Loading...

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) SEBAGAI TONGGAK USAHA PEREKONOMIAN PETANI DI DESA KEDEMUNGAN

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (KEP) SEBAGAI TONGGAK USAHA PEREKONOMIAN PETANI DI DESA KEDEMUNGAN
Pada awal tahun 2019, Desa Kedemungan mendapatkan amanah baru untuk membentuk suatu kelembangaan ekonomi tingkat desa yang berangkat dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A ). Mengingat lembaga pertanian di tingkat desa sudah cukup banyak mulai dari kelompok tani, kelompok wanita tani, gapoktan, lembaga keuangan mikro agibisnis dan lainnya, maka dengan pembentukan lembaga pertanian baru ini diharapkan mampu menopang usaha perekonomian petani hingga menyejahterakan mereka.Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (KEP).Nantinya, keluaran yang diharapkan dari penumbuhan dan pelaksanaan KEP ini adalah mampu meningkatkan jumlah kelembagaan KEP yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/gapoktan) dan meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh KEP berbasis komoditas unggulan sesuai potensi wilayah.Penumbuhan KEPLangkah awal yang dilksanakan untuk menumbuhkan KEP adalah melakukan identifikasi awal terhadap kelompok yang dapat dikembangkan menjadi KEP mengingat lembaga ini dapat ditumbuhkan atau dikembangkan dari poktan atau gapoktan.Dibantu dengan koordinator penyuluh dan pihak Dinas terkait kami melakukan identifikasi berdasarkan kriteria umum yang wajib dimiliki oleh KEP sebagai berikut:Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasarStruktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnisMemiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentuMemiliki pencatatan dan pembukuan usahaTelah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnyaTelah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan ekonomi petani lainnyaMembutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usahaBerdasarkan hasil identifikasi awal, akhirnya kami memutuskan untuk mengembangkan LKM-A yang sudah ada untuk berkembang menjadi KEP. LKM-A yang kami bentuk menjadi KEP berada di Desa Kedemungan yaitu LKM-A MELATI yang diarahkan menjadi KEP dengan nama KOPERASI TANI MELATI.Perbedaan KEP dengan Lembaga Petani LainnyaKelompok tani: usahayang dijalankan lebih kepada on farm atau budidaya. Kelompok tani bertugas menghasilkan produk hasil budidaya yang umumnya hasil pertanian segar.Gapoktan: usahanya lebih kepada penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasildari kelompok tani yang bergabung.LKMA: usahanya memang bergerak diperekonomian namun lebih difokuskan kepada simpan pinjam.KEP: merupakan badan usaha gapoktan yang tidak hanya soal pemasaran tetapi bagaimana memberikan keuntungan dan kesehteraan para anggotanya.Secara definisi, KEP adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.Nah karena usahanya dari hulu hingga hilir, maka di dalam KEP merupakan gabungan dari beberapa lembaga mulai dari kelompok tani, kelompok wanita tani, unit jasa alsintan, hingga petani pemakai air.Dalam pengembangannya, kondisi KEP masih dihadapkan pada beberapa masalah di antaranya adalah manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif serta belum memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas KEP yang diarahkan membentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, kultur petani, potensi wilayah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.