Loading...

PENGENDALIAN HAMA TERPADU

PENGENDALIAN HAMA TERPADU
Pengertian Hama dan penyakit tanaman – adalah semua jenis organism pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehahadirannya dalam budidaya tanaman. Hama adalah organism pengganggu tanaman yang kasat mata yaitu serangga atau hewan (kutu, belalang, wereng, ulat, burung, dsb). Sedangkan penyakit adalah organism pengganggu tanaman yang tidak kasat mata (jamur, bakteri dan virus). Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanman dari gangguan hama dan penyakit diperlukan tindakan secara tepat dan benar. Konsep pengendalian hama dan penyakit tersebut harus sehat dan ramah lingkungan yang dikenal sebagai sitem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Pengendalian Hama Terpadu (PHT) – adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu-kesatuan utuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Konsep Pengendalian Hama Terpadu Konsep Pengendalian Hama Terpadu diperlukan untuk menjamin proses pembangunan pertanian dengan mengedepankan kelestrian lingkungan dan menjamin kesehatan manusia. Sistem pengendalian hama terpadu merupakan suatu teknologi pertanian yang bersahabat dengan alam, memantapkan taraf produksi yang telah dicapai dan meningkatkan efisiensi input. Prinsip Dasar Pengendalian Hama Terpadu Prinsip dasar Pengendalian Hama Terpadu mencerminkan pengendalian hama dan penyakit berwawasan lingkungan serta mendorong penerapan PHT secara nasional untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Prinsip dasar dalam penerapan PHT tersebut adalah, sebagai berikut : Budidaya tanaman sehat – tanaman yang sehat tidak mudah terserang hama dan penyakit tanaman. Memanfaatkan musuh alami atau agensi hayati – mampu menurunkan populasi hama dan menurunkan resiko kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Dalam konteks ini haru mampu menjaga kesimbangan populasi hama dan musuh alami, sehingga tidak akan terjadi peledakan populasi hama yang melampui ambang toleransi tanman. Pengamatan dan pemantauan rutin -- pengamatan dan pemantauan perkembangan hama merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan oleh setiap petani. Pemantauan dan pengamatan secara rutin harus dilakukan, sehingga perkembangan kondisi tanaman serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Hasil pengamatan dan pemantauan digunakan sebagai dasar untuk mengamibil suatu tindakan di lapangan. Petani sebagai ahli PHT -- sistem pengendalian hama terpadu (PHT) sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri, karena penerapan harus disesuaikan dengan keadaan ekositem setempat. Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing=-masing, maka setiap petani harus mempelajari konsep PHT. Komponen penerapan pengendalian hama terpadu Adapun komponen pengendalian PHT yang bisa dilakukan, sbb : Pengendalian secara fisik – upaya mengubah atau memanfaatkan faktor lingkungan sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit (pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, infra merah, gelombang suara, dan penghalang/pagar/barier). Pengendalian secara mekanik – pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia/petani – teknologi sederhana – perlu tenaga kerja banyak – waktu lama – efektifitas dan efisiensi rendah tetapi tidak berpengaruh negative terhadap lingkungan (pengumpulan hama, rogesan, memangkas cabang, rampasan, gropyokan, pemasangan perangkap hama dan pembungkusan buah). Pengendalian kultur teknik – pengendalian hama dan penyakit melalui sitem bercocok tanam. Pengendalian dengan varietas yang tahan – mengurangi piopuilasi serangan dan tingkat kerusakan tanaman. Pengendalian secara hayati – pengendalian dengn memanfaatkan musuh alami atau agensi hayati, yaitu : predator, parasitoid maupun pathogen hama. Pengendalian dengan peraturan/regulasi/karantina – pencegahan penyebaran hama penyakit melalui perpindahan dan penularan organisme pengganggu melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah