Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat layanan pembangunan pertanian yang akan mengkoodinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan tidak terlepas dari peran penting Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan yang sekaligus memegang fungsi manajerial sebagai Pimpinan BPP. Koordinator BPP diharapkan memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan dukungan dari organiasasi BPP yang terbagi dalam urusan ketatausahaan maupun Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani urusan Programa, urusan Sumberdaya dan urusan Supervisi. Demikian pula dengan peran Bidang Penyuluhan pada Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian agar membangun hubungan harmonisasi dalam bersinergi untuk mengoptimalkan peran BPP yang mewadahi Penyuluh Pertanian di WKPP. UPTD Pelatihan SDM Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan dalam pertemuan dengan Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Seksi Ketenagaan dan Kepala Seksi Kelembagaan serta Koordinator BPP pada Dinas Pertanian Kabupaten Takalar untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan upsus padi, jagung, kedelai dan komoditi strategis lainnya disertai dengan pelaporkan secara berjenjang sesuai wilayah binaan masing-masing. Selain aspek teknis pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian, koordinator BPP juga mendapatkan penjelasan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 tentang Manajemen PNS yang mengatur batas usia pensiun pada Jabatan Fungsional. Asninda, SP, MP Ka. UPT PSDMP DKP-TPH Prov. Sulsel