peraturan ini juga menegaskan agar masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, seperti dalam kegiatan : (1) produksi, perdagangan, distribusi dan konsumsi pangan; (2) menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; dan (3) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Agar ketersediaan pangan terjamin bagi masyarakat, maka diperlukan adanya cadangan pangan yang dikelola secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional berupa cadangan pangan pemerintah, hingga ke tingkat masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah pusat. Implikasinya adalah bahwa pengelolaan cadangan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan cadangan pangan pemerintah adalah cadangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah (Bulog/Dolog). Oleh karena itu cadangan pangan yang dikuasai oleh pemerintah dapat mempunyai fungsi untuk melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusuhan social dan kebutuhan untuk Raskin. Mengingat cadangan pangan mempunyai fungsi untuk mempercepat penyediaan pangan disaat menghadapi keadaan darurat, maka pemerintah perlu merencanakan daan menetapkan secara berkala kebutuhan cadangan pangan setiap tahunnya yang berdasarkan pada perhitungan tingkat kebutuhan pangan nyata untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada keadaan darurat. Mengingat aktifitas ekonomi pangan di Indonesia dijalankan pada mekanisme pasar, konsekuensinya pedagang juga akan menguasai cadangan pangan. Cadangan pangan yang dikuasai pedagang pada umumnya paling besar jika dibandingkan dengan cadangan yang dikuasai oleh pemerintah maupun rumah tangga/masyarakat. Pedagang disini dimaksudkan adalah semua pihak yang melakukan aktifitas pemasaran dan distribusi bahan pangan. Namun demikian untuk pembangunan ketahanan pangan tidak dapat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Apabila terjadi kelebihan permintaan yang dicirikan oleh berkurangnya pasokan bahan pangan dan harga bahan pangan yang melonjak tinggi, maka mekanisme pasar membutuhkan waktu lama untuk kembali kepada kondisi keseimbangan semula. Padahal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap mensyaratkan bahwa pangan harus tersedia setiap waktu dengan jumlah yang cukup serta dengan harga yang memungkinkan terjangkau oleh masyarakat untuk mengaksesnya. Oleh karena itu keberadaan dari cadangan pangan sangat penting sekali untuk dapat mendekatkan akses pangan, baik keberadaan cadangan pangan yang ada di pemerintahan, maupun keberadaan cadangan pangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat desa. Pentingnya keberadaan cadangan pangan di tingkat masyarakat maupun rumah tangga, antara lain adalah untuk mengantisipasi kekurangan pangan yang bersifat sementara apabila terhentinya pasokan bahan pangan akibat gagal panen pada musim kemarau yang berkepanjangan, maupun bencana banjir yang mengakibatkan terputusnya prasarana dan sarana transportasi. Apabila terjadi kekurangan pangan yang bersifat sementara, maka rumah tangga dan masyarakat serta pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi anggotanya atau warganya untuk waktu tertentu sebelum ada bantuan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Apabila menunggu bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat sistem birokrasi yang relatif panjang maupun karena sulitnya prasarana dan sarana transportasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya cadangan pangan di masyarakat, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengalokasikan dana APBN untuk kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Dana APBN tersebut merupakan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang harus dikelola dengan sebaik- baiknya oleh Gapoktan untuk membangun gudang sebagai sarana untuk menyimpan cadangan pangan dan untuk pengadaan cadangan pangan. Dana Bansos tersebut disalurkan langsung ke nomor rekening Ketua Gapoktan yang berada di daerah sentra produksi padi dan jagung. Penyaluran dana Bansos kepada Gapoktan adalah sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk mendukung pengembangan kelembagaan petani melalui pembentukan dan penguatan Gapoktan di seluruh wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2006. Pengembangan Gapoktan yang dimaksud adalah memperkuat lembaga-lembaga petani yang sudah ada (kelompoktani-kelompoktani yang sudah ada sebelumnya), di wilayah dan sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain adalah tidak dibenarkan pemerintah daerah, kelompoktani langsung membentuk Gapoktan karena ada bantuan dana dari pemerintah, namun wilayah tersebut secara nyata kelompoktaninya belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tujuan dari pengembangan dan penguatan Gapoktan yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan agar : (1) Gapoktan dapat menjadi penggerak perekonomian di pedesaan melalui pengembangan unit-unit usahanya; (2) Gapoktan mempunyai posisi daya tawar yang kuat agar dapat berhadapan dengan pihak luar; dan (3) Gapoktan mampu menjadi lembaga petani yang dapat menggerakkan pengembangan produksi dan produktivitas pertanian, melalui pengembangan ekonomi Gapoktan (unit usaha distribusi dan cadangan pangan). B. Tujuan. Pengelolaan cadangan pangan melalui kegiatan Penguatan Lenbaga Distribusi Masyarakat (Penguatan-LDPM) oleh Gapoktan yang berada di daerah sentra produksi padi dan jagung bertujuan agar Gapoktan mampu membangun cadangan pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota disaat anggotanya tidak dapat mengakses pangan dikarenakan tidak ada lagi hasil produksi dari kegiatan usahanya. Melalui kegiatan Penguatan-LDPM, Gapoktan melalui Unit Pengelolaan Cadangan Pangan yang difasilitasi oleh pendamping (penyuluh pertanian yang bertugas di daerah tersebut), diharapkan mampu merancang kebutuhan gudang, merencanakan kebutuhan cadangan pangan, merencanakan pembelian/pengadaan cadangan pangan dari produksi petani anggotanya atau dari pemupukan modal anggota dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkannya serta mengelolanya secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.