PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU UTAMA, PELAKU USAHA, DAN KELEMBAGAAN PETANI Oleh : ANDRI TARUNA PRAJA, S.TP1 Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan (agent of change) mempunyai peranan yang sangat penting dalam penguatan kelembagaan dan pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K), bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat tani dan kelembagaan petani serta kelembagaan ekonomi dilakukan melalui pembinaan dari petugas-petugas teknis terkait. Melalui pemberdayaan masyarakat tani dan kelembagaan petani, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan, keteranpilan dan sikap serta peningkatan ekonomi/ pendapatan dan kesejahteraaan pelaku utama atau pelaku usaha. Aparatur desa, tokoh masarakat dan petani maju diharapkan dapat berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dengan cara merubah pola pikir atau cara pandang kedepan , dimana petani bukanlah masarakat kelas bawah tetapi petani adalah orang-orang penting yang berguna bagi bangsa. Petani harus bermartabat, berdaulat dan bersatu sehingga mampu menyediakan sarana produksi sendiri serta menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan mempunyai daya saing. Nawacita Kabinet Presiden Joko Widodo pada butir 3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (butir 5), Meningkatkan produktifitas rakayat dan daya saing di pasar internasional (butir 6) serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi demokratis (butir 7), adalah merupakan agenda pembangunan nasional yang harus diimplementasikan oleh penyuluh pertanian melalui kegiatan karya nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dipraktekkan dengan menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yaitu sebuah metode untuk memahami secara partisipatif kondisi pedesaan dan masalah pembangunan serta upaya antisipasi yang dibutuhkan, dengan memperhitungkan kendala dan seluruh potensi sumber daya yang tersedia dan menggali informasi dengan melibatkan sumber informasi (masyarakat) secara aktif. PRA sangat baik dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan agar program tersebut sesuai dengan kondisi wilayah dan harapan masyarakat. 1Penyuluh Pertanian WKPP Desa Gantung Kabupaten Belitung Timur Output yang diharapkan mengacu kepada tujuan dari penyuluhan itu sendiri, Margono.S (2003) dalam bukunya merumuskan tujuan penyuluhan yaitu bertani lebih baik (better farming), berusaha tani lebih menguntungkan (better bussiness), hidup lebih sejahtera (better living),masarakat lebih baik (better comunity), dan kelestarian lingkungan lebih terjaga(better environtment). Untuk mencapai tujuan diatas perlu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, mengingat masih banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dimiliki pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi yang tentunya dapat menjadi hambatan atau kendala dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Kelemahan atau kendala yang ada diantaranya adalah: Sumber daya manusia ( SDM ) pelaku utama dan pelaku usaha relatif rendah dengan rerata tingkat pendidikan maksimal SLTP terutama untuk kalangan petani dewasa, sedangkan pemuda tani yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dengan kemampuan penguasaan IT yang lebih baik belum tertarik untuk berusaha dibidang pertanian (agribisnis), penyebabnya adalah asumsi bisnis dibidang pertanian kurang bermartabat, tidak menunjukkan nilai tambah yang signifikan, proses produksi cukup lama dan resiko kegagalan cukup tinggi. Potensi sumber daya alam (SDA) belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan karena pelaku utama dan pelaku usaha kurang mampu mencari sumber - sumber informasi teknologi baru yang lebih inofatif dan menguntungkan. Tidak memiliki perencanaan kegiatan usaha, kegiatan yang ada hanya bersifat program yang difasilitasi pemerintah, dinamika dan kegiatan kelompok hanya sewaktu-waktu saja ketika sedang menjalankan proyek atau program sehingga kelompok tani tidak mampu mandiri. Tidak memliki kegiatan usaha secara rutin dan berkala, misalnya kegiatan gotong royong. Belum ada jadwal pertemuan rutin dan berkala, misalnya pertemuan antar pengurus setiap 2 minggu sekali, pertemuan anggota setiap 1 bulan, sehingga permasalahan permasalahan yang ada pada pelaku utama dan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan cepat dan demokratis. Aset ( permodalan ) relative rendah karena pemupukan modal lemah, tidak memiliki mitra usaha , kurangnya akses dengan lembaga keuangan ( BRI ) dan Lembaga ekonomi lainnya. Kecenderungan masarakat tani yang enggan untuk berkelompok tani atau mendengar informasi teknologi pertanian dalam forum penyuluhan dengan alasan buang waktu tanpa ada hasil yang nyata. Kelembagaan petani seperti kelompok tani, Gapoktan dan Kelompok wanita tani (KWT) belum memiliki AD/ART, norma atau aturan tertulis lainnya yang mengikat anggotanya. Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar sangat sulit dilakukan karena kelompok berjalan tanpa landasan yang kokoh. Permasalahan-permasalahan para pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaan petani harus diselesaikan dan dipecahkan secara arif dengan prinsip “Win-Win Solution“ artinya tidak ada fihak yang merasa dikalahkan/disalahkan semuanya merasa menang dan benar. Pada kondisi ini sesuai dengan fungsinya maka penyuluh harus hadir ditengah-tengah mereka sebagai inisiator, fasilitator, motivator, negosiator dan organisator. Penyuluh harus bisa meminimalisir permasalahan permasalahan umum kelembagaan kelompok tani dengan cara memfasilitasi pertemuan/musawarah petani calon pengurus kelompok tani baru dan pengurus kelompok tani yang sudah ada untuk mengadakan kesepakatan, apakah kelompok tani yang sudah ada direorganisasi (pembenahan) atau diadakan pembentukan kelompok tani baru (penumbuhan kelompok tani). Memberikan gambaran prosedur reorganisasi (pembenahan), dan pembentukan kelompok tani (penumbuhan) serta mekanisme pelaksanaannya. Penyuluh pertanian harus hadir sebagai inisiator dan fasilitator dalam pertemuan/musawarah masyarakat tani, pelaku utama, pelaku usaha, pengurus kelompok tani dan gapoktan, aparatur desa dan, tokoh masarakat untuk duduk bersama membahas bagaimana kelembagaan petani dapat berkembang dan menjadi mandiri serta diakui seluruh lapisan masarakat sebagai organisasi yang kuat/kokoh, memiliki posisi tawar yang tinggi, berdaya saing dan menjadi basis kegiatan pertanian. Kelompok tani dan gapoktan dengan didamping penyuluh pertanian menyusun usulan rencana jadwal pembinaan kelompok tani dan gapoktan kepada instansi terkait sesuai dengan kebutuhannya, sehingga instansi terkait (pemerintah daerah) akan mengetahui keinginan dan kebutuhan yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.