Dalam upaya meningkatkan posisi tawar petani perlu penguatan kelembagaan tani menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) berbadan hukum dalam bentuk koperasi tani. Diharapkan nantinya dengan terbentuknya koperasi tani ini dapat merubah paradigma dari sekedar mengolah lahan sawah juga mampu menjadi manajerial dalam pengelolaan usaha yang berorientasi Agribisnis. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut pada tanggal 27 januari 2019 telah dilaksanakan sosialisasi, pebentukan sekaligus pengukuhan dua (2) Koperasi tani. Acara tersebut dihadiri oleh kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten donggala Bapak Umar Hamid, SE; Msi, Ketua Dekopinda Kabupaten Donggala, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala yang diwakili kelompok jabatan funsional Kabupaten Donggala (Badrun, SP dan Warham, SP), Camat Sojol, kepala UPTD kecamatan Sojol, Kepala desa Sumalili dan penyuluh pertanian setempat. Dalam acara sosialisasi tersebut kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala menyampaikan bahwa pembentukan dan pengelolaan koperasi telah diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 oleh karena itu dalam pengelolaannya Koperasi yang paling penting adalah pengurus dan anggota memahami tugas dan kewajibannya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Donggala menambahkan sampai saat ini jumlah koperasi dikabupaten donggala 128 Koperasi namun masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni belum melaksanakan rapat anggota(RAT) setiap tahun berjalan. Kehadiran Dekopindo didaerah merupakan mitra kerja Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka melakukan pembinaan teknis demi perkembangan dan kemajuan perkoperasian di indonesia. Demikian disampaikan pengurus Dekopindo pada acara tersebut. Kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan kabupaten donggala yang diwakili pejabat fungsional kabupaten donggala dalam arahannya, pemberdayaan petani atau kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum menjadi salah satu program kementrian pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya manusia pertanian (BPPSDMP) sesuai dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. Dengan kelembagaan tani yang kuat dan berbadan hukum diharapkan dapat membangun usaha lebih luas serta dikelola dengan manejerial yang lebih profesional. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pemilikan Pengurus Koperasi. Keputusan rapat anggota menetapkan : Nama koperasi : Koperasi Tani Giri Jati Damai ketua : I Made Miasa Sekretaris : I Wayan Resiarta Bendahara : I Nengah Maya Anggota : 25 Orang Badan Pengawas Koperasi Tani Giri Jati Damai Ketua : I Gede Putu suwanta Sekretaris : I Made Suka Astana (rangkap anggota) Anggota : I Wayan Suwastana Simpanan Pokok : Rp. 1.000.000, / Orang Jumlah modal awal : 28.000.000,- Jenis usaha : Simpan Pinjam sebagai Usaha pokok, dll Nama Koperasi : Koperasi Tani Lumbung Asri Sejahtera Ketua : I Gede Budi Astrawan, S.Pd Sekretaris : I Komang Buda Nata Bendahara : I Gede Mangku Anggota : 20 orang Badan Pengawas Koperasi Tani Lumbung Asri Sejahtera Ketua : I Kadek Ariawan Sekretaris : I Gede Radiawan (rangkap anggota) Anggota : Sang Putu Ngurah Simpanan Pokok : Rp. 1.000.000, / Orang Simpanan Wajib : Rp. 10.000,- / bulan Jumlah modal awal : 23.000.000,- Jenis usaha : Simpan Pinjam sebagai Usaha pokok, Waserda, Penjualan Saprodi dan usaha perbengkelan. Usaha Tambahan : Usaha Peternakan, Pabrik kopi, jasa penyewahan Alsintan dan usaha lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan anggota. Penyusun, Penyuluh Pertanian Kab. Donggala B A D R U N, SP