Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro di buka langsung oleh camat Bojonegoro yang diwakilkan Bpk Lurah Jetak sebagai Tuan rumah saat itu, yaitu Bpk. Sumani, SH. Dihadiri oleh seluruh Gapoktan, Poktan , Penyuluh Swadaya dan Distributor Pupuk se Kecamatan Bojonegoro. Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan programa ini diantaranya Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP, Koordinator Penyuluh Pertanian, Petugas POPT, Mantri Peternakan, Penyuluh Perikanan, Koramil, Bhabinkamtibmas yang berada di Kecamatan Bojonegoro. Dalam sambutannya camat Bojonegoro yang diwakilkan Lurah Jetak mengharapkan bahwa Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani, sehingga tercapai apa yang kita inginkan bersama yaitu meningkatnya kesejahteraan petani. Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Tahun 2019.Programa Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang menggambar kan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan rencana kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara partisipatif, guna mendukung pencapaian tujuan Program Pembangunan Pertanian. Dasar hukum Programa Penyuluh Pertanian mengacu pada Undang-undang nomor 16 Tahun 2006 dan Permentan nomor 47 Tahun 2016. Programa penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun membuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri dari atas programa penyuluhan desa / kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten / kota, programa penyuluhan propinsi dan programa penyuluhan nasional. Agar programa penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha diperdesaan, penyusunan programa penyuluhan diawali dari tingkat desa / kelurahan.Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam programa penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas / instansi terkait.Programa penyuluhan pertanian ditingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006.(oleh Diah Ayu Ningrum, SP - PPL Kec. Bojonegoro, Kab.Bojonegoro)