Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian merupakan sebuah aplikasi database yang menggabungkan data Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Petani yang dapat di akses melalui jaringan internet dan dijadikan acuan dalam penyurusan rencana dan program pemnagunan di Kementerian Pertanian. Untuk data penyuluh baik penyuluh PNS maupun Penyuluh Kontrak (THL-TBPP) sudah tidak ada masalah karena sudah mulai di input sejak tahun 2014 yang lalu, hanya perlu dilakukan update secara periodik setiap 3 bulan sekali untuk menginput perubahan yang terjadi pada periode tersebut.Namun yang sampai saat ini masih menjadi kendala, adalah database kelembagaan petani yang meliputi data Kelompok Tani (Poktan) lengkap dengan data semua anggotanya, data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan data Lembaga Ekonomi Perdesaan yang sampai dengan saat ini belum semuanya terinput dalam SMIPP ini. Padahal database kelembagaan petani tersebut merupakan data penting yang dijadikan dasar bagi Kementerian Pertanian untuk menyusun program pembangunan sektor pertanian, karena kedepan, program pembangunan pertanian akan lebih diarahkan dengan sistim swakelola dan dilaksanakan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Jika database kelembagaan petani di sebuah kabupaten/kota tidak lengkap atau tidak akurat, bisa jadi akan terjadi ketimpangan dalam pemerataan pembangunan pertanian. Disitulah pentingnya pengembangan database pertanian ini.Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh operator kabupaten/kota terkait dengan input data kelembagaan petani tersebut bahwa minimnya sarana dan prasarana hardware dan software serta lemahnya jaringan internet menjadi kendala utama dalam menginput data tersebut, disamping itu partisipasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pengembangan database ini juga dinilai masih sangat kurang. Untuk bisa menghasilkan data yang lengkap dan akurat, sangat dibutuhkan sarana dan prsarana pendukung berupa komputer, modem serta honorarium bagi admin yang tugasnya memang cukup berat karena harus menginput data anggota kelompok tani yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu orang.Menaggapi hal tersebut di atas, berharap pihak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bisa lebih berperan aktif dengan menyediakan dana sharing untuk pengembangan database ini, baik berupa pengadaan sarana prasarana maupun honor bagi admin atau oprator database. Karena database itu sendiri juga akan berdampak bagi pembangunan pertanian di daerah tersebut, "Semakin lengkap dan akurat database yang diinput oleh daerah, akan seakin besar peluang daerah tersebut untuk mendapatkan kucuran dana pebangunan, karena Kementerian Pertanian sangat mengandalkan database tersebut sebagai acuan dalam menyusun perencanaan maupun program, artinya database ini sejatinya juga untuk kepentingan pembangunan di daerah tersebut.