Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri serta memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, nelayan, pengolah ikan serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan yang komprehensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersediaPrograma penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Programa penyuluhan ini harus dapat merespon aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di pedesaan dengan baik.Kegiatan rapat penyusunan programa pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2015 oleh Sekretariat Bakorluh P2K. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Camat Wasile Kabupaten Halmahera Timur.Kegiatan rapat penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan provinsi Maluku Utara tahun 2016 dihadiri oleh pusat penyuluhan pertanian, pusat penyuluhan perikanan pusat penyuluhan kehutanan dari ketiga kementerian, BP4K Kab/Kota, penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, KTNA, Perhiptani, Ipkani, Ipkindo, HKTI, dan HSNI. Penulis : Nur Cahyo Wibawanto, S.TP