Beberapa waktu yang lalu, Hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 di BPP Kecamatan Mejobo, Tim Penyuluh Pertanian Kecamatan Mejobo melaksanakan kegiatan sosialisasi penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Kegiatan ini dihadiri oleh koordinator KJF dan Ketua KP3 Kab. Kudus selaku narasumber. Disamping untuk mengawal/ membina poktan dalam merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi kegiatan ini juga bertujuan supaya kelompok tani dapat menyusun RDKK untuk kegiatan usahataninya pada setiap musim tanam secara mandiri berkesinambungan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat memenuhi 6 tepat sesuai anjuran. Kegiatan yang dihadiri peserta oleh ketua poktan dan KPL (Kios Pupuk Lengkap) se kecamatan Mejobo ini membahas tugas dan tanggung jawab produsen, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi. Disamping juga disampaikan terkait sistem distribusinya dari pabrik sampai ke petani atau kelompok tani. Ketua KP3 Kudus, Bapak Abdullah Muttaqin, SP juga menyampaikan terkait format pengajuan RDKK Pupuk Bersubsidi dan berbasis eKTP atau nomor NIK masing-masing petani dengan luasan maksimal 2 Ha. RDKK dibuat tiap tahun terdiri dari Urea, SP-36, ZA, NPK dan organik terdiri dari MT I, MT II dan MT III dan dijumlahkan pada masing-masing pengajuan pupuk bersubsidi. Meskipun sudah merencanakan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan luas garapan pada tahun sebelumnya, kenyataaan di lapangan ternyata alokasi pupuknya tidak sesuai dengan usulan kebutuhan yang diajukan. Selain itu belum ada kesamaan pemahaman mengenai pupuk bersubsidi serta pengadaan dan penyalurannya, bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang tidak dijual bebas diluar peruntukannya dan harus dikawal dan diawasi secara ketat dari tingkat pabrik sampai ke petani. Pemborosan penggunaan pupuk oleh petani (diatas dosis rekomendasi) juga menjadikan pupuk bersubsidi makin kurang dan akan merusak struktur serta tekstur tanah, sehingga biaya usahatani menjadi tidak efisien. Beberapa hal yang diperlu dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan dalam pupuk bersubsidi, yaitu dengan membentuk dan meningkatkan peran dan fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kab/Kota dengan melibatkan Camat untuk mengawasi penggunaan dan penyaluran pupuk mulai dari gudang Lini III sampai dengan penggunaannya. Meningkatkan Intensitas penyuluhan untuk efisiensi penggunaan pupuk (pemupukan sesuai dosis rekomendasi) dan menggunakan pupuk berimbang (N,P dan K serta Pupuk Organik. Meningkatkan penggunaan pupuk secara berimbang (N,P dan K) dan pupuk organik sehingga tidak hanya mengandalkan pupuk urea untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Bersama penyuluh dan kelompok tani mengawal dan mendampingi penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) secara cermat sesuai dengan spesifik Lokasi. Di akhir pertemuan dilakukan diskusi antara narasumber dengan peserta. Dalam diskusi tersebut yang menjadi bahasan mengenai kartu tani. Kartu tani sebagai sarana penebusan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL) ternyata masih menyisakan permasalahan. Diantaranya dari pihak petani tidak melakukan pelaporan secara berkala terkait updating data ke penyuluh setempat, sehingga ada wilayah/ desa yang luasannya melebihi dari luasan baku sawah. Karena yang melakukan pelaporan updating data ialah petani baru penggarap sawah. Adanya KPL yang belum sepenuhnya memberlakukan penebusan pupuk menggunakan kartu tani yang menjadikan belum maksimalnya transaksi dengan kartu tani. Disamping itu petani dalam melakukan penebusan pupuk tidak membawa kartu tani, karena pelayanannya masih bisa secara manual. Dari beberapa permasalahan tersebut diharapkan ada perbaikan dalam penebusan pupuk bersubsidi untuk memaksimalkan transaksinya dengan kartu tani. (isp) Oleh : INDRI SUBEKTI PRIYANDANI, S.P. Penyuluh Pertanian Muda di Distanpangan Kudus Ketua Bidang Pengkajian DPD Perhiptani Kudus