Dengan berlakunya undang-undang nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) maka programa penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktifitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam programa Penyuluhan Pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas / instansi terkait. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian yang memadukan aspirasi petani dan potensi wilayah yang menggambarkan keadaan saat ini, tujuan yang hendak dicapai, masalah yang dihadapi dan alternatif, sistematis, dan tertulis dalam satu tahun. Adapun tujuan disusunnya Programa Penyuluhan Pertanian adalah sebagai pedoman bagi Penyuluh Pertanian dalam rangka melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Programa penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan keterpaduan, kesinergian, dan siklus anggaran masing-masing tingkatan yang mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Agar programa penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan, penyusunan programa penyuluhan hendaknya diawali dari tingkat desa/kelurahan (UU No. 16 Tahun 2006 Tentang SP3K). Dengan didahului penyuluhan programa tingkat kecamatan di seluruh kecamatan di Kota Pekalongan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan pada tanggal 13 November 2019 mengadakan penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Kota Pekalongan. Dengan dihadiri oleh para stake holder seperti Kelompktani, Kios Pupuk, Distributor Pupuk serta insansi terkait seperti Pusdataru Prov Jawa Tengah (pengelola sumber air), PSDA Kota Pekalongan maupun TNI. Pada penyusunan Programa tingkat Kota ini lebih menajamkan usulan-usulan petani sebelumnya saat penyusunan programa tk kecamatan. Sebagian besar usulan lebih mengarah pada pengelolaan air baik saluran irigasi maupun sumber air dibendungan, agar petani bisa menanam tanpa terkendala dengan air, mengingat Kota Pekalongan adalah daerah upat-upat atau daerah hilir. Penulis Lazim Sofi