Pemerintah Indonesia, (IFAD) dan Asian Development Bank (ADB) telah bekerja sama untuk mendukung Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP). Proyek IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dalam meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. Tujuan proyek IPDMIP adalah meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan. Manajemen keproyekan IPDMIP terbagi dalam tiga (3) tingkatan, yaitu tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Pada tingkat nasional melibatkan instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Pada tingkat Provinsi Lampung, proyek IPDMIP melibatkan instansi antara lain Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Besar Sungai (BBWS/BBS), Bappeda, Dinas PU Pengairan, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Pada tingkat kabupaten, proyek IPDMIP melibatkan BBS, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian Kabupaten. Sumber dana Proyek IPDMIP yang terdapat di Kementerian Pertanian berasal dari pinjaman (loan) Pemerintah Republik Indonesia kepada IFAD. Selanjutnya Pemerintah Pusat menghibahkan dana pinjaman tersebut kepada daerah penerima bantuan dengan mekanisme on granting. Sistem on granting mensyaratkan provinsi dan kabupaten penerima hibah untuk terlebih dahulu menyediakan dana talangan di dalam APBD masing-masing untuk kemudian mengajukan pergantian (reimbursement) dana talangan ke Pemerintah Pusat. Proyek IPDMIP secara nasional telah dimulai pada tahun 2017 dan dirancang akan berakhir pada tahu 2022, namun di Provinsi Lampung baru dimulai pada tahun 2018 dalam bentuk perjalanan dinas dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan IPDMIP pada tahun 2019. Sesuai dengan Detail of Annual Work Plan Budget/AWPB versi operasional, besarnya AWPB Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 9.899.491.000,- yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan IPDMIP sampai tahun 2022. Perkembangan pelaksanaan kegiatan IPDMIP di lingkup Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten adalah sebagai berikut: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung masih pada tahap mempersiapkan pelaksanaan kegiatan IPDMIP TA 2019. Kabupaten Lampung Tengah sampai TA 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan, meskipun anggarannya pada DPA APBD II telah tersedia. Kabupaten Pesawaran sampai TA 2018 telah merekrut staf lapangan, namun belum ada realisasi anggaran, meskipun anggarannya telah tersedia pada DPA APBD II 2018. Kabupaten Tanggamus sampai TA 2018 telah merekrut staf lapangan dan melaksanakan Sekolah Lapangan, telah ada realisasi anggarannya pada DPA APBD II 2018 dan telah melakukan reimbursement (penggantian) dana ke Pemerintah Pusat. Kabupaten Tulang Bawang sampai TA 2018 belum ada pelaksanaan kegiatan, dan anggaran IPDMIP baru tersedia pada APBD II 2019. Kabupaten Mesuji sampai dengan TA 2019 belum melakukan pelaksanaan kegiatan IPDMIP karena tidak mampu menyediakan dana talangan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: Kesulitan dalam mendapatkan tambahan anggaran pada APBD I untuk menalangi biaya pelaksanaan kegiatan IPDMIP dikarenakan keterbatasan anggaran dan skala prioritas pada APBD I. Kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi terkait baik di level provinsi maupun kabupaten. Keterlambatan penerimaan Pedoman Pelaksanaan IPDMIP Kesulitan dalam menyelaraskan antara item-item AWPB dengan penyusunan RKA APBD. Kekuatiran akan lamanya proses reimbursement dana talangan karena prosesnya manual dan pengalaman proyek sejenis di masa lalu. Harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP adalah sebagai berikut: Diharapkan dengan mulai berjalannya kegiatan IPDMIP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung pada TA 2019 dapat memacu kabupaten penerima dana hibah kegiatan IPDMIP untuk melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD masing-masing. Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan IPDMIP, terutama dalam penyediaan benih bagi Sekolah Lapangan di Provinsi Lampung, diharapkan dana talangan kegiatan IPDMIP pada APBD I dapat ditingkatkan jumlahnya melalui mekanisme perubahan APBD yang dipercepat. (Dewi Susanti)