Loading...

PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN

PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang. Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) bahwa Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan, dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. Secara berjenjang untuk mengikuti prinsip sebuah perencanaan dari bawah (bottom up planning) dan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat maka berjenjang programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional. Dalam penyusunannya diperlukan Khusus untuk Programa penyuluhan perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perikanan. Dalam penyusunannya harus mengacu kepada peraturan yang ada agar tercapainya maksud dan tujuan dari penyusunan programa tersebut. 2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Programa penyuluhan perikanan adalah untuk: a. menumbuhkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat termasuk penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan; b. memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat Juntuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan perikanan; dan c. membangun pemahaman penyuluh perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha, lembaga/instansi terkait yang menangani penyuluhan perikanan untukmengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan penyuluhan perikanan; dengan... Tujuan: a. memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan; dan b. memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan II. DASAR PELAKSANAAN Dasar Pelaksanaan Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.13/Men/2011 Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan III. PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN 1. Unsur Programa Programa penyuluhan perikanan memuat unsur: a. Keadaan; data, fakta dan keterangan yang diperoleh, dihimpun, atau dikumpulkan pada saat akan disusunnya programa penyuluhan perikanan yang masih relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang terdiri atas data aktual dan data potensial. ? Data aktual merupakan data yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat setempat dengan pola dan teknik yang umum dipraktekkan. ? Data potensial merupakan data yang telah dapat dicapai dalam skala kecil dan dapat dicapai sesuai dengan potensi yang ada di wilayah setempat. b. Masalah; merupakan kesenjangan antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang bersifat perilaku; dan non perilaku. ? bersifat perilaku, merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. ? bersifat non perilaku merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan factor penunjang. c. Tujuan; menggambarkan perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. ? Tujuan umum merupakan tujuan yang pencapaiannya dapat lebih dari satu tahun. ? Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tujuan yang pencapaiannya dalam jangka waktu satu tahun. d. Cara Mencapai Tujuan; merupakan rincian kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan disusun dalam bentuk rencana kegiatan yang dirumuskan dengan memperhatikan: ? tingkat kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh perikanan; ? ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan perikanan; ? situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya; dan ? alokasi pembiayaan yang tersedia. Cara mencapai tujuan dalam programa penyuluhan perikanan disajikan dalam bentuk tabulasi/matrik dan dapat dilihat pada Lampiran. 2. Tahapan Penyusunan Programa Programa penyuluhan perikanan disusun melalui tahapan: a. Perumusan Keadaan; meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data tentang potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pelaku utama, serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam usaha yang beriorientasi bisnis perikanan. Perumusan keadaan menggambarkan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya penunjang. ? Kondisi sumber daya alam (luas lahan potensial untuk perikanan dan yang baru dimanfaatkan; iklim; jenis tanah; topografi; penggunaan lahan;wilayah kegiatan administrasi; keadaan irigasi dan/atau sumber air; kualitas dan kuantitas air; tata guna lahan; produksi potensial yang dapat dicapai dan aktual yang baru dicapai; data potensial penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan. ? Kondisi sumber daya manusia (data penduduk; kelompok di bidang perikanan; kelas kelompok; penyuluh perikanan;gabungan kelompok /asosiasi; dan data lain yang berkenaan dengan sumber daya manusia. ? Kondisi sumber daya penunjang (kebijakan pemerintah; kelembagaan keuangan; kelembagaan pendidikan; kelembagaan pelatihan; kelembagaan penelitian dan perekayasaan; pasar; sarana dan prasarana kelompok; dan kelembagaan masyarakat. b. Penetapan masalah ? mengidentifikasi permasalahan umum dari segi teknis, sosial, dan ekonomis; ? menetapkan permasalahan khusus berdasarkan hasil identifikasi permasalahan umum; ? menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode analisis. c. Penetapan tujuan ? mengidentifikasi pernyataan yang tepat berdasarkan masalah yang telah ditetapkan; menetapkan tujuan umum untuk menjawab pernyataan masalah umum; ? menetapkan tujuan khusus untuk menjawab pernyataan masalah khusus. d. Penetapan cara mencapai tujuan dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan yang disusun dengan tahapan: ? menginventarisasi kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu tahun; ? menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan analisis prioritas masalah; dan ? menyajikan seluruh rencana kegiatan dalam bentuk tabulasi/matrik. e. Monitoring dan evaluasi disusun oleh penyuluh perikanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau unit kerja lapangan bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha, dimaksudkan untuk memastikan programa yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan, meliputi kegiatan: ? penetapan indikator dan ukuran keberhasilan programa; ? penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi; dan ? penetapan jadwal monitoring dan evaluasi. Programa penyuluhan perikanan yang disusun dapat diteruskan atau direvisi atau diganti berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 3. Jadwal Penyusunan Programa. ? Programa penyuluhan perikanan tingkat desa/kelurahan disusun paling lambat bulan Maret tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. ? Programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan disahkan paling lambat bulan April tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. ? Programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota disahkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. ? Programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi disahkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. ? Programa penyuluhan perikanan tingkat nasional disahkan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. IV. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Programa penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud selanjutnya dijabarkan oleh penyuluh perikanan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh perikanan (RKTPP). 2. Jadwal penyusunan programa penyuluhan karena merupakan sebuah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berikutnya dan memerlukan dukungan dana dalam pelaksanaannya baik dalam pelaksanaan tugas pokok secara langsung maupun dalam pendampingan kegiatanlintas sektor, maka jadwal penyusunan harus disesuaikan dengan jadwal pembahasan anggaran. (Oleh: Ir. Hj. Yenhartati Musa, Penyuluh Perikanan Madya pada Sekretariat Bakorluh Provinsi Jambi)