Saat Menteri Pertania RI Amran Sulaiman menyebutkan bahwa penyuluh adalah pahlawan dalam pembangunan pertanian di Indonesia beberapa waktu lalu. Langsung bertaburan celotehan miring di media sosial. Beberapa group medsos yang berhubungan dengan pertanian langsung mendiskriditkan penyuluh. "Adanya penyuluh hanya memboroskan anggaran negara." Salah satu coletahan. Dengan kemajuan teknologi informasi mungkin peran penyuluh untuk media konsultasi, informasi, solusi dan diseminasi teknologi pertanian tersaingi bankan terkalahkan oleh mesin pencari di internet. Ya memang diakui. Tapi dalam beberapa hal penting dan urgen peran penyuluh tak dapat tergantikan. Bahkan tanpa ada penyuluh sesuatu tidak akan terwujud. Pengadaan pupuk bersubsidi adalah salah satunya. Dalam semua aktifitas budidaya terutama yang menyakut masyarakat kelas tidak mampu, fungsi dan keberadaan pupuk bersubsidi adalah syarat utama. Semua hasil pertanian tidak akan "optimal" tanpa keberadaan pupuk. Di pasaran memang banyak tersedia beraneka ragam jenis pupuk. Tapi harganya tinggi dan jaminan keaslianya masih dipertanyakan. Pupuk bersubsidi seperti Urea, Za, NPK Phonska, Sp36 sudah terjamin dan murah karena dalam pengawasan yang super ketat. Dan untuk meluncurkan pupuk pupuk bersubsidi peran penyuluh adalah kuncinya. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah dasar utama dalam pengadaan pupuk bersubsidi. RDKK ini dibuat atau disusun oleh Kelompok Tani yang didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah tersebut. PPL merekap dan menandatangani RDKK tersebut sebelum disetorkan ke dinas pertanian atau kios pengecer resmi pupuk bersubsidi. Pihak distributor pupuk daerah yang ditunjuk tidak akan mengeluarkan pupuk bersubsidi bila RDKK tidak ada. Pupuk subsidi yang disalurkan ke kecamatan, desa sampai kelompok tani sesuai RDKK yang diajukan. Baru setelah itu disalurkan ke petani yang berhak. Adanya sistem penyaluran pupuk bersubsidi terbaru, seperti "billing sytem" yaitu sistem penyederhanaan prosedur penebusan dan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi. Tetap dasarnya adalah RDKK. Perbedaannya RDKK ini diapload/dimasukan dalam sistem internet atau online dengan istilah E-RDKK. Disetiap wilayah yang tersibukkan dalam sistem ini, siapa lagi? Kalo bukan penyuluh lapangan! Ini baru satu contoh. Masih banyak yang lain yang tak bisa dipisahkan dari peran PPL. Semewah apapun hidangan itu, bila tidak ada garam akan hambar. Begitulah keberadaan penyuluh, walau tak terlihat bahkan disamarkan perannya, tetap akan memberi warna dan rasa khas untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Oleh Roni Sepriyono, PPL Tanggamus.