Rencana pemberlakukan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani berbasis e-RDKK pada tahun 2019, penyuluh gencar melakukan sosialisasi di tingkat kelompok tani. Tidak terkecuali di wilayah kerja penyuluhan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan para pengurus kelompok tani yang intinya adalah bahwa pada tahun 2019 pemerintah akan memberlakukan penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tentang kebutuhan pupuk bersubsidi, selain secara manual ditingkat petani juga akan dilaksanakan secara elektronik. Peraturan e-RDKK didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.Dalam setiap sosialisasi itu, penyuluh menjelaskan tentang cara kelompok petani menyusun RDKK secara elektronik dan manual. Selain e-RDKK, juga disampaikan tentang kartu tani yang juga akan diberlakukan di 2019.Untuk kelengkapan data dalam penyulusunan e-RDKK tersebut, setiap anggota kelompok tani wajib mencantumkan data NIK berupa nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, nama ibu, alamat, komoditi, luas lahan pertanian, dan jumlah kebutuhan pupuk setiap musim tanam. Anggota kelompoktani yang didaftar dalam e-RDKK adalah petani yang memiliki luas lahan pertanian maksimal 2 hektar, karena ini merupakan pupuk bersubsidi. Data ini nantinya menjadi data base dan dikirm ke sistem server kementerian pertanian.Pengajuan RDKK secara eletronik bagi petani ini memiliki kelebihan yaitu lebih tepat sasaran. Pupuk bersubsidi ini diberikan kepada petani yang layak mendapatkan karena harga pupuk bersubsidi ini begitu rendah dibandingkan pupuk yang tidak bersubsidi. Dan pengecer dan distrobutor wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada setiap petani. Disamping itu e-RDKK ini juga membantu pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk untuk mencapai tujuan yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat harga.Verifikasi dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) tahun 2019 dimulai dari tingkat kelompoktani sampai tingkat pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dengan penerapan e-RDKK data setiap petani anggota kelompoktani mudah dipantau dan dapat dimonitoring oleh pemerintah, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi bisa tersalurkan kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Data e-RDKK juga sebagai komponen dasar atau syarat wajib dalam penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani. Apabila e-RDKK dituangkan dalam bentuk online atau tersistem oleh Kementerian Pertanian hal ini akan memudahkan produsen dalam pengendalian, penebusan dan penyaluran pupuk subsidi melalui distributor maupun melalui kios pengencer.