Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dasar penyusunan programa adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/ Permentan/ Sm.010/ 9/ 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 diamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/ kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/ kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Khusus programa penyuluhan pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, dalam Pedoman ini dimaknai sebagai program penyelenggaraan penyuluhan pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana sarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian. selain itu termasuk rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan, serta rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Guna mendukung suksesnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten Pasaman Barat, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan telah mengadakan pertemuan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kabupaten Pasbar pada hari Selasa, 6 Agustus 2019 bertempat di aula pertemuan DTPHP. Peserta pertemuan terdiri dari KTNA kabupaten, wakil KTNA kecamatan, kepala UPT BPK/ koordinator dan penyuluh kecamatan, Kabid dan Kasie Penyuluhan serta penyuluh kabupaten/ KJF Pembukaan acara diwakili oleh Kepala bidang tanaman pangan hortikultura (TPH) Bapak Afdal, SP. Beliau mengharapkan dalam pertemuan penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kabupaten ini bisa mengintegrasikan kegiatan antar bidang yang ada di DTPHP, sehingga dapat disusun sebuah programa yang memuat semua kegiatan bidang- bidang dan juga kegiatan yang diusulkan dari masyarakat sesuai prioritas. Programa yang disusun nantinya bertujuan untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dimana fungsi penyuluh pertanian sebagai fasilitator dapat memfasilitasi kegiatan bidang- bidang untuk disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat lebih mudah mengakses informasi pasar, terkait teknologi, sarpras dan pembiayaan serta sumberdaya lainnya Selanjutnya pemaparan materi tentang penyusunan programa penyuluhan pertanian oleh KJF DTPHP, Bp. Rizki. Dalam pemaparannya disampaikan dasar penyusunan programa mengacu kepada UU No.16 tahun 2006 tentang SP3K dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 47/Permentan/Sm.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi membahas permasalahan yang ada di kecamatan yang akan dimuat dalam penyusunan programa kabupaten. Disampaikan juga saran- saran perbaikan oleh penyuluh senior untuk penyusunan programa kabupaten yang akan datang, sehingga matrik programa penyuluhan yang disusun saling sinkronisasi dan terintegrasi antara masing- masing tingkatan, mulai dari RKTP di tingkat penyuluh WKP, Programa Nagari/ Desa, Programa Kecamatan dan Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Zuhelmi, SP/ KJF DTPHP)