Permasalahan penyuluhan yang mendasar pada saat ini adalah semakin berkurangnya penyuluh pertanian yang telah memasuki masa pensiun, sedangkan pengangkatan penyuluh baik PNS maupun THL masih terkendala dengan anggaran. Sementara tugas penyuluh pertanian semakin bertambah dan harus turut mensukseskan program – program pemerintah dalam pembangunan pertanian. Penumbuhan dan Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya menjadi solusi dalam penyampaian informasi penyuluhan kepada pelaku utama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian Swasta. Hal ini sebagai indikasi bahwa keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan mitra kerja yang memadai sesuai azas-azas dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut. Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian khususnya bagi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta selama ini dirasakan belum memiliki arah yang jelas, juga belum didayagunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam Permentan Nomor : 61/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta disebutkan sayarat khusus dan umum untuk menjadi seorang penyuluh swadaya. Persyaratan Umum a) Warga Negara Republik Indonesia; b) Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian; c) Mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama melalui kegiatan pertanian; d) Mempu berkomunikasi khusus dengan pelaku utama dan pelaku usaha; e) Mampu bermitra dengan Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian; f) Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Persyaratan Khusus penyuluh pertanian swadaya yang menjadi "ruh" penyuluh pertanian swadaya a. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya; b. Mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat ini memiliki 41 orang penyuluh pertanian swadaya yang tersebar dalam 13 BPP kecamatan. Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya yaitu melakukan pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam melakukan pengawalan dan pendampingan, Penyuluh Pertanian Swadaya bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang disusun berdasarkan programa penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya melaksanakan yaitu a. Menyusun Rencana kegiatan penyuluhan pertanian bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai kebutuhan pelaku utama yang dikoordinasikan oleh Pimpinan BP3K; b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan rencana kegiatan penyuluhan pertanian; c. Berperan aktif menumbuhkan calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; d. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BP3K, seperti: Rembug Tani Tingkat Kecamatan, fasilitasi penyusunan RDK/RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; Percontohan BP3K; Pelatihan di BP3K dalam Rangka Latihan dan Kunjungan (LAKU), Kursus Tani tingkat BP3K, Hari Temu Lapangan Petani; e. Menjalin kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak yang terkait dengan bidang tugasnya bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; f. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; g. Menyampaikan informasi dan inovasi teknologi anjuran dan tepat guna kepada pelaku utama bersama Penyuluh Pertanian PNS dan atau THL-TB Penyuluh Pertanian; h. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan antara lain percontohan; dan i. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan. Oleh : Supriyadi. SP